Senin, 08 April 2019

​​​​​​​Yuk Pahami Perkembangan Hukum dan Praktik Layanan P2P Lending di Indonesia

Sejumlah pembicara andal dan kompeten di industri fintech siap memberikan pemaparannya mengenai perkembangan kebijakan hukum beserta permasalahan dalam praktiknya saat ini.
Tim Hukumonline

Pertumbuhan industri Financial Technology (Fintech) yang terus meningkat membuat pamor layanan pinjaman online tersebut terus digemari masyarakat Indonesia. Untuk mendukung dasar yang kuat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2016 lalu telah menerbitkan aturan main bagi pelaku usaha jasa keuangan berbasis online.

 

Aturan tersebut mengatur mengenai penyelenggaraan layanan pinjam meminjam dari pemberi kepada penerima pinjaman atau lazim disebut dengan skema P2P. Namun, seiring berjalannya waktu, kini perkembangan hukum dan praktik layanan P2P lending terus berkembang.

 

Untuk mengetahui perkembangan hukum dan praktik pada kegiatan usaha Fintech P2P saat ini, Hukumonline akan menggelar diskusi bertema “Perkembangan Hukum dan Praktik Teknologi Finansial Peer to Peer Lending di Indonesia”. Diskusi akan diselenggarakan pada 11 April 2019 di Sari Pacific Hotel di Jakarta dari pagi hingga sore hari.

 

Diskusi terbuka bagi umum. Siapapun yang berminat, terutama bagi corporate legal maupun lawyer yang ingin mengembangkan keahliannya di industri Fintech P2P Lending, dipersilakan mengikuti diskusi ini. Sejumlah pembicara andal dan kompeten di industri fintech siap memberikan pemaparannya mengenai perkembangan kebijakan hukum beserta permasalahan dalam praktiknya saat ini.

 

Mereka antara lain, Partner pada AKSET Law Abadi Abi Tisnadisastra, Wakil Ketua Bidang Riset, Hukum, dan Etik, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Ivan Tambunan, Co-Founder Dana Cita Susli Lie, Regional Digital Marketing Director Modalku Alexander Christian dan Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Financial Technology OJK Hendrikus Passagi.

 

Jika Anda tertarik, silakan klik di sini untuk info lebih lanjut.

 

 

Sebagaimana diketahui, kehadiran Fintech P2P sangat dibutuhkan masyarakat. Khususnya masyarakat yang belum terjangkau oleh perbankan. Industri fintech tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam membantu meningkatkan akses keuangan masyarakat Indonesia. Namun, memang selama perkembangannya, terdapat permasalahan hukum yang melekat dengan industri ini.

 

Ada anggapan bahwa permasalahan hukum industri fintech timbul akibat lemahnya regulasi. Perkembangan industri fintech menjadi tantangan tersendiri bagi konsultan hukum pasar modal dan keuangan. Mulai praktik penagihan bermasalah hingga penyalahgunaan data pribadi kerap dilakukan perusahaan Fintech kepada nasabahnya. Tidak hanya, perusahaan fintech ilegal tapi juga perusahaan terdaftar atau berizin di OJK diduga melakukan berbagai pelanggaran tersebut.

 

Selain itu, salah satu anggapan yang muncul, adalah bahwa industri ini akan mengancam keberadaan institusi keuangan konvensional seperti bank. Anggapan tersebut muncul, karena kekhawatiran bahwa ke depannya, bank, akan terdisrupsi oleh fintech atau mulai ditinggalkan oleh masyarakat, seperti halnya taksi konvensional dengan taksi online.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua