Kamis, 21 Maret 2019

Pemilu 2019 dan Netralitas ASN Oleh: Hani Adhani*)

Di era reformasi ini, ASN diarahkan oleh konstitusi dan UU untuk kembali menjadi abdi negara yang profesional, berintegritas dan independen serta bebas dari intervensi politik.
RED
Hani Adhani. Foto: Istimewa

Hanya dalam hitungan hari, kita akan melaksanakan pesta demokrasi terbesar sepanjang sejarah Indonesia yaitu Pemilu Serentak 2019. Dalam Pemilu Serentak 2019 yang pertama ini, rakyat Indonesia yang telah mempunyai hak pilih secara bersamaan akan memilih kandidat presiden dan wakil presiden, kandidat anggota DPR, kandidat anggota DPD, kandidat anggota DPRD provinsi dan kandidat anggota DPRD kabupaten/kota dimana mekanisme dan pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 ini diatur dalam UU Nomor 7 tahun 2017.

 

Salah satu poin penting yang diatur dalam UU Pemilu yang patut kita cermati adalah terkait dengan netralitas Aparatur Sipil Negara atau ASN. Dalam UU Pemilu Tahun 2017, pengaturan tentang netralitas ASN diatur dalam Pasal 280 ayat (2) dan ayat (3) di mana ASN dilarang ikut serta dalam pelaksanaan dan kegiatan kampanye Pemilu. Apabila ASN tersebut tetap ikut kampanye, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 494 akan dikenakan sanksi pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000. 

 

Sebagai abdi negara yang ditugaskan untuk melayani masyarakat secara profesional, maka netralitas ASN dalam perhelatan Pemilu Serentak 2019 ini menjadi penting untuk diperhatikan dan semestinya menjadi pusat perhatian pemerintah serta masyarakat. Hal ini dikarenakan dalam perhelatan Pemilu selalu saja ada pandangan yang mengidentikkan bahwa ASN tidak dapat bersikap netral dan ASN merupakan kepanjangan dari petahana.

 

ASN Dalam Pemilukada

Belajar dari pengalaman Pemilukada yang telah dilaksanakan di berbagai daerah, dalam berbagai kasus ASN terbukti menjadi salah satu “komoditas” bagi para incumbent untuk menaikkan suara dan menjaga peluang keterpilihannya. Apalagi apabila selama petahana berkuasa banyak program kerja yang dibuat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para ASN. Di sinilah netralitas dan independensi para pegawai ASN tersebut akan diuji.

 

Dalam UU Pemilukada salah satu upaya agar petahana bersikap proporsional terhadap ASN adalah adanya larangan bagi incumbent untuk membuat kebijakan penggantian pejabat ASN 6 bulan sebelum dan sesudah pelaksanaan Pemilukada. Oleh karena kebijakan tersebut dapat menyebabkan adanya bias dan conflict of interest menjelang Pemilukada yang dapat mengganggu independensi dan netralitas ASN.

 

Adanya berbagai kasus jual beli jabatan ASN yang terjadi di beberapa daerah yang melibatkan para kepala daerah menjadi salah satu indikasi bahwa memang ASN adalah bagian dari “komoditas” yang selalu dimanfaatkan untuk kepentingan politik.

 

Meski upaya untuk mengarahkan ASN terjun ke dunia politik pernah terjadi pada masa orde baru dengan kewajiban untuk mendukung partai politik tertentu. Namun di era reformasi saat ini justru ASN diarahkan oleh konstitusi dan UU untuk kembali menjadi abdi negara yang profesional, berintegritas dan independen serta bebas dari intervensi politik.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua