Pentingnya Membangun Jaringan Regional Integritas Peradilan
Berita

Pentingnya Membangun Jaringan Regional Integritas Peradilan

Untuk memperkuat lembaga peradilan, memajukan/menegakan rule of law, dan memastikan berkurangnya korupsi di lembaga peradilan dengan meningkatkan integritas.

Oleh:
Aida Mardatillah
Bacaan 2 Menit
Ketua MA M. Hatta Ali memukul gong tanda dibukanya pertemuan Jaringan Regional Integritas Peradilan di Hotel Aryaduta Jakarta, Senin (25/3). Foto: AID
Ketua MA M. Hatta Ali memukul gong tanda dibukanya pertemuan Jaringan Regional Integritas Peradilan di Hotel Aryaduta Jakarta, Senin (25/3). Foto: AID

Mahkamah Agung (MA) bekerja sama dengan EU-UNDP Support to the Justice Sector Reform in Indonesia (SUSTAIN) serta UNDP Regional Bangkok menggelar Pertemuan Jaringan Regional Integritas Peradilan bertajuk “Jalan Menuju Peradilan yang Unggul” di Hotel Aryaduta Jakarta, pada 25-26 Maret 2019. Pertemuan ini kedua kalinya digelar setelah Pertemuan pertamanya dilaksanakan pada Maret 2018 di Bangkok, Thailand.

 

Gelaran Internasional ini dibuka oleh Ketua MA, Hatta Ali, Team Leader Governance and Peacebuilding UNDP Regional Bangkok Nicholas Booth, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Vincent Guerend, dan Wakil Kepala Duta Besar Inggris untuk Indonesia, ASEAN dan Timor Leste Rob Fenn. Serta, dihadiri oleh perwakilan negara sahabat dan para Ketua Pengadilan Tingkat Banding untuk berbagi pengalaman dan berdiskusi.

 

Dalam acara ini, setiap negara menyampaikan upaya-upaya yang telah dilakukan guna meningkatkan integritas pengadilan. Misalnya, Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial Sunarto menyampaikan kesuksesan MA dalam menyusun database yang terintegrasi yang mendukung transparansi dan akuntabilitas peradilan.  

 

Dari Malaysia, Ketua MA Malaysian Tan Sri Richard juga menyampaikan hasil uji coba integrity checklist dalam proses pembaruan peradilan di Malaysia. Sedangkan, perwakilan Vietnam menyampaikan upaya memperkuat integritas yudisial dan kapasitas hakim dalam penyelesaian sengketa komersial dan perwakilan Filipina yang memaparkan peran Dewan Koordinasi Sektor Yudisial.

 

Integrity Checklist merupakan alat untuk memperbaiki kinerja pengadilan dari perspektif transparansi dan akuntabilitas. Alat ini dikembangkan oleh UNDP bersama ICCE (International Consortium on Court Excellence) dengan menggunakan International Framework for Court Excellence (IFCE).

 

Khusus peserta dari Indeonsia, diskusi di hari kedua fokus pada pembahasan hasil-hasil dari Proyek SUSTAIN dan rencana keberlanjutan, terutama mengenai keberlanjutan aplikasi sistem komputer, seperti SIPP, SIWAS, SIKEP dan Sisdiklat. Proyek EU-UNDP SUSTAIN merupakan proyek selama lima tahun yang didanai oleh Uni Eropa dan dilaksanakan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) Indonesia.

 

Proyek ini memberikan dukungan teknis bagi MA dan pengadilan di bawahnya dalam melaksanakan pembaharuan peradilan demi meningkatkan transparansi, integritas dan akuntabilitas lembaga peradilan serta meningkatkan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat. Baca Juga: Jalan Panjang Menuju Peradilan Modern

Halaman Selanjutnya:
Tags:

Berita Terkait