Kebijakan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024 di sektor ekonomi dan ketenagakerjaan akan mempengaruhi geliat dunia usaha. Karena itu, kalangan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyusun peta jalan perekonomian dan ketenagakerjaan 2019-2024. Wakil Ketua Apindo Shinta Wijaya mengatakan setelah peta jalan ini selesai dibuat, Apindo akan menyampaikan kepada Presiden dan Wakil Presiden hasil Pemilu Serentak 2019.
Shinta mengatakan peta jalan ini sebagai salah satu bentuk kontribusi Apindo bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan. Peta jalan ini disusun antara lain mengacu survei yang telah dilakukan pengusaha anggota Apindo dan asosiasi sektor. Pada intinya peta jalan ini memuat 3 bagian utama yakni konsep, rekomendasi dari hasil survei, dan matrik kebijakan.
Setiap tema dibahas dalam sub bab, dikaitkan dengan data dan perkembangan isu terkini. Selain survei, Shinta mengatakan masukan yang diberikan kalangan pengusaha diperoleh melalui FGD. Dalam matrik kebijakan tertulis tentang kebijakan dan tantangan kalangan dunia usaha dari beragam isu. Sedikitnya ada 5 isu sektoral yang menjadi sorotan yaitu pengelolaan manufaktur, pariwisata, pangan dan pertanian, energi, dan UMKM.
Peta jalan ini membahas sejumlah isu lintas sektor seperti makro ekonomi, perbankan, dan pembiayaan. Ketenagakerjaan, perpajakan, regulasi dan birokrasi yang bersinggungan dengan dunia usaha. “Peta jalan ini masih dalam pembahasan, dan sampai sekarang terus berproses,” kata Shinta dalam acara diskusi yang digelar stasiun radio di Jakarta, Rabu (10/4/2019) kemarin. Baca Juga: Pentingnya Membangun Ekosistem Ketenagakerjaan Lebih Fleksibel
Dari seluruh tema yang dibahas dalam peta jalan ini, Shinta menerangkan yang menjadi kata kuncinya yakni daya saing. Setidaknya ada 3 hal yang menjadi target peta jalan ini. Pertama, bagaimana mendorong percepatan peningkatan kompetitif. Kedua, membangun SDM unggul. Ketiga, memperkuat ketahanan nasional.
Menurut Shinta, pembangunan SDM bagian penting dalam pembangunan daya saing Indonesia. Kemudian perlu juga reskilling dan upskilling bagi tenaga kerja serta menciptakan link and match antara pendidikan dan kebutuhan industri. Untuk pembangunan SDM, peta jalan mengedepankan pendidikan dan pelatihan vokasi. Pemerintah bersama dunia usaha sudah menjalankan program ini.
“Sistem ini sudah mulai dibangun, tapi masih jauh bagi kita untuk dapat melihat hasilnya,” paparnya.
Selain itu peta jalan yang digagas Apindo ini menyoroti regulasi. Shinta mengatakan regulasi harus memberikan keadilan bagi pemberi kerja dan pekerja. Selaras itu penting untuk merevisi UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan agar selaras dengan perkembangan dan kebutuhan saat ini. “Kami tidak mau UU yang terlalu rigid karena akan menyulitkan pemberi kerja dan pekerja,” ujarnya.