Rabu, 27 March 2019

Kecap Aseli

Pemilu harusnya menjadi ajang tawaran solusi atas semua persoalan kita yang berdasar fakta, etika dan governance yang baik, dan punya dampak panjang yang menjadi landasan kemajuan bangsa. Bukan sekadar ilusi dan mimpi.
RED

Pada saat dunia masih gundah seperti sekarang ini dengan segala riak dan gejolaknya, baik di sektor keamanan, perdamaian kawasan, pengerasan paham radikal, perekonomian yang datar, kelangkaan enerji, produksi dan distribusi pangan, seharusnya sebagai bangsa yang besar elit bangsa ini ikut memikirkan atau menjadikan diri sebagai solusinya. Sebagian besar kita sebagai anggota masyarakat biasa, beberapa bulan lalu dan ke depan, telah dan akan disuguhi kebisingan politik mengenai semua topik yang jadi inti pemenangan kontes menjadi penguasa.

 

Tidak ada kecap nomor dua, semua mengaku aseli dan nomor wahid. Saling tuduh, saling menyalahkan, saling merendahkan antar peserta kontes dan timnya menjadi menu utama, dibanding bagaimana mencari solusi ke depan. Satu pihak "menjual" pengalaman dan keberhasilan. Pihak lain menebar kritik, kadang tanpa fakta sahih, dan harapan-harapan yang masih perlu pembuktian yang masuk akal.

 

Pemilu adalah suatu keniscayaan, karena diperintahkan oleh Konstitusi. Pemilu harusnya menjadi ajang tawaran solusi atas semua persoalan kita. Tentu solusi yang berdasar fakta, etika dan governance yang baik, dan punya dampak panjang yang menjadi landasan kemajuan bangsa. Bukan sekadar ilusi dan mimpi.

 

Debat pemilu juga seharusnya turut mencerdaskan bangsa, bukan hanya melihat rakyat banyak sebagai penonton yang mudah dibodohi. Anggota masyarakat dengan mudah bisa melakukan verifikasi data dari begitu banyak sumber informasi publik yang tersedia, dan menyebarkannya kepada anggota masyarakat yang kurang bisa mengakses informasi, tentang mana kecap yang asli dan mana yang palsu.  





Rakyat masih punya harapan bahwa dalam sisa debat nanti, akan terjawab bagaimana secara logis, dengan dasar fakta, rencana yang terukur dan bermartabat, dan dengan sumber daya yang terbukti ada serta masih bisa digali, dan yang penting juga di bawah kepemimpinan yang amanah, kita bisa menyelesaikan permasalahan kita, dan ikut dalam menyelesaikan permasalahan dalam negeri, kawasan, dan kalau bisa dunia. Paling tidak kita bisa mendapat bekal cukup pada waktu memasuki bilik rahasia, dan menentukan pilihan kita bulan depan.





Para paslon, saya amati, masih kurang fokus dalam proses kontestasi ini untuk janji, program, dan langkah nyata yang akan mereka ambil seandainya mereka terpilih nanti yang menyangkut kebijakan hukum, anti korupsi, HAM dan kelanjutan reformasi hukum dan birokrasi. Sesuatu yang banyak dibicarakan, diseminarkan, dan diprogramkan, tetapi tidak kunjung memberi hasil nyata.

 

Kita paham bahwa komitmen untuk mendukung KPK dalam pencegahan dan penindakan korupsi adalah mutlak harus dimiliki oleh setiap penguasa hasil pemilu nanti. Ini sederhana saja, karena penguasa hampir tidak perlu melakukan apa-apa, kecuali bahwa mereka tidak bisa dan tidak boleh intervensi ke dalam program dan aksi serta independensi KPK. Mereka juga hanya perlu menyediakan dana yang cukup untuk menjamin peningkatan fungsi dan efektifitas KPK dalam APBN mereka. KPK sudah berjalan baik, tentu dengan penyempurnaan di sana-sini. Masyarakat tidak mau lagi toleran terhadap ancaman-ancaman bahwa KPK akan dikerdilkan atau dianggap sebagai lembaga anti korupsi sementara. Di manapun di dunia, korupsi tidak akan pernah berhenti ketika orang melihat ada kesempatan terbuka. Karenanya KPK harus selalu hadir dalam sistem governance kita.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua