Minggu, 31 March 2019

Mengintip Aturan Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler

Ada kuota khusus untuk yang sudah lanjut usia.
Rofiq Hidayat
Ilustrasi salah satu lokasi yang dikunjungi saat pelaksanaan haji dan umrah. Foto ilustrasi: MYS

DPR dan Pemerintah telah menyetujui bersama pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menjadi Undang-Undang. Secara umum tidak banyak perbedaan melaksanakan Ibadan haji dan umrah. Pengesahan ini lebih ditujukan pada peningkatan kualitas pelayanan calon jamaah haji dan umrah. Wet baru ini menggantikan UU No.13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Lantas bagaimana mekanisme pengaturan penyelenggaraan ibadah haji secar reguler?. Dalam draf UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang hukumonline peroleh, ditegaskan  bahwa penyelenggaraan ibadah haji  reguler menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemerintah punya kewajiban memberikan pelayanan maksimal bagi  para calon jamaah hingga menjadi jamaah haji. Tanggung jawab penyelenggaraan ibadah haji reguler berada di pundak Menteri Agama.

Cuma, berdasarkan aturannya, tanggung jawab pelaksanaan ibadah dilakukan melalui satuan kerja (satker). Satker ini bersifat tetap dan terstruktur di tingkat daerah,  pusat dan di Arab Saudi. Selain itu diatur perencanaan ibadah haji reguler meliputi penetapan dan pengisian kuota, penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH). Kemudian, penyediaan akomodasi, konsumsi, trasportasi, dan kesehatan.

(Baca juga: Disahkan, 12 Hal Terbaru dalam UU Haji dan Umrah).

Playanan dokumen perjalanan ibadah haji dan visa serta penetapan petugas  penyelenggara ibadah haji menjadi bagian dari perencanaan ibadah haji reguler. Menteri Agama menetapkan kuota  haji bagi jamaah Indonesia. Begitupula kuota bagi provinsi jamaah haji reguler. Penetapan kuota haji pun dilakukan dengan prinsip transparan dan proporsional. Menteri membagi  kuota haji reguler menjadi kuota haji provinsi.

Kuota haji terbagi menjadi dua, yakni kuota haji khusus dan reguler. Pembagian kuota haji reguler menjadi kuota haji provinsi berdasarkan pertimbangan proporsi jumlah penduduk musli antar provinsi. Kemudian juga proporsi jumlah daftar tunggu jamaah haji antar provinsi. Sebagai pimpinan provinsi, Gubernur dapat membagi dan menetapkan kuota haji provinsi  ke dalam kuota haji kabupaten/kota. Pembagian ini didasarkan pada pertimbangan proporsi jumlah penduduk muslim kabupaten/kota, dan proporsi jumlah daftar tunggu jamaah haji pada masing-masing kabupaten/kota.

Pembagian serta penetapan kuota haji kabupaten/kota  dilakukan paling lama 14 hari setelah penetapan kuota haji Indonesia. Pengaturan lebih lanjut terkait dengan pembagian kuota haji reguler bakla diatur melalui peraturan menteri nantinya. Diatur pula, dalam menetapkan kuota haji Indonesia, Menteri Agama memberi prioritas kuota bagi jamaah haji lanjut usia.

Setidaknya paling rendah berusia 65 tahun  dengan persentase tertentu tentunya. Sama halnya dengan pembagian kuota,  pemberian prioritas  kuota bagi jamaah haji lanjut usia bakal dituangkan dalam aturan peraturan menteri. Lantas bagaimana bila kuota haji reguler tidak terpenuhi pada saat penutupan pengisian kuota kabupaten/kota, maka menteri dapat memperpanjang masa pengisian sisa kuota selama 30 hari.

Namun perpanjangan pengisian sisa kuota tersebut terdapat peruntukannya. Yakni bagi jamaah haji terpisah dengan mahram atau keluarga. Kemudian, jamaah haji penyandang disabilitas dan pendampingannya, jamaah haji lunas tunda. Tak hanya itu, juga bagi pedamping jamaah haji lanjut usia dan jamaah haji pada urutan berikutnya. Pengaturan terkait dengan pengisian sisa kuota  kabupaten/kota  bakal diatur melalui peraturan menteri.

Visa haji

Dalam UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah melarang pengunaan visa haji  di luar kuota haji Indonesia oleh jamaah haji. Ketentuan larangan tersebut dikecualikan bagi warga negara Indonesia (WNI) yang mendapat undangan bisa haji mujamalah dari pemerintah Arab Saudi untuk melaksankan ibadah haji.

Viasa haji Indonesia terdiri dari dua. Pertama, visa haji  kuota Indonesia. Kedua, visa haji mujamalah undangan kerajaan Arab Saudi. Warga Indonesia  yang mendapatkan undangan  visa haji mujamaah  dari kerajaan Saudi wajib berangkat melalui penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK).

PIHK inilah yang bakal memberangkatkan warga Indonesia  yang mengantongi visa mujamalah. Menjadi kewajiban PIHK melaporkan kepada menteri terkait. Bagi PIHK yang telah diberikan kewenangan, namun tidak melaporkan keberangkatan  warga Indonesia yang mengantongi visa mujamalah  dari pemerintah Saudi bakal diancam sanksi administrative, berupa  teguran lisan, teguran tertulis, pengetian sementara kegiatan, dan/atau pencabutan izin. Nah pengaturan soal tata cara pengenaan sanksi bakal diatur lebih lanjut  dengan peraturan menteri.

Menteri Agama agama melakukan pengawasan terhadap PIHK yang memberangkatkan  setiap warga negara  yang mengantongi visa mujamalah.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua