Jumat, 12 April 2019

Mengubah Tradisi Lama Dunia Advokat Indonesia

Karena setiap kali kongres mengalami perpecahan, perlu dibentuk lembaga independen sebagai penyelengara kongres nasional hingga tingkat cabang seperti halnya Komisi Pemilihan Umum (KPU).
CT-CAT

Dunia advokat memiliki tradisi lima tahunan. Seperti halnya dalam negara demokrasi yang melakukan pemilihan umum. Organisasi advokat pun melakukan pemilihan serupa untuk mencari sosok pemimpin. Kongres Advokat Indonesia (KAI), dalam waktu hitungan beberapa hari ke depan KAI bakal menggelar Kongres Nasional ke-3 di Surabaya.

 

Masa kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat KAI di bawah kepemimpinan Tjoetjoe Sandjaja Hernanto bakal berakhir. Karenanya, Kongres Nasional KAI bakal digelar. Itu sebabnya, amat disayangkan bila dalam Kongres Nasional justru menimbulkan perpecahan di tubuh organisasi advokat.

 

“Dunia advokat memiliki tradisi 5 tahunan yang unik sekaligus menjengkelkan, yaitu perpecahan,” ujar Tjoetjoe di Jakarta, Jumat (12/4).

 

Mestinya, Kongres Nasional dilakukan dengan semangat kegembiraan dan keceriaan, bukan perpecahan. Tjoetjoe yang dikenal sebagai tokoh di balik lahirnya era multibar dan tokoh kompetensi advokat itu berharap, pemimpin KAI ke depan membentuk satu lembaga independen permanen, seperti halnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilihan umum.

 

Nantinya, lembaga independen tersebut bertugas mengatur serta mengendalikan Kongres Nasional, Kongres Luar Biasa, Konferensi Daerah, Konferensi Daerah Luar Biasa, Konferensi Cabang dan Konferensi Cabang Luar Biasa.

 

Dengan begitu, tidak lagi ada Presiden Organisasi Advokat yang ngotot menggelar kongres sendiri, Wakil Presiden Organisasi Advokat memaksa membuat kongres sendiri, atau Sekretaris Jenderal (Sekjen) yang ngeyel membuat kongres sendiri..

 

Bila dalam Kongres Nasional misalnya, terjadi perpecahan, akan muncul organisasi advokat dengan nama yang sama, tetapi dengan versi kepemimpinan yang berbeda. Memang, dalam dunia advokat yang multibar, munculnya organisasi advokat adalah keniscayaan. Namun, itu harus dengan nama organisasi advokat yang berbeda. Lain halnya bila organisasi advokat yang sudah besar kemudian pecah hanya karena beda pandangan. Hal inilah yang menurut Tjoetjoe amat disayangkan.

 

“Dengan keberadaan lembaga independen seperti KPU tersebut, diharapkan tidak akan ada lagi Kongres Nasional KAI tandingan selain kongres di Surabaya,” ujarnya.

 

Sebagaimana diketahui, Kongres Nasional KAI bakal digelar pada 26-27 April di Kota Pahlawan, Surabaya. Perhelatan akbar bagi KAI diharapkan memunculkan semangat baru dalam mewarnai dunia advokat. Apalagi, dinamika perubahan zaman mengharuskan organisasi advokat terus bergerak maju serta menguatkan soliditas antaradvokat dalam wadah besar seperti KAI ini.

 

Sebagai Presiden KAI yang dinilai sukses membawa Advokat KAI keluar dari berbagai tekanan dan kendala berprofesi, Tjoetjoe hingga saat ini berkomitmen ingin tetap 1 periode memimpin KAI. Namun, Tjoetjoe harus berhadapan dengan realitas bahwa mayoritas anggota KAI saat ini masih menginginkannya menjadi Presiden KAI untuk 1 periode lagi.

 

Ketika diminta komentarnya terhadap dukungan tersebut, Tjoetjoe hanya tersenyum dan pergi meninggalkan awak media.

 

“Selamat berkongres kepada para ADVOKAI (sebutan untuk para Advokat Kongres Advokat Indonesia) mari kita bersatu, bergandengan tangan, bersilaturahmi, berdemokrasi dan bergembira-ria bersama-sama di Surabaya. 'Saya KAI, Saya Berkongres di Surabaya, Saya Bergembira',” pungkasnya.

 

Artikel ini merupakan kerja sama hukumonline.com dengan Kongres Advokat Indonesia (KAI).

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua