Senin, 08 April 2019

Kinerja DPR Dikritik, Begini Tanggapan Ketua DPR

Ketua DPR mengakui selama tahun politik ini, kinerja DPR menurun disebabkan banyak anggota DPR yang kembali maju dalam pencalegan Pemilu 2019 ini yang kerap berkampanye di daerah pemilihannya.
Rofiq Hidayat
Gedung MPR/DPR. Foto: RES

Dalam beberapa bulan ke depan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Periode 2014-2019 bakal berakhir seiring digelarnya Pemilu Serentak 2019 pada 17 April mendatang. Namun, kinerja DPR selama hampir 5 tahun ini dinilai masih belum optimal khususnya fungsi legislasi termasuk lemahnya integritas beberapa anggota DPR yang terlibat kasus korupsi yang tentunya mempengaruhi kinerja DPR secara keseluruhan.     

 

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat 90 persen anggota DPR kembali ikut menjadi peserta pemilu legislatif 2019. Ironisnya, beberapa kader parpol peserta pemilu tersandung kasus korupsi. Diantaranya, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, Sukiman. Keduanya kader Partai Amanat Nasional (PAN). Selain itu, Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar, Bowo Sidik Pangarso. Ketiganya tengah diproses Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

 

“Ini bukan persoalan baru karena sejak awal DPR periode 2014-2019, korupsi menjadi persoalan. Saat itu terdapat 6 caleg terpilih yang tak dilantik karena berstatus tersangka korupsi,” ujar Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz dalam sebuah diskusi bertajuk “Catatan Akhir DPR Periode 2014-2019” di Jakarta, Minggu (7/4/2019). Baca Juga: Kinerja Legislasi Lemah, Perlu Optimalisasi Peran BKD DPR

 

Menurut Donal, perilaku korupsi menjadi bagian dari penyebab rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPR dan parpol, sehingga secara umum mempengaruhi kinerja DPR. Keterlibatan sejumlah anggota DPR dalam kasus korupsi menghianati para pemilihnya dan mengecewakan rakyat. “Karena itu, Pemilu 2019 menjadi penentu nasib rakyat Indonesia melalui wakil-wakilnya di parlemen,” ujarnya mengingatkan.

 

 

Selain itu, ICW menyoroti lemahnya kinerja legislasi yang dihasilkan DPR kurun waktu hampir lima tahun terakhir. Misalnya, penyelesaian pembahasan RUU yang ditetapkan dalam prolegnas tahunan jauh dari target yang diharapkan. Belum lagi, terdapat sejumlah RUU yang seharunya mendesak untuk dibahas, hingga saat ini belum disahkan, atau bahkan belum dibahas sama sekali oleh DPR.

 

Seperti, Revisi UU Partai Politik (pengusul DPR, Pemerintah, DPD), RUU Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal (pengusul pemerintah), dan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana (pengusul pemerintah). “DPR semestinya memaksimalkan perannya dalam pembuatan/pembentukan UU. Karena DPR sebagai pemegang kekuasaan pembentuk UU,” katanya.

 

 

Direktur Indonesia Badget Center (IBC) Roy Sebastian Salam menyoroti sering absennya sejumlah anggota DPR saat sidang. Dia menyebut 310 anggota DPR tak hadir dalam rapat paripurna pembukaan masa persidangan III tahun 2018-2019. “Banyak kursi kosong dalam rapat paripurna pada 7 Januari 2019 itu. Bahkan, rapat paripurna ke-14 masa sidang IV yang digelar pada 19 Maret 2019 lalu hanya diikuti oleh 24 anggota DPR,” ungkapnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua