Rabu, 10 April 2019

Pengaduan Konstitusional Minta Dimaknai sebagai Pengujian UU

Majelis meminta Pemohon memikirkan betul mengenai penafsiran MK berwenang mengadili perkara pengaduan konstitusional melalui kewenangan pengujian UU.
Aida Mardatillah
Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Foto: RES

Istilah mekanisme constitutional complaint atau pengaduan konstitusional kembali dipersoalkan di Mahkamah Konstiusi (MK) melalui pengujian sejumlah pasal dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK yang telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang MK dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pemohonnya, seorang advokat Viktor Santoso Tandiasa dan mahasiswa hukum Universitas Indonesia Zico Leonard Djagardo Simanjuntak.

 

Pasal yang dimohonkan pengujian yakni Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 30 huruf a UU MK dan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman terkait kewenangan MK dalam mengadili pengujian undang-undang (PUU). Keduanya, mempersoalkan frasa “menguji undang-undang” dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 30 huruf a UU MK dan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman. Intinya, mereka meminta agar MK juga diberi kewenangan mengadili constitutional complaint saat mengadili dan memutus pengujian undang-undang.

 

Pemohon beralasan mekanisme pengaduan konstitusional salah satu mekanisme perlindungan hak konstitusional warga negara melalui pengadilan tata negara. Dalam konteks ini, lembaga MK mesti memberi perlindungan maksimal terhadap hak konstitusional warga negara yang merasa dirugikan atas penerapan UU yang dijalankan aparatur pemerintahan.    

 

“Kewenangan menguji UU terhadap UUD 1945, MK tidak secara eksplisit (tegas) menyatakan (berwenang) mengadili constitutional complaint,” kata Victor di Gedung MK Jakarta, Rabu (10/4/2019). Baca Juga: Alasan Sri Royani Perjuangkan Constitutional Complaint

 








Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK




  1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



 



Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman



Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.


 

Ia menjelaskan jenis perkara constitutional complaint sebenarnya sudah banyak perkara yang masuk ke MK melalui PUU. Namun, karena tidak dimaknai sebagai kewenangan PUU terhadap UUD 1945, maka saat diputus, MK seringkali menolak atau tidak dapat diterima. Hal ini, secara tidak langsung MK membiarkan terjadinya justice delayed.

 

Menurutnya, perluasan kewenangan lembaga negara melalui putusan MK bukanlah membuat atau menambahkan norma sepanjang hal tersebut dapat dimaknai seharusnya bagian dari kewenangan lembaga negara tersebut.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua