Senin, 08 April 2019

Triwulan I 2019, BPKN Beri Perhatian Khusus pada Tiga Isu Konsumen

Masyarakat diminta untuk berhati-hati melakukan transaksi pinjaman dari fintech peer to peer lending.
Moh. Dani Pratama Huzaini
Ketua BPKN, Ardiansyah Parman (kemeja hitam, nomor dua dari kiri) saat memberikan keterangan pers di Jakarta, Senin (8/4). Foto: ISTIMEWA

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), lembaga yang dibentuk berdasarkan amanat UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menaruh perhatian khusus pada tiga isu konsumen. Ketiga isu ini adalah perumahan, transportasi, dan e-commerce. BPKN meyakini ketiga isu ini perlu menjadi skala prioritas karena dapat ‘meledak’ menjadi ancaman kepentingan nasional jika tidak ditangani dengan baik.

Perhatian BPKN terhadap ketiga isu ini diungkapkan dalam pernyataan resmi di Jakarta, Senin (8/4), sebagai hasil evaluasi BPKN terhadap isu-isu perlindungan konsumen pada triwulan pertama (Januari-Maret) 2019. “Kami melihat kerawanan transaksi masih terus berjalan. Kejadiannya di sektor prioritas, khususnya Stranas 2019 (Strategi Nasional Perlindungan Konsumen Nasional-- red),” ujar Ardiansyah kepada wartawan, di kantor BPKN.

Ketiga isu perlindungan konsumen mempunyai persoalan masing-masing, tetapi pada dasarnya menunjukkan titik rawan perlindungan konsumen. Dalam konteks itulah Pemerintah perlu melakukan tindakan guna mencegah penyimpangan. Sebaliknya, masyarakat konsumen juga diminta berhati-hati agar tidak menjadi korban. Dalam kasus perumahan misalnya, sudah waktunya pengawasan intensif dilakukan kepada pengembang dan perbankan.

Isu krusial yang saat ini mendapat perhatian adalah harga tiket pesawat dan ongkos bagasi penumpang. Isu perlindungan konsumen transportasi udara ini masih terus bergaung hingga kini, dan sudah membuahkan somasi kepada Kementerian Perhubungan. Jumlah penumpang pesawat mengalami penurunan, antara lain disebabkan mahalnya harga tiket.

(Baca juga: Tarif Tiket Pesawat Mahal, Komunitas Konsumen Somasi Kemenhub).

Koordinator Komisi Advokasi BPKN, Rizal E. Halim, mengatakan  kenaikan harga tiket pesawat yang tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas layanan  dinilai hanya merugikan konsumen. “Sudah hampir dua bulan kita disibukkan dengan diskursus harga tiket yang melonjak dengan service level yang tidak berubah,” ujar Rizal di tempat yang sama.

Menurut Rizal, BPKN mencermati adanya ganguan serius terkait akses masyarakat terhadap transportasi udara komersial nasional. Kenaikan harga tiket pesawat beserta bagasinya yang hampir tidak terjangkau sebagian besar masyarakat, akan merugikan konsumen secara sosial dan ekonomi. Komitmen Pemerintah terhadap perlindungan konsumen menghadapi ujian penting dalam kasus harga tiket pesawat ini.

Pemerintah sebenarnya sudah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Formulasi Perhitungan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri. Namun, Rizal menilai beleid Menteri Perhubungan ini masih mengandung materi muatan yang potensial menciderai hak-hak konsumen. Pengaturan batas atas dan batas bawah harga tiket pesawat disertai dengan penentuan batasan tarif yang diatur melalui Keputusan Menteri Perhubungan No. 72 Tahun 2019 tidak mengubah keadaaan konsumen sedikit pun terkait mahalnya harga tiket. “Karena tidak memberikan insentif kepada konsumen terkait harga,” terang Rizal.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua