Senin, 15 April 2019

Dari TGPF Independen, Hingga Tudingan Berpolitik Warnai Peringatan 2 Tahun Kasus Novel

Sempat ada aksi demonstrasi yang menuding peringatan ini berbau politik.
Aji Prasetyo
Foto: RES

Kamis 11 April 2019, tepat 2 tahun peristiwa penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan terjadi. Namun hingga kini, diketahui bersama belum ada upaya signifikan yang dilakukan aparat kepolisian untuk mengungkap perkara ini termasuk menangkap pelaku dan aktor intelektual di balik kejadian tersebut. 

 

Dalam acara peringatan 2 tahun peristiwa ini, ada sejumlah kegiatan yang dilakukan seperti pernyataan sikap dari Wadah Pegawai (WP) KPK, pembacaan deklarasi yang dihadiri mantan pimpinan KPK Abraham Samad, Bambang Widjojanto serta Busyro Muqoddas, harapan Novel Baswedan sendiri, pertunjukan seni, hingga adanya aksi bakar ban. 

 

Berikut beberapa peristiwa dalam peringatan 2 tahun penyiraman air keras terhadap Novel:

 

1. Desak TGPF

WP KPK bersama Koalisi Masyarakat Sipil menggelar serangkaian kegiatan pada Kamis (11/4). Peringatan ini digelar salah satunya untuk mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Independen. Rangkaian acara ini diawali dengan aksi bersama yang dimeriahkan dengan penampilan musik, mimbar bebas dan orasi dari berbagai elemen masyarakat.

 

"Gerakan mahasiswa hingga aktivis buruh termasuk deklarasi anti teror terhadap pemberantasan korupsi oleh tokoh-tokoh Nasional," kata Ketua WP KPK Yudi Purnomo dalam siaran persnya.

 

Rangkaian peringatan dua tahun teror terhadap Novel berlanjut hingga malam hari dengan dialog budaya untuk mendorong penuntasan kasus Novel. Dialog ini akan dipimpin oleh Cak Nun bersama Novel serta dimeriahkan musikalisasi puisi oleh Najwa Shihab.  

 

Peringatan dua tahun teror terhadap Novel ini didukung oleh berbagai elemen tanpa mempersoalkan afiliasi terhadap pilihan presiden. Yudi juga menegaskan aksi ini tak memiliki tujuan politik tertentu. "Untuk itulah hari ini, apapun pilihan politikmu mari berkumpul di KPK untuk mendukung Presiden berani membentuk TGPF independen agar teror terhadap KPK berhenti," terang Yudi. 

 

2. Tudingan berpolitik

Ketika sejumlah mahasiswa yang berasal dari Yogyakarta berorasi untuk mendukung penuntasan perkara Novel, ada sejumlah demonstran lain yang menggelar aksi tandingan. Sekelompok pemuda yang menamakan diri mereka Aliansi Pemuda Pengawas KPK mendatangi area Gedung KPK dengan menggunakan dua mobil komando. Kehadiran kelompok pemuda ini membuat kelompok mahasiswa yang sedang berorasi memilih membubarkan diri dan memilih masuk ke area Gedung KPK.

 

Kelompok Aliansi Pemuda Pengawas KPK tersebut mulanya menggelar aksi damai dengan meminta KPK tak tenang pilih dalam penanganan kasus korupsi. Namun, situasi mulai memanas ketika massa menuding adanya kepentingan politik dalam peringatan ini.

 

Salah satunya lantaran adanya kelompok pengamanan sebuah ormas pemuda yang diperkenankan masuk ke dalam lobi KPK, sementara kelompok mereka dilarang masuk. Para demonstran menuding Novel terafiliasi dengan salah satu kelompok politik.

 

Aksi bertambah panas, saat sejumlah demonstran membakar ban bekas dan spanduk. Bahkan, kelompok tersebut sempat saling dorong dengan aparat kepolisian yang mencoba memadamkan api yang mereka kelilingi. Situasi mulai terkendali setelah Juru Bicara KPK Febri Diansyah melakukan mediasi. 

 

Febri menegaskan seluruh pegawai dan pimpinan KPK tidak terkait atau terafiliasi dengan kelompok politik manapun. "Kami pastikan hal itu tidak benar. KPK beserta seluruh jajarannya termasuk komisioner tidak ada satu pun yang berafiliasi dengan kubu manapun," ujarnya. 

 

3. Deklarasi

Selain meminta dibentuk TGPF, Ketua WP-KPK Yudi Purnomo di panggung peringatan 2 tahun kasus teror terhadap Novel juga membacakan deklarasi bersama. Ada sejumlah tokoh yang ikut membacakan deklarasi ini, di antaranya tiga mantan Komisioner KPK, Abraham Samad, Bambang Widjojanto Widjojanto, dan Busyro Muqoddas, aktivis HAM Nursjahbani Katjasungkana serta sejumlah aktivis antikorupsi lainnya, termasuk Novel Baswedan sendiri. 

 

Selain ikut membacakan deklarasi, Novel juga menerima karangan bunga sebagai bentuk dukungan terhadapnya. Dia juga menerima poster petisi dukungan agar kasus teror yang dialami segera terungkap. 

 

Berikut isi deklarasi yang dibacakan WP-KPK, Novel dan aktivis antikorupsi:

Kami para tokoh masyarakat, akademisi, buruh, mahasiswa, aktivis, supir, dan para pekerja, beserta putra dan putri bangsa Indonesia mendeklarasikan bahwa: 

  1. Mencanangkan tanggal 11 APRIL sebagai HARI TEROR terhadap Pemberantasan Korupsi dan Pembela HAM di Indonesia. 
  2. Menolak segala bentuk kebohongan, kepura-puraan, dan kepalsuan semua pihak yang seolah-olah mendukung KPK. 
  3. Menuntut kepada Presiden RI untuk bersikap tegas dan terang memerangi Teror serta pelemahan terhadap KPK. 
  4. Menuntut Presiden RI untuk berhenti menunda-nunda pembentukan TGPF lndependen. 
  5. Menuntut kepada Presiden RI untuk memastikan pengungkapan 10 kasus teror terhadap KPK. beserta kasus" teror Iain yang menimpa pembela HAM, Pegiat antikorupsi, aktivis sosial, buruh, serta petani di Republik Indonesia. 

 

4. Kehadiran Cak Nun

Dalam acara ini, budayawan Emha Ainun Najib (Cak Nun) dan jemaah Maiyah menjadi penutup peringatan 2 tahun teror terhadap Novel Baswedan. Dalam Sarasehan Budaya itu, Cak Nun bicara tentang hukum. 

 

Cak Nun mengatakan, untuk melawan penguasa Orde Baru menggunakan hukum Tuhan. Oleh karena itu ia berharap para pegawai KPK tetap optimis karena walaupun teror terhadap Novel dan pegawai KPK lain belum terungkap oleh hukum negara, tetapi para pelaku tersebut tidak akan bisa lepas dari hukum Tuhan. 

 

"Saya minta teman KPK untuk wiridan khusus untuk teman-teman di KPK selamat. Mereka dilindungi Tuhan, mereka terus punya etos kerja dan daya juang yang tidak berhenti untuk menjaga Republik Indonesia dari pencurian-korupsi," ujarnya. 

 

Selain Cak Nun, Sarasehan dihadiri Najwa Shihab dan Novel Baswedan. Sempat ada pembacaan puisi dari Najwa sebelum pengajian bersama Cak Nun dimulai.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua