Jumat, 12 April 2019

Peradi Bersifat Independen dan Mengimbau Anggotanya Sukseskan Pemilu 2019

Peradi secara kelembagaan bersifat independen dan nonpartisan, sehingga tidak dibenarkan mendukung calon presiden maupun partai tertentu.
CT-CAT

Terkait maraknya kelompok advokat yang mendukung calon presiden (capres) tertentu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Fauzie Yusuf Hasibuan melalui surat tanggal 9 April 2019 yang ditujukan pada DPC-DPC dan organ Peradi di seluruh Indonesia menegaskan, kelompok dimaksud tidak terafiliasi dengan Peradi dan hanya bersifat pribadi. Peradi secara kelembagaan bersifat independen dan nonpartisan, sehingga tidak dibenarkan mendukung capres maupun partai tertentu.

 

Senada dengan surat tersebut, Wakil Sekretaris Jenderal DPN Peradi Rivai Kusumanegara menjelaskan, Peradi tidak boleh mendukung capres atau partai tertentu karena bertentangan dengan Pasal 28 Undang-Undang Advokat.

 

Rivai menambahkan, jika terdapat pribadi-pribadi anggota mendukung capres tertentu, itu merupakan hak konstitusional warga negara. Bahkan, dirinya mengimbau anggota Peradi untuk menyukseskan Pemilu 2019.

 

“Advokat itu punya pendirian dan tidak bisa dipengaruhi. Ingin pro capres A atau capres B, silakan saja dan itu hak asasi. Justru jangan golput karena ambivalen dengan karakter advokat,” ujar Rivai.

 

Sebagai bentuk dukungan terhadap Pemilu 2019, Rivai menjelaskan sejak dua tahun lalu Peradi bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusi RI melakukan bimtek sengketa kepemiluan terhadap 550 advokat dari berbagai wilayah tanah air.

 

 

“Kami telah membekali 550 advokat profesional yang siap mengawal proses dan hasil pemilu. Baik KPU, Bawaslu, partai, capres, dan caleg mana pun bisa menggandeng advokat Peradi guna memastikan pesta demokrasi yang luber jurdil,” tutupnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua