Senin, 01 April 2019

Walhi: Ancaman Pemerintah Keluar dari Kesepakatan Paris Tak Selaras Konstitusi

Padahal, Kesepakatan Paris sebagai salah satu instrumen untuk melihat berkontribusi pemerintah terhadap dampak perubahan iklim global.
Ady Thea DA
Tanaman padi petani yang masih menghijau. Perubahan iklim bisa menyebabkan gagal panen. Ada konsep ganti rugi kepada petani. Foto ilustrasi: MYS

Salah satu ancaman yang dihadapi masyarakat internasional yakni meningkatnya suhu rata-rata global atau perubahan iklim. Masalah ini sudah menjadi perhatian PBB, khususnya yang tergabung dalam Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim (UNFCCC).

 

Pemerintah Indonesia telah menandatangani konvensi PBB mengenai perubahan iklim atau dikenal dengan istilah Persetujuan Paris pada 22 April 2016 lalu di New York, Amerika Serikat. Namun beberapa waktu lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, seperti diberitakan sejumlah media menyatakan pemerintah Indonesia mengancam keluar dari kesepakatan Paris.  

 

Manajer Kampanye Keadilan Iklim WALHI, Yuyun Harmono mengingatkan tahun 2015 Presiden Joko Widodo berkomitmen mendukung dokumen Paris. Sebagai komitmen implementasi Persetujuan Paris, Presiden Joko Widodo menyatakan kontribusi Indonesia dalam mengurangi emisi sebesar 29 persen dengan upaya sendiri dan 41 persen jika ada kerja sama internasional.

 

Yuyun juga mengingatkan pemerintah dan DPR telah menuangkan Persetujuan Paris ini melalui UU No.16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja PBB Mengenai Perubahan Iklim. Ratifikasi ini dilakukan setahun setelah Presiden Joko Widodo menyatakan komitmennya mendukung Persetujuan Paris.

 

Dalam naskah akademik penyusunan RUU No.16 Tahun 2016 ini, Yuyun melihat alasan pemerintah terlibat dalam Persetujuan Paris ini karena amanat konstitusi. Indonesia sebagai negara kepulauan akan terkena dampak perubahan iklim, seperti abrasi di wilayah pesisir, dan pulau kecil terancam tenggelam.

 

“Ancaman pemerintah untuk keluar dari Persetujuan Paris berarti tidak sejalan dengan amanat konstitusi,” katanya dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (29/3/2019). Baca Juga: Mendesak Kesepakatan Global Penanganan Perubahan Iklim

 

Konsiderans UU No.16 Tahun 2016 menyebut tujuan nasional negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD RI yakni melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemudian mengakui perubahan iklim akibat kenaikan suhu bumi merupakan ancaman yang semakin serius bagi umat manusia dan planet bumi, sehingga memerlukan kerja sama antar negara secara lebih efektif.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua