Jumat, 12 April 2019

Ketika Hakim Minta Jaksa Kembalikan Aset kepada Pemilik

Jaksa dan terdakwa menyatakan pikir-pikir.
Aji Prasetyo
Foto: RES

Kakak beradik, Ahmad Hidayat Mus dan Zainal Mus, terjerat kasus korupsi. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakarta Pusat akhirnya menjatuhkan putusan kepada masing-masing dalam sidang terpisah.

 

Mantan Bupati Kepulauan Sula, Ahmad Hidayat Mus, dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi hukuman empat tahun penjara. Mantan Ketua DPRD Kepulauan Sula, Zainal Mus, juga dijatuhi hukuman penjara yang sama.

 

Majelis hakim meyakini Ahmad Hidayat Mus terbukti melakukan tindak pidana korupsi, sehingga terdakwa tak hanya dijatuhi hukuman penjara tetapi juga hukuman lain. “Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Ahmad Hidayat Mus selama 4 tahun denda Rp500 juta, jika tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan,” kata Ketua Majelis Hakim Lucas Prakoso di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (9/4) malam.

 

Hukuman itu sebenarnya tak sampai separuh dari tuntutan jaksa. Sebelumnya jaksa menuntut hukuman 12 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah subsider 6 bulan kurungan. Dalam kasus Zainal Mus, jaksa meyakini terdakwa melakukan korupsi pengadaan lahan bandara Bobong, Maluku Utara.

 

Menariknya, dalam amar putusan perkara Hidayat Mus, majelis hakim meminta jaksa mengembalikan lahan yang awalnya digunakan untuk pembangunan bandara kepada sebagian pemilik lahan. “Memerintahkan kepada penuntut umum untuk menghapus aset pemerintah Kabupaten Sula berupa hasil tanah untuk bandara seluas 390 ribu meter persegi dan 550 ribu meter untuk dikembalikan kepada Pina Mus dan Rahman Manggawai,” urai majelis.

 

Malahan, majelis meminta agar jaksa mengembalikan uang sebesar Rp650 juta yang telah disita dalam penyidikan sebelumnya oleh Polda Maluku Utara. Dalam surat tuntutan, Zainal Mus memang telah mengembalikan uang sebesar Rp650 juta pada 2014 lalu sebelum perkara ini ditangani KPK.

 

Berkaitan dengan uang pengganti, tak semua permintaan penuntut umum dipenuhi. Jaksa meminta agar Hidayat membayar uang pengganti Rp2,407 miliar dan Zainal sejumlah Rp294,997 juta. Total uang pengganti yang diminta jaksa adalah Rp2,704 miliar. Tetapi dalam putusan, majelis hakim menyatakan Hidayat Mus harus membayar uang pengganti sebesar Rp2,503,903 miliar dan Zainal Mus Rp994,997 juta. Tetapi hakim mencatat uang tersebut telah dikembalikan sebelum penyidikan KPK. Ini juga tersemat dalam pertimbangan meringankan keduanya. “Kerugian negara sudah dilakukan sebelum adanya penyidikan oleh KPK,” jelas majelis.

 

Sebaliknya, jaksa menganggap kerugian keuangan negara sebesar Rp3,448 miliar belum dikembalikan. Benar, ada pengembalian uang dalam jumlah tersebut sebelum penyidikan KPK, tetapi pengembalian itu berasal dari uang sejumlah SKPD yang didapat dari APBD. Dalam pandangan penuntut umum KPK masih ada kerugian negara dalam jumlah yang sama yaitu sebesar Rp3,448 miliar dikurangi uang yang telah dikembalikan keduanya Rp745 juta. Sehingga keduanya harus membayar uang pengganti sebesar Rp Rp2,704 miliar.

 

Dissenting

Putusan majelis tak diambil secara bulat. Ada perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari hakim anggota JM Lumban Gaol. Hakim Lumban Gaol berpandangan tidak ada kerugian negara dalam kasus ini, sementara anasir kerugian negara mutlak harus dibuktikan. Lantaran tidak ada kerugian negara, kedua terdakwa harus dibebaskan.

 

Hakim ini berpendapat sebagaiman surat dakwaan jaksa penuntut umum KPK yang antara lain merujuk pada hasil audit BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara nomor 52  tanggal 29 Oktober 2014, perbuatan secara melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara yang dialamatkan kepada kedua terdakwa adalah mengenai penggunaan APBD Kabupaten Kepualuan Sula tahun anggaran 2009 sejumlah Rp3.48 miliar untuk pembebasan 940 meter persegi tanah seharga Rp4,598 miliar yang direncanakan untuk pembangunan bandara Bobong.

 

BPK merekomendasikan kepada saksi Hidayat Mus selaku Bupati Kepulauan Sula agar menginstruksikan kepada sekretaris daerah untuk mempertanggung jawabkan realisasi pembayaran tanah dengan penyetoran kembali Rp3,458 miliar ke kas daerah Kabupaten Sula dan tidak lagi kekurangan pembayaran pengambilan tanah Rp1,199 miliar.

 

Hakim yang menyatakan disenting berpendapat bahwa terdakwa tidak melakukan sesuatu perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara.  “Tidak ada kekurangan hak negara melawan hukum karena hak Kabupaten Sula yang telah diborong mereka adalah tanah senilai Rp1,598 miliar tetapi kewajiban yg telah dicairkan pemilik tanah melalui terdakwa hanya sejumlah Rp3,42 miliar. Sedangkan sisanya Rp1,149 miliar tidak dicairkan sehingga yang terjadi saat pembebsan tanah itu Kabupaten Sula diuntungkan sebesar Rp1,149 miliar,” ujar hakim Lumban Gaoll.

 

Usai mendengarkan putusan, baik penuntut umum maupun kedua terdakwa secara terpisah menyatakan pikir-pikir atas putusan ini.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua