Senin, 08 April 2019

Ditolak, MA Tetap Hukum Meliana 1,5 Tahun Bui

Salinan putusan permohonan kasasi Meliana ini masih dalam proses minutasi.
Agus Sahbani
Gedung MA Jakarta. Foto: RES

Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi perkara Meliana karena terbukti menodai agama terkait keberatannya atas kerasnya suara adzan yang berujung pembakaran dan pengrusakan Wihara dan Klenteng di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Majelis tetap menjatuhkan vonis selama 18 bulan penjara (1,5 tahun) seperti dalam putusan pengadilan tingkat pertama dan banding.   

 

"Ya, perkara kasasi Meliana sudah diputuskan, bunyi amar putusannya ditolak," ujar Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah saat dikonfirmasi Hukumonline di Jakarta, Senin (8/4/2019).

 

Permohonan kasasi Meliana ini diputus oleh majelis hakim yang diketuai Hakim Agung Desnayeti, dengan hakim anggota Gazalba Saleh dan Sofyan Sitompul pada 27 Maret 2019.

 

Namun, Abdullah mengaku belum mengetahui apa alasan majelis hakim menolak kasasi Meliana ini. "Alasannya saya juga belum tahu, jadi masih menunggu selesai proses minutasi putusan (pemberkasan perkara yang sudah diputus)," ujar dia.

 

Dengan ditolaknya kasasi Meliana itu, maka yang bersangkutan tetap harus menjalani hukuman selama 18 bulan penjara.

 

Sebelumnya, sejak muncuatnya vonis 1,5 tahun oleh PN Medan atas kasus Meliana ini, sejumlah kalangan mengkritik putusan ini. Misalnya, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyesalkan putusan majelis hakim terkait kasus yang menimpa Meiliana. Alasannya, kasus ini tidak berdiri sendiri. Pantauan Komnas Perempuan dari tahun 2010-2017, di Tanjung Balai, Sumatera Utara, potensi konflik sosial dan bernuansa agama telah ada.

 

Masyarakat di Tanjung Balai multikultur baik dari ragam suku, etnis, maupun agama. Ketegangan antar agama dan etnik terjadi, karena tidak berjalannya dialog yang mendamaikan. Munculnya rasa curiga dan prejudice antar etnis yang diperkuat dengan kesenjangan sosial ekonomi juga bisa menjadi pemicunya.

 

“Komnas Perempuan memandang bahwa penghukuman terhadap Ibu Meliana merupakan preseden buruk bagi Indonesia sebagai negara hukum yang mempunyai prinsip utama dalam asas legalitas, dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) serta membiarkan bibit penyelesaian dengan kekerasan terus berlangsung akan membahayakan pertumbuhan Indonesia sebagai negara demokrasi,” ujar Komnas Perempuan dalam siaran persnya yang diterima Hukumonline, Jumat (24/8/2018) lalu.

 

Bahkan, Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla menilai warga yang menyampaikan kritik atas terlalu kerasnya pengeras suara masjid tidak seharusnya dijatuhi hukuman tindak pidana, seperti yang dialami Meiliana. "Tentu apabila ada masyarakat yang meminta begitu, ya tidak seharusnya dipidana, itu kita akan melihat kejadian sebenarnya apa. Apakah hanya meminta agar jangan diperkeras, itu wajar saja (karena) DMI saja meminta jangan terlalu keras dan jangan terlalu lama," katanya. (Baca Juga: Vonis Meiliana, Perempuan yang Minta Kecilkan Suara Adzan Menuai Kritik)

 

Wapres mengingatkan kembali bahwa DMI telah mengeluarkan imbauan kepada seluruh masjid untuk tidak terlalu keras membunyikan pengeras suara. "Intinya adalah bahwa memang kita sudah meminta masjid itu jangan terlalu keras suara adzannya, jangan melampaui masjid yang satu dan lainnya karena jarak antarmasjid itu rata-rata 500 meter. Oleh karena itu, jangan terlalu keras," katanya.

 

Sebelumnya, Majelis Hakim PN Medan, Sumatera Utara memvonis Meiliana terbukti melakukan ujaran kebencian dan penodaan agama, karena dinilai melanggar Pasal 156a KUHP. Karena itu, Majelis menjatuhkan vonis terhadapnya selama 18 bulan (1,5 tahun) penjara pada Agustus 2018 lalu. Pasal ini menyebutkan dengan sengaja menunjukkan perasaan atau melakukan perbuatan di depan umum, yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

 

Putusan pengadilan tingkat pertama ini diperkuat putusan banding di Pengadilan Tinggi Medan pada 25 Oktober 2018. Tak lama kemudian, melalui kuasa hukumnya, Meliana mengajukan permohonan kasasi. Alhasil, Majelis Hakim Agung yang diketuai Desnayeti menolak permohonan kasasi ini pada 27 Maret 2019, sehingga Majelis berkesimpulan Meliana tetap terbukti melakukan penodaan agama dan tetap dihukum selama 1,5 tahun penjara.       

 

Kasus ini bermula dari keluhan/keberatan Meliana (44 tahun), perempuan keturunan Tionghoa yang mengeluhkan kerasnya volume pengeras suara adzan di lingkungan ia tinggal. Akibat keluhan dan keberatannya itu memicu terjadinya kerusuhan, dimana sekelompok warga membakar dan merusak Wihara dan Klenteng di Tanjung Balai pada 29 Juli 2016 silam.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua