Rabu, 27 March 2019

Selangkah Lagi, RUU Ibadah Haji dan Umrah Disahkan

Bakal disahkan menjadi UU dalam rapat paripurna DPR pada Kamis (28/3) besok.
Rofiq Hidayat
Gedung DPR. Foto: RES

Setelah molor bertahun-tahun, akhirnya sepuluh fraksi parpol di Komisi VIII dan pemerintah memberi persetujuan dalam pengambilan keputusan tingkat pertama terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Selanjutnya, RUU tersebut bakal diboyong ke dalam rapat paripurna DPR untuk diambil keputusan dan disahkan menjadi undang-undang (UU).

 

Ketua DPR Bambang Soesatyo memastikan DPR bakal mengesahkan RUU Penyelenggaraan Ibadah dan Haji menjadi UU dalam paripurna yang akan digelar pada Kamis (28/2019) besok. Dia menerangkan RUU ini bakal melengkapi berlakunya UU No.13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Hal terbaru dalam draf RUU ini mengatur penyelenggaraan pelayanan pelaksanaan umrah yang sebelumnya tidak diatur dalam UU 13/2008.

 

“RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah akan dibawa ke rapat paripurna DPR untuk disahkan,” ujar Bambang Soesatyo di Komplek Gedung Parlemen, Rabu (27/3/2019). Baca Juga: Beragam Persoalan dalam RUU Haji dan Umrah

 

Selain pelaksanaan umrah, RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah ini mengatur prioritas bagi calon jamaah haji difabel dan lanjut usia di atas 65 tahun. Hal lain diatur pula  ketentuan bila calon jamaah haji meninggal dunia, diberi peluang proses pelimpahan porsi keberangkatan dan daftar tunggu bagi anggota keluarga yang menggantikannya. Sementara kuota haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi seringkali berubah setiap tahunnya.

 

“Nantinya, mekanisme (prosedur) keberangkatan jamaah haji dan umrah diatur lebih lanjut oleh Keputusan Menteri Agama, tidak spesifik diatur dalam UU,” ujarnya.

 

Pria yang akrab disapa Bamsoet ini mengingatkan agar Kementerian Agama (Kemenag) memperbaiki penyusunan daftar tunggu calon jamaah haji menjadi lebih baik. Dia meminta ada standar baku keberangkatan jamaah haji dengan mengadopsi konsep first in, firs out.  “Pendaftar pertama, orang yang diberangkatkan pertama. Sedangkan pendaftar terakhir sesuai nomor urutan berangkat di akhir,” kata dia.

 

Ketua Komisi VIII Ali Taher Parasong membenarkan telah menyepakati RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah bersama pemerintah untuk dibawa ke rapat paripurna DPR. Dia mengatakan kedua belah pihak memiliki kesamaan pandangan terhadap materi muatan RUU ini yang diarahkan pada pelayanan haji dan umrah lebih berkualitas.

 

“Harapannya, kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah semakin berkualitas, tertib, dan lebih aman. Terpenting, jamaah haji puas atas pelayanan dalam menjalankan rukun Islam yang kelima ini,” kata Ali Taher.

 

Dia melanjutkan RUU ini juga mengatur penegakan hukum termasuk adanya sanksi pidana, khususnya bagi biro perjalanan haji dan umrah yang melakukan pelanggaran, seperti penipuan dan kejahatan lain. “Nantinya melalui UU ini, perlindungan jamaah haji dan umrah semakin dikuatkankan agar tercipta rasa nyaman dan aman bagi para jamaah tetap terjaga dalam menjalankan ibadah,” kata dia.

 

Untuk itu, pemerintah pun harus meningkatkan pelayanan dan sarana prasarana pelayanan ibadah haji dan umrah. Misalnya, perlu penambahan bandara embarkasi haji, penginapan, dan sarana lainnya. Sebelumnya Indonesia memiliki 12 embarkasi, Ali berharap nantinya terdapat penambahan sebanyak 2 sampai 3 embarkasi haji.

 

Pelayanan lebih baik

Sementara Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan persetujuan RUU ini sebagai upaya pemerintah dan DPR agar ada peningkatan layanan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah lebih baik. Utamanya, perlunya peningkatan bidang pembinaan, pelayanan, hingga perlindungan terbaik bagi para jamaah yang menjadi kewajiban pemerintah cq Kemenag.   

 

Lukman menegaskan RUU ini melengkapi berlakunya UU 13/2008 yang belum mengatur proses pelimpahan nomor porsi jamaah haji yang meninggal dunia atau sakit permanen; pembatasan pendaftaran haji bagi jamaah yang telah menunaikan ibadah haji; prioritas kuota jamaah haji bagi calon jamaah haji lanjut usia; pemberian layanan khusus bagi calon haji penyandang disabilitas; dan hal lain terkait kenyamanan haji dan umrah bagi jamaah.

 

“Dalam UU 13/2008 juga belum mengatur misi haji Indonesia. Kita berharap UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah terbaru ini nantinya tanpa adanya kekurangan aturan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah,” harapnya.  

 

Dia menambahkan RUU yang menjadi inisiasi DPR itu tak lepas dari kerja keras Panita Kerja (Panja), Tim Perumus (Timus), dan Tim Sinkronisasi (Timsin). “Saya yakin, bila aturannya sudah baik bakal berdampak pelaksanaan penyelenggaraan haji dan umrah menjadi lebih baik.”

 

Seperti diketahui, RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah ini merupakan usul inisiatif DPR. RUU ini masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas sejak 2015 nomor urut 27. Lalu, masuk dalam Prolegnas Prioritas 2016 dengan nomor urut 22. Dalam Prolegnas Prioritas 2017 meningkat dalam urutan 7. Sementara Prolegnas Prioritas 2018  menempati urutan 6, dan Prolegnas Prioritas 2019 masuk nomor urut 5.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua