Senin, 08 April 2019

Akibat Ketiadaan Informed Consent Menurut Perspektif Hukum Perdata Oleh: Vicia Sacharissa*)

​​​​​​​Terdapat tiga aspek hukum perdata yang bisa dilihat pada ketiadaan informed consent.
RED
Vicia Sacharissa. Foto: Istimewa

Ketika seorang pasien datang ke dokter untuk memeriksakan diri, hubungan hukum yang terjadi antara pasien dan dokter tersebut pada hakikatnya merupakan hubungan jual-beli jasa yang identik dengan hubungan antara produsen dan konsumen. Pasien berkedudukan sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan, sedangkan dokter atau tenaga kesehatan adalah sebagai penjual jasa pelayanan kesehatan. Hubungan perikatan ini dikenal dengan istilah perjanjian terapeutik atau transaksi terapeutik.

 

Dalam transaksi terapeutik, pasien memiliki kedudukan yang sama dengan dokter atau tenaga kesehatan. Pasien berhak untuk menentukan tindakan-tindakan medis apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan terhadap tubuhnya. Hak pasien atas tubuhnya sendiri merupakan salah satu hak asasi manusia, di mana Munir Fuady menggolongkannya sebagai salah satu hak di bawah payung hak untuk menentukan nasib sendiri atau the right to self-determination. Sehebat apapun seorang dokter, tetap tidak diperbolehkan melakukan tindakan-tindakan medis terhadap pasiennya jika tidak mendapatkan persetujuan.

 

Dalam memutuskan apakah akan menyetujui tindakan kedokteran atau tindakan medis tersebut, pasien perlu mendapatkan informasi yang cukup oleh dokter. Proses pemberian informasi oleh dokter yang kemudian diikuti dengan pemberian persetujuan tindakan kedokteran oleh pasien tersebut dikenal sebagai informed consent. Keberadaannya merupakan salah satu unsur terjadinya transaksi terapeutik, dan sebagai perjanjian, transaksi terapeutik tunduk pada ketentuan hukum perdata.

 

Ketiadaan informed consent dipandang dari aspek hukum perdata dapat dilihat dari tiga sisi;

  1. Ketiadaan informed consent yang berakibat pada tidak terpenuhinya salah satu syarat perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata;
  2. Ketiadaan informed consent yang digolongkan sebagai wanprestasi; dan
  3. Ketiadaan informed consent yang digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata.

 

Pertama, ketiadaan informed consent yang berakibat pada tidak terpenuhinya salah satu syarat perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata. Transaksi terapeutik tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata, tetapi sesuai ketentuan Pasal 1319 KUH Perdata, semua perjanjian baik perjanjian nominaat maupun innominaat tunduk pada Bab I Buku III KUH Perdata dan bersumber pada Bab II Buku III KUH Perdata.

 

Apabila syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata dijabarkan lebih jauh dan dikaitkan dengan informed consent, maka berikut penjelasannya:

  1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya (toestemming van degene die zich verbinden): kesepakatan pertukaran informasi secara timbal balik antara para pihak yang akan terlibat dituangkan dalam bentuk informed consent. Dengan adanya informed consent, artinya antara pasien atau yang mewakilkan dan tenaga kesehatan yang bersangkutan telah ada kesepakatan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan sesuatu;
  2. kecakapan guna membuat suatu perikatan (bekwaamheid om eene verbintenis aan te gaan): hal ini berkaitan dengan kecapakan pasien dalam memberikan persetujuan berkaitan alias kecakapan bertindak, sehingga pasien yang dalam keadaan tidak memenuhi syarat untuk melakukan perjanjian dapat diwakilkan oleh walinya, suami atau istri, ayah atau ibu, kakak atau adik yang sudah dewasa, anaknya yang sudah dewasa ataupun pihak yang telah diberi surat kuasa. Sedangkan dokter dan tenaga kesehatan harus mempunyai kecakapan yang diperlukan oleh pasien, yang dapat dibuktikan dengan sertifikat atau surat yang relevan.
  3. suatu pokok persoalan tertentu (een bepaald onderwerp): artinya informed consent menimbulkan hak dan kewajiban yang perlu dipenuhi oleh masing-masing pihak. Perlunya hak dan kewajiban terkait dengan tindakan hukum yang dapat diambil jika terjadi perselisihan– dengan adanya hak dan kewajiban yang timbul, maka pihak yang dirugikan dapat menggugat dengan alasan pihak lawan lalai melaksanakan kewajibannya.
  4. suatu sebab yang tidak terlarang (geoorloofde oorzaak): bahwa informed consent tidak diberikan atas hal-hal yang melanggar hukum, seperti pengguguran kandungan yang bertentangan dengan hukum.

 

Kedua, ketiadaan informed consent yang digolongkan sebagai wanprestasi. Jika dikaitkan dengan wanprestasi, maka ketiadaan informed consent dapat dijabarkan lebih jauh menjadi empat bentuk berikut:

  1. Tidak memenuhi prestasi: misalnya dalam suatu transaksi terapeutik, pasien dan dokter telah menyepakati pengangkatan kista di dua titik di tubuh pasien. Ternyata, yang diangkat hanya satu, tidak sesuai dengan apa yang telah disetujui pasien, dan menyebabkan pasien mengalami kerugian;
  2. Memenuhi prestasi, namun tidak seperti yang diperjanjikan: misalnya pasien dan dokter telah sepakat untuk melakukan operasi pengangkatan usus buntu dengan metode paling mutakhir yang tidak memerlukan operasi besar, namun ternyata akhirnya pengangkatan usus buntu tersebut dilakukan dengan operasi konvensional yang tidak sesuai dengan persetujuan pasien dan merugikan pasien;
  3. Memenuhi prestasi, namun terlambat: misalnya pasien dan dokter telah sepakat untuk melakukan operasi pada hari dan tanggal yang telah ditentukan, namun pada hari-h, ketika pasien telah siap, ternyata dokter datang terlambat, operasi ditunda sehingga merugikan pasien; dan
  4. Melakukan apa yang diperjanjikan tidak boleh dilakukan: misalnya pasien memberikan persetujuan untuk mengambil jenis obat tertentu dan menolak jenis obat lain yang akan diresepkan oleh dokter. Namun, dokter tetap menulis obat yang ditolak oleh pasien, yang mengakibatkan efek samping yang tidak diinginkan oleh pasien.

 

Ketiga, ketiadaan informed consent yang digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum atau onrechtmatigedaad sesuai Pasal 1365 KUH Perdata. Pasal ini menyatakan bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

 

Demi mengajukan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum, perlu dipenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu:

  1. Pasien harus mengalami suatu kerugian
  2. Ada kesalahan
  3. Ada hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian
  4. Perbuatan itu melawan hukum

 

Mengenai kriteria perbuatan apa yang dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum, sejak perkara Lindenbaum Cohen Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919, yurisprudensi menetapkan empat kriteria perbuatan melawan hukum, yaitu:

  1. Perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
  2. Perbuatan itu melanggar hak orang lain;
  3. Perbuatan itu melanggar kaidah tata susila;
  4. Perbuatan itu bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

 

Jika teori di atas diaplikasikan terhadap hubungan sebab akibat yang terjadi pada tuntutan ketiadaan informed consent, maka pasien harus dapat membuktikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Bahwa antara pasien dan dokter atau tenaga kesehatan telah ada hubungan hukum;
  2. Bahwa dokter atau tenaga kesehatan gagal memenuhi informed consent;
  3. Bahwa pasien mengalami kerugian akibat dokter atau tenaga kesehatan gagal memenuhi informed consent.

 

Menjadi kesimpulan bahwa ketiadaan informed consent baru menimbulkan masalah hukum apabila tindakan dokter tersebut menimbulkan kerugian bagi pasien. Kerugian yang dimaksud mempunyai lingkup yang cukup luas; baik kerugian materil seperti rasa sakit atau bekas luka yang menganggu kehidupan sehari-hari maupun kerugian psikis seperti pelanggaran atas keyakinan atau agama tertentu-pun dapat dijadikan alas gugat.

 

*)Vicia Sacharissa adalah seorang konsultan pada salah satu kantor hukum di Indonesia. Tulisan ini adalah pandangan pribadi penulis.

 

Catatan Redaksi:

Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua