Senin, 01 April 2019

Dari Soal Akta Kelahiran Hilang Sampai Magang di Kantor Advokat

Soal status kepemilikan dari barang cicilan hingga siapa yang berwenang menerbitkan IMB turut menjadi 10 artikel Klinik Hukumonline terpopuler selama sepekan.
Tim Hukumonline

Sebagai rubrik penyedia edukasi hukum yang terpercaya dan menjadi rujukan bagi masyarakat di Indonesia, Klinik Hukumonline terus berkomitmen untuk memberikan kesempatan luas kepada masyarakat untuk bertanya dan memperoleh jawaban dari para praktisi hukum maupun ahli hukum.

 

Berdasarkan hasil rangkuman tim Klinik Hukumonline, berikut adalah 10 artikel terpopuler di media sosial yang terbit sepanjang sepekan terakhir:

 

  1. Bolehkah Magang di Kantor Advokat Jika Belum PKPA?

Untuk dapat magang di kantor advokat, calon advokat (bisa fresh graduate) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  1. Warga Negara Indonesia;
  2. Bertempat tinggal di Indonesia;
  3. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
  4. Lulusan pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (“UU Advokat”)

 

Pendidikan Khusus Profesi Advokat (“PKPA”) tidak termasuk ke dalam syarat untuk menjalani magang. Maka dari itu, magang dapat dilakukan tanpa ikut PKPA terlebih dahulu. Selengkapnya : Bolehkah Magang di Kantor Advokat Jika Belum PKPA?.

 

  1. Beli Barang dengan Mencicil, Berarti Hak Milik Sudah Berpindah?

Ada 2 jenis benda menurut hukum perdata, yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Mengenai cara beralihnya kepemilikan, tergantung dari jenis benda yang menjadi objek jual beli.

 

Untuk benda bergerak, hak milik berpindah ketika barang diserahkan (levering) penjual dan diterima pembeli. Sedangkan jika benda tidak bergerak seperti tanah, beralihnya hak milik ketika nama penjual diubah menjadi nama pembeli dalam suatu sertifikat/akta tanah yang didaftarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum jual beli hak atas tanah.

 

Selengkapnya : Beli Barang dengan Mencicil, Berarti Hak Milik Sudah Berpindah?.

 

  1. Ingin Membubarkan CV yang Tanpa SIUP, TDP, dan NPWP

Membubarkan Persekutuan Komanditer (“CV”) tanpa Surat Izin Usaha Perdagangan (“SIUP”), Tanda Daftar Perusahaan (“TDP”), dan NPWP bukanlah suatu pelanggaran, karena sanksi bagi pihak yang tidak memiliki SIUP ditujukan kepada pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan, bukan untuk CV yang sama sekali belum berjalan.

 

Sedangkan sanksi bagi pihak yang tidak memiliki TDP ditujukan kepada pelaku usaha yang tidak mendaftarkan perusahaannya, mengingat CV tidak menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, maka sanksi tersebut di atas tidak berlaku bagi CV tersebut. Sanksi bagi pelaku usaha yang tidak memiliki SIUP dan TDP berlaku tanpa melihat ada atau tidaknya Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) badan usaha.

 

Selengkapnya: Ingin Membubarkan CV Tanpa SIUP, TDP, dan NPWP.

 

  1. Apa yang Harus Dilakukan Jika Akta Kelahiran Hilang?

Jika terjadi kehilangan kutipan akta kelahiran, maka dapat dilakukan pencetakan ulang atau duplikat. Prosedur mengurus kehilangan akta kelahiran diatur kembali di masing-masing daerah. Sebagai contoh untuk di wilayah DKI Jakarta, ketentuannya diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

 

Duplikat kutipan akta pencatatan sipil diberikan apabila kutipan yang dimiliki oleh yang bersangkutan rusak, hilang atau atas permintaan yang bersangkutan, kuasa hukumnya, Instansi Pemerintah dan Perwakilan Negara Asing kepada Dinas atau Suku Dinas.

 

Apa saja dokumen atau syarat-syarat yang harus disiapkan? Penjelasan lebih lanjut silakan simak artikel Apa yang Harus Dilakukan Jika Akta Kelahiran Hilang?.

 

  1. Kedudukan Perjanjian Terapeutik dan Informed Consent

Perjanjian Terapeutik adalah perikatan yang dilakukan antara dokter dan tenaga kesehatan dengan pasien, berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Sedangkan yang dimaksud dengan informed consent adalah bentuk persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut.

 

Untuk memahami kedudukan Perjanjian Terapeutik dan informed consent yang dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kita harus terlebih dahulu memahami apa yang disebut dengan perjanjian, unsur-unsur perjanjian, Perjanjian Terapeutik, dan yang dimaksud dengan informed consent.

 

Selengkapnya : Kedudukan Perjanjian Terapeutik dan Informed Consent.

 

  1. Siapa yang Tanda Tangan jika Penerima Kuasa Lebih dari Seorang?

Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya. Tentunya seluruh pihak yang disebutkan sebagai penerima kuasa dalam surat kuasa khusus harus menandatangani surat tersebut.

 

Selengkapnya : Siapa yang Tanda Tangan jika Penerima Kuasa Lebih dari Seorang?.

 

  1. Yang Berwenang Menerbitkan IMB

Izin Mendirikan Bangunan (“IMB”) adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

 

Merujuk Peraturan Daerah Kota Bandung, IMB hanya dikeluarkan oleh walikota, akan tetapi walikota dapat mendelegasikanya ke pejabat lain, yaitu Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pelayanan perizinan terpadu. Ada perbedaan jika akan membangun bangunan yang memiliki fungsi khusus, dimana IMB diterbitkan oleh Gubernur.

 

Selengkapnya : Yang Berwenang Menerbitkan IMB.

 

  1. Mengajukan PHK karena Melakukan Pekerjaan di Luar yang Diperjanjikan

Pekerja dapat mengajukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dengan alasan pengusaha memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan.

 

Hak-hak apa saja yang pekerja dapatkan? Ulasan selengkapnya: Mengajukan PHK karena Melakukan Pekerjaan di Luar yang Diperjanjikan.

 

  1. Dapatkah CSR Berupa Hibah Gedung Diberikan ke Pemda?

Corporate Social Responsibility (CSR) perseroan berupa hibah gedung kepada Pemda tidak dapat dilakukan berdasarkan peraturan perundang–undangan, kecuali dengan mekanisme Bangun Guna Serah (BGS) yang dilakukan dengan kontrak kerjasama, yang mana perseroan dapat membangun gedung di atas tanah Pemda.

 

Jika gedung tersebut telah berdiri, maka perseroan dapat memanfaatkan gedung sesuai jangka waktu yang disepakati dan setelah jangka waktu habis, gedung tersebut dapat menjadi Barang Milik Daerah (BMD).

 

Ulasan selengkapnya: Dapatkah CSR Berupa Hibah Gedung Diberikan ke Pemda?.

 

  1. Persetujuan Laporan Tahunan Perusahaan oleh RUPS

Pemegang saham mempunyai hak melakukan pemeriksaan laporan tahunan perusahaan (termasuk laporan keuangan) yang diajukan oleh direksi setelah ditelaah oleh dewan komisaris yang diberikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas.

 

Kemudian, persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS. Selengkapnya: Persetujuan Laporan Tahunan Perusahaan oleh RUPS.

 

Demikian 10 artikel pilihan pembaca yang paling ‘laris’ sepanjang minggu ini. Jika kamu punya pertanyaan, silakan kirim pertanyaan ke http://www.hukumonline.com/klinik. Kamu perlu log in dahulu sebelum mengajukan pertanyaan. Tapi sebelum kirim, silakan cek arsip jawabannya dulu ya! Siapa tahu sudah pernah dijawab oleh tim Klinik.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua