Kamis, 21 March 2019

Pemilu 2019 dan Netralitas ASN Oleh: Hani Adhani*)

Di era reformasi ini, ASN diarahkan oleh konstitusi dan UU untuk kembali menjadi abdi negara yang profesional, berintegritas dan independen serta bebas dari intervensi politik.
RED
Hani Adhani. Foto: Istimewa

Hanya dalam hitungan hari, kita akan melaksanakan pesta demokrasi terbesar sepanjang sejarah Indonesia yaitu Pemilu Serentak 2019. Dalam Pemilu Serentak 2019 yang pertama ini, rakyat Indonesia yang telah mempunyai hak pilih secara bersamaan akan memilih kandidat presiden dan wakil presiden, kandidat anggota DPR, kandidat anggota DPD, kandidat anggota DPRD provinsi dan kandidat anggota DPRD kabupaten/kota dimana mekanisme dan pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 ini diatur dalam UU Nomor 7 tahun 2017.

 

Salah satu poin penting yang diatur dalam UU Pemilu yang patut kita cermati adalah terkait dengan netralitas Aparatur Sipil Negara atau ASN. Dalam UU Pemilu Tahun 2017, pengaturan tentang netralitas ASN diatur dalam Pasal 280 ayat (2) dan ayat (3) di mana ASN dilarang ikut serta dalam pelaksanaan dan kegiatan kampanye Pemilu. Apabila ASN tersebut tetap ikut kampanye, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 494 akan dikenakan sanksi pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000. 

 

Sebagai abdi negara yang ditugaskan untuk melayani masyarakat secara profesional, maka netralitas ASN dalam perhelatan Pemilu Serentak 2019 ini menjadi penting untuk diperhatikan dan semestinya menjadi pusat perhatian pemerintah serta masyarakat. Hal ini dikarenakan dalam perhelatan Pemilu selalu saja ada pandangan yang mengidentikkan bahwa ASN tidak dapat bersikap netral dan ASN merupakan kepanjangan dari petahana.

 

ASN Dalam Pemilukada

Belajar dari pengalaman Pemilukada yang telah dilaksanakan di berbagai daerah, dalam berbagai kasus ASN terbukti menjadi salah satu “komoditas” bagi para incumbent untuk menaikkan suara dan menjaga peluang keterpilihannya. Apalagi apabila selama petahana berkuasa banyak program kerja yang dibuat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para ASN. Di sinilah netralitas dan independensi para pegawai ASN tersebut akan diuji.

 

Dalam UU Pemilukada salah satu upaya agar petahana bersikap proporsional terhadap ASN adalah adanya larangan bagi incumbent untuk membuat kebijakan penggantian pejabat ASN 6 bulan sebelum dan sesudah pelaksanaan Pemilukada. Oleh karena kebijakan tersebut dapat menyebabkan adanya bias dan conflict of interest menjelang Pemilukada yang dapat mengganggu independensi dan netralitas ASN.

 

Adanya berbagai kasus jual beli jabatan ASN yang terjadi di beberapa daerah yang melibatkan para kepala daerah menjadi salah satu indikasi bahwa memang ASN adalah bagian dari “komoditas” yang selalu dimanfaatkan untuk kepentingan politik.

 

Meski upaya untuk mengarahkan ASN terjun ke dunia politik pernah terjadi pada masa orde baru dengan kewajiban untuk mendukung partai politik tertentu. Namun di era reformasi saat ini justru ASN diarahkan oleh konstitusi dan UU untuk kembali menjadi abdi negara yang profesional, berintegritas dan independen serta bebas dari intervensi politik.

 

Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 yang diselenggarakan secara serentak antara Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden, di satu sisi tentu sangat menguntungkan para ASN karena konsentrasi kampanye Pemilu menjadi terbelah dan lebih fokus pada kampanye Pilpres sedangkan kampanye partai politik tidak terlalu signifikan terdengar. Meskipun fakta yang terjadi saat ini di masyarakat eskalasi politik pilpres memang lebih “panas” dibandingkan pileg, namun upaya untuk mengarahkan ASN untuk memilih pasangan capres tertentu pasti akan selalu ada, khususnya bagi para pegawai ASN yang berada di daerah yang mana pejabat pembina kepegawaiannya adalah gubernur, bupati dan walikota yang notabene adalah bagian dari partai poilitik tertentu yang pasti akan mendukung pasangan capres tertentu dalam Pemilu 2019 saat ini.

 

Netralitas Pegawai ASN dalam UU ASN

Salah satu upaya maksimal dari pembentuk undang-undang untuk menjaga “marwah” pegawai ASN adalah dengan diundangkannya UU ASN yang mengatur secara rinci tentang sejauh mana pegawai ASN harus menjaga netralitasnya. Salah satu poin penting dalam UU ASN tersebut yang mengatur tentang netralitas ASN adalah adanya regulasi agar semua penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN mendasarkan pada asas netralitas.

 

Yang dimaksud dengan “asas netralitas” dalam UU ASN tersebut adalah bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Adanya regulasi penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN dengan mendasarkan pada asas netralitas adalah dalam upaya untuk menjaga netralitas ASN dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta agar pegawai ASN dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan.

 

Dengan jumlah ASN di seluruh Indonesia yang berjumlah hampir mencapai 4,5 juta maka upaya untuk menjaga “marwah” ASN agar selalu bertindak dan bekerja secara profesional, berintegritas dan independen menjelang perhelatan akbar Pemilu Serentak 2019 ini tentunya bukan hanya menjadi tugas Bawaslu saja untuk mengawasinya. Akan tetapi juga menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat sebagai “user” yang setiap hari dilayani oleh para ASN tersebut.

 

Apabila selama pelaksanaan Pemilu 2019 ini masyarakat menemukan adanya pegawai ASN yang bersikap ataupun bertindak tidak netral, maka masyarakat tersebut harus berani untuk melaporkan ASN tersebut kepada pejabat pembina kepegawaian, inspektorat, biro ataupun bagian yang ditugaskan melakukan pengawasan di tempat ASN tersebut bekerja dan juga melaporkan kepada Bawaslu sebagai lembaga yang diberikan tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilu.

 

Sinergitas Pengawasan ASN

Sinergitas antara masyarakat, Bawaslu, inspektorat dan pejabat pembina kepegawaian menjadi penting dalam upaya menjaga “marwah” ASN agar selalu on the track untuk bersikap dan bertindak profesional, berintegritas dan independen. Apabila hal tersebut bisa dilaksanakan dengan baik maka pesta demokrasi yang berkualitas jujur dan adil akan mudah kita raih.

 

Selain itu, dibutuhkan kedewasaan berpikir dan bertindak dari para pejabat pembina kepegawaian baik di tingkat pusat dan daerah mulai dari menteri, gubernur, bupati dan walikota untuk tidak berupaya mengarahkan para pegawai ASN terjebak dalam pola politik praktis dengan berupaya mengarahkan para pegawai ASN untuk memilih kandidat tertentu yang pada akhirnya akan menggangu netralitas, profesionalitas dan integritas para pegawai ASN.

 

Semoga hal ini menjadi pusat perhatian Presiden selaku pemegang kekuasan tertinggi pembinaan ASN untuk selalu mengingatkan pejabat pembina kepegawaian di kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, lembaga negara untuk tingkat pusat dan gubernur, bupati dan walikota selaku pejabat pembina kepegawaian di tingkat daerah agar tidak melakukan kebijakan dan pernyataan yang kontraproduktif yang pada akhirnya akan menciderai “marwah” para pegawai ASN yang harus selalu bersikap dan bertindak netral, profesional, berintegritas dan independen demi tercapainya pesta demokrasi yang jujur dan adil demi mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945.

 

*)Hani Adhani adalah Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, International Islamic University Malaysia (IIUM). Alumi FH UMY dan alumni FH UI. Bekerja di Mahkamah Konstitusi.

 

Catatan Redaksi:

Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua