Jumat, 05 April 2019

Kemenristekdikti Bakal Revisi Aturan Program Profesi Advokat

 

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Asosiasi Profesi Hukum Indonesia (APHI) Prof Faisal Santiago menilai penyusunan Permenristekdikti 5/2019 tidak menjadikan putusan MK No. 95/PUU-XIV/2016 sebagai dasar. Sebagai akademisi, dia sebenarnya tidak mempersoalkan keterlibatan perguruan tinggi dalam hal pendidikan advokat. Seharusnya pendidikan profesi advokat mengacu pada UU No.18 Tahun 2013 tentang Advokat yang terbit lebih dahulu ketimbang UU Pendidikan Tinggi.

 

“Kemenristekdikti tak perlu mengatur lebih jauh soal pendidikan advokat. Sebab, proses rekrutmen advokat sudah diatur jelas dalam UU Advokat dan Putusan MK,” kata dia dalam kesempatan yang sama.   

 

Mengintervensi advokat

Ketua Bidang Pendidikan Profesi Advokat dan Berkelanjutan Peradi kubu Luhut Pangaribuan, Irianto Subiakto menilai negara seolah ingin mengatur lebih jauh soal profesi advokat melalui Permenristekdikti 5/2019. Bila Kemenristekdikti ingin terlibat dalam pendidikan profesi advokat, tak menjadi masalah. Hanya saja seharusnya sebatas menyusun kurikulum pendidikan profesi advokat. Dan soal perekrutan dan penyelenggaraan pendidikan menjadi kewenangan organisasi advokat

 

“Mengapa Permenristekdikti ini bisa dibuat? Kita lihat ini justru ingin mengambil alih, bukan memperbaiki. Negara mau mengontrol profesi advokat,” ujarnya.

 

Dia menyarankan berbagai kekurangan dalam aturan tersebut secepatnya segera diperbaiki. Kemenristekdikti, seharusnya duduk bersama dengan organisasi advokat yang ada. “Kementerian yang menerbitkan, dia pula yang harus memperbaiki dengan melibatkan berbagai organisasi advokat. Dikti harusnya ketuk pintu organisasi advokat, supaya rekrutmennya bagus. Pengajar juga bagus. Hayo bicara baik-baik,” katanya.

 

Anggota Komisi Pendidikan Kongres Advokat Indonesia (KAI) Ibrahim menilai semestinya antara penyelenggaraan pendidikan profesi advokat satu kesatuan dalam satu peraturan. Dalam konteks ini, PKPA mengacu pada UU Advokat, sementara PPA merujuk pada UU Pendidikan Tinggi. Hal ini tentu membingungkan calon advokat jalur PKPA atau PPA seperti diatur Permenristekdikti 5/2019.

 

“Kalau seperti ini, diam-diam negara berupaya mengintervensi advokat,” kata dia.

 

Baginya, kewenangan pendidikan advokat berada di UU Advokat yang dikuatkan dengan putusan MK. “Bila Kemenristekdikti ingin mengevaluasi PKPA semestinya dimulai dari pendidikan hukum di perguruan tinggi,” saran dia.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua