Rabu, 10 April 2019

Hukumnya Bila Perusahaan Meminta Karyawan Bekerja Saat Pelaksanaan Pemilu

Bila pekerja bersedia maka pekerjaan yang dilakukan masuk dalam hitungan lembur dan berhak mendapatkan upah lembur.
Hamalatul Qur'ani
Ilustrasi: BAS

Pada Senin (8/4), Presiden Joko Widodo telah menandatangani Keppres No. 10 Tahun 2019 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 Sebagai hari Libur Nasional. Keputusan itu merujuk ketentuan Pasal 167 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur  atau hari yang diliburkan secara nasional.

 

Untuk itu, mengingat Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang telah menetapkan tanggal 17 April sebagai hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum tahun 2019 di Tempat Pemungutan Suara, maka Presiden akhirnya mengeluarkan Keppres a quo yang menetapkan tanggal 17 April 2019 sebagai hari libur nasional.

 

“Menetapkan hari Rabu tanggal 17 April 2019 sebagai hari libur nasional dalam rangka pemilihan umum tahun 2019,” bunyi diktum PERTAMA Keppres Nomor 10 Tahun 2019

 

Lantas bagaimana hukumnya bagi perusahaan yang tetap mempekerjakan pegawainya di hari pelaksanaan pencoblosan dan penghitungan suara pemilu tersebut?

 

Praktisi Hukum Ketenagakerjaan, Juanda Pangaribuan, menjelaskan bila tanggal 17 april mendatang sudah ditetapkan sebagai hari libur, maka perusahaan tidak diwajibkan mempekerjakan pekerja dan pekerja berhak tidak bekerja pada hari itu atau tidak wajib bagi pekerja untuk bekerja sekalipun diminta. Artinya, katanya, pada hari libur seperti itu pekerja boleh menolak untuk bekerja dan pengusaha tidak boleh memaksa pekerja untuk bekerja. Hal ini seperti diatur dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

 

“Kewajiban pengusaha dalam hal ini adalah memberi kebebasan kepada pekerja untuk memilih karena hari itu adalah hari pemilu,” katanya.

 

Pasal 85:

  1. Pekerja/buruh tidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi.
  1. Pengusaha dapat mempekerjakan pekerja/buruh untuk bekerja pada hari-hari libur resmi apabila jenis dan sifat pekerjaan tersebut harus dilaksanakan atau dijalankan secara terus menerus atau pada keadaan lain berdasarkan kesepakatan antara pekerja/buruh dengan pengusaha.
  1. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan pada hari libur resmi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib membayar upah kerja lembur.

 

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pengusaha wajib membebaskan pekerja untuk melaksanakan hak pilihnya. Setelah hak pilih itu dilakukan, pada hari itu juga pengusaha boleh mempekerjakan pekerja hanya jika pekerja yang bersangkutan bersedia. Dalam hal pekerja bersedia, maka pekerjaan yang dilakukan pekerja masuk dalam hitungan lembur dan berhak mendapatkan upah lembur.

 

“Kalau perusahaan mempekerjakan mereka tidak membayar upah lemburnya, atau tidak menghitungnya sebagai upah lembur, maka perusahaan salah. Bisa dikenakan sanksi Pidana, ancaman hukumannya bisa kurungan maksimal 12 bulan,” jelasnya.

 

(Baca Juga: Sukseskan Pemilu, Presiden Putuskan 17 April Libur Nasional)

 

Berdasarkan penelusuran hukumonline, sanksi pidana itu diatur dalam Pasal 187 ayat (1) UU 13/2003 yang mengkategorikan tindak pidana tersebut sebagai pelanggaran. Hukumannya berupa kurungan paling singkat 1 bulan dan paling lama 12 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 10 juta dan paling banyak Rp 100 juta.

 

Pasal 187:

  1. Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 76, Pasal 78 ayat Pasal 79 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 85 ayat (3), dan Pasal 144, dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

 

Mengingat sanksi yang diberikan adalah kurungan, lantas siapa yang harus bertanggungjawab menjalankan sanksi kurungan tersebut di perusahaan yang bersangkutan? Menurut Juanda, pihak perusahaan yang bertanggungjawab dalam hal ini adalah pengusaha atau pimpinan perusahaan atau siapa yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas perusahaan, dalam hal ini direksi.

 

“Kecuali nanti direksi bisa membela diri bahwa dia tak pernah suruh itu, ia berdalih itu kelakuan HRD, kan bisa saja. Tinggal bagaimana cara dia melepaskan dirinya saja,” tukasnya.

 

Juanda menyimpulkan, dalam konteks pemilu yang diresmikan sebagai hari libur, masalah hanya akan timbul apabila, pertama pengusaha memaksa pekerja bekerja tanpa dihitung lembur; kedua, pekerja dipaksa bekerja dan akhirnya terhalang untuk menggunakan hak pilihnya. Dalam hal pelaksanaan hak pilih, perusahaan bisa mengatur jam masuk kerja karyawan.

 

“Misal kalau jam masuk perusahaan pukul 7, mungkin orang bisa dikasih mulai masuk pukul 10, tapi pulangnya yang dilamain supaya genap waktu 7 atau 8 jam kerjanya. Nah cara demikian itu orang boleh bekerja, produksi boleh berjalan tapi hak pilih tidak terhalang serta agenda nasional (pemilu) juga tidak macet,” jelasnya.

 

Senada dengan Juanda, Dosen Hukum Ketenagakerjaan USU, Agusmidah menyebut karena ketentuan Negara menjadikan pemilu sebagai hari libur, maka ketentuan ketenagakerjaannya mengikuti ketentuan hari libur nasional.

 

Dalam keadaan darurat di mana pekerja tidak diperkenankan untuk meninggalkan tempat pekerjaan, maka hitungannya pekerja harus diberi hak upah lembur. Tapi karena konteks hari libur dalam Keppres ini adalah untuk pemilu agar warga Negara menggunakan hak pilihnya, maka perusahaan harus menerapkan kebijakan agar pekerja tetap bisa menggunakan hak pilih, sekalipun tetap bekerja.

 

“Karena tak bisa ditampik adanya perusahaan vital yang kalau dia meliburkan seluruh pekerjanya maka terjadi kemacetan atau kegaduhan publik, misalnya rumah sakit, kereta api, bandara, itu kan kalau sempat tidak masuk seluruh pekerjanya maka bisa lumpuh nih,” jelasnya.

 

Sektor vital itu yang disebutnya sulit diselaraskan untuk memenuhi ketentuan libur nasional secara serentak. Lain halnya dengan jenis pekerjaan lain yang tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan publik atau masyarakat banyak, seperti pekerja di pabrik misalnya. “Kalau di pabrik kan bisa besok masuknya atau jam dimundurin atau diliburkan semua enggak begitu masalah,” contohnya.

 

Intinya, katanya, kalau tetap mempekerjakan pekerja di hari libur itu konsekuensinya hanya pembayaran upah lembur. Jika upah lembur tak dibayar, maka perusahaan dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran norma. Sanksinya bisa pidana dan bisa pula perdata. “Kalau sanksi perdatanya berupa perselisihan hak, kalau pidananya pelanggaran norma terhadap hak atas upah,” tutupnya.

 

Dosen Hukum Ketenagakerjaan Universitas Parahyangan, Ida Susanti menjelaskan, pada dasarnya pekerja berhak untuk tidak bekerja guna menyalurkan aspirasi dan hak politiknya dalam Pemilu.

 

Namun bila pekerja tetap dipaksa bekerja pada hari pemilu tersebut, konsekuensinya dapat berupa, Pertama, Pekerja menjadi gagal menggunakan hak suaranya. Dalam situasi ini, merujuk Pasal 510 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memberikan sanksi kepada Setiap Orang (termasuk majikan) yang dengan sengaja menyebabkan orang lain (termasuk pekerja) kehilangan hak pilihnya. Sanksinya, dapat dipidana penjara maksimal 2 tahun dan denda paling banyak Rp 24juta.

 

Kedua, Pekerja tetap dapat menyalurkan hak suaranya, tetapi kemudian harus bekerja. Dalam situasi ini, pekerja berhak untuk mendapatkan upah lembur pada hari libur, sesuai dengan aturan Pasal 85 UU 13/2003.

 

Bagi perusahaan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan umum, Ia berpandangan seharusnya pekerjanya tetap dapat melayani kepentingan umum dengan pelayanan minimum yang layak sekalipun dalam masa pemilu. Uni Eropa bahkan telah mengatur secara jelas terkait kewajiban operasional minimal untuk perusahaan yang berkaitan dengan kepentingan umum ini bilamana pekerja mogok atau tidak masuk kerja.

 

“Standar pelayanan minimal ini yang tidak bisa dilanggar dalam situasi apapun,” tegasnya.

 

Soal sanksi bilamana perusahaan tak membayar upah lembur, Ida juga menyebut memang selain dapat dijerat pidana sesuai pasal 187 UU Ketenagakerjaan, pelaku usaha juga dapat dikenakan sanksi secara perdata. Khususnya bila para pihak dalam Perjanjian Kerja/Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersamanya telah mengatur pembayaran upah lembur pada hari libur, dan ternyata upah lembur itu tidak dibayarkan, maka berdasarkan pasal 1238 KUHPer bisa dianggap telah melakukan wanprestasi.

 

“Akibatnya, ia bisa dimintai membayar ganti rugi sesuai dengan pasal 1243 KUHPer,” pungkasnya.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua