Senin, 15 April 2019

Pelajaran dari Kemenangan Indonesia atas  Gugatan Arbitrase IMFA

Masalah batas wilayah dan penertiban izin pertambangan harus dituntaskan.
Normand Edwin Elnizar
Ilustrasi: HGW

Permanent Court of Arbitration (PCA) di Den Haag, Belanda, menjatuhkan putusan arbitrase yang memenangkan Indonesia atas gugatan perusahaan asing Indian Metal Ferro & Alloys Limited (IMFA). Proses perkara yang dimulai sejak pengajuan gugatan IMFA pada 24 Juli 2015 hingga keluarnya putusan arbitrase 29 Maret 2019 lalu itu menjadi catatan penting bagi upaya melindungi kepentingan nasional berdasarkan hukum di forum penyelesaian sengketa internasional. Poin pentingnya, penataan izin usaha pertambangan menjadi sorotan.

 

Pihak kuasa hukum berhasil membuktikan kerugian akibat tumpang tindih wilayah tersebut bukan kesalahan pemerintah Indonesia. Tribunal PCA berpendapat bahwa seharusnya IMFA melakukan due diligence sebelum melakukan investasi melalui PT SRI. Pemerintah Indonesia lepas dari tanggung jawab atas kelalaian IMFA dalam berinvestasi. Kerugian yang diajukan dalam gugatan IMFA dinilai sebagai tanggung jawab IMFA karena tidak berhati-hati dalam berinvestasi.

 

Kemenangan ini membuat tuntutan ganti rugi AS$469 juta atau setara Rp6,68 triliun gugur. IMFA dihukum untuk mengembalikan biaya yang dikeluarkan Indonesia selama proses arbitrase sebesar AS$2,975,017 dan GBP361,247.23. Meskipun demikian, Indonesia perlu lebih serius lagi menata mekanime penerbitan izin usaha pertambangan sekaligus menyelesaikan semua masalah batas wilayah lahan di seluruh Indonesia.

 

Dilansir dari siaran pers yang diterima hukumonline.com melalui pihak kuasa hukum Indonesia, Teddy Anggoro dan Acep Sugiana dari FAMS & P Lawyers, mengatakan, inti persoalan dalam gugatan IMFA adalah soal tumpang tindih pemberian izin (overlapping licenses) pertambangan dari pemerintah Indonesia kepada perusahaan-perusahaan tambang. Perkara ini berawal dari akuisisi 70 persen saham perusahaan tambang Indonesia PT SRI oleh anak perusahaan IMFA. Akuisisi yang terjadi pada 7 Juni 2010 ini memberikan janji pada IMFA atas Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) milik PT SRI yang telah diperoleh dari Bupati Barito Timur, Kalimantan Tengah. Tercatat izin tersebut diterbitkan 31 Desember 2009.

 

Belakangan, PT SRI merasa baru mengetahui bahwa wilayah dari IUP yang dimilikinya tumpang tindih dengan tujuh perusahaan tambang lainnya. Tumpang tindih wilayah ini meliputi wilayah dari tiga Kabupaten lainnya di provinsi yang sama serta wilayah lintas provinsi dengan Kalimantan Selatan. Berdasarkan informasi yang baru diketahuinya pada April 2011 tersebut, PT SRI mengajukan gugatan arbitrase internasional atas nama IMFA ke PCA. Forum PCA dipilih dengan dalih perjanjian Bilateral Investment Treaty yang pernah dibuat antara Indonesia dengan India di tahun 1999. Masalah tumpang tindih wilayah dalam IUP OP yang diterbitkan pemerintah dianggap IMFA melanggar Bilateral Investment Treaty.

 

Baca:

 

Bermasalah sejak awal

Putusan arbitrase berhasil dimenangkan pihak Indonesia dengan meyakinkan bahwa masalah tumpang tindih wilayah IUP telah diketahui PT SRI jauh sebelum diakuisisi IMFA. Penelusuran berbagai dokumen kunci yang ditemukan kuasa hukum Indonesia menunjukkan PT SRI telah mengetahui masalah tumpang tindih wilayah IUP sejak pertama kali melakukan eksplorasi umum di tahun 2005. Persoalan penetapan batas definitif secara administratif memang telah terjadi namun izin pertambangan PT SRI tetap dapat diterbitkan. Bahkan, pihak kuasa hukum Indonesia menemukan data sejumlah syarat yang tidak dipenuhi PT SRI untuk mendapatkan izin pertambangan tersebut.

 

Pergantian rezim hukum pertambangan dari UU No. 11 tahun 1967 menjadi UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menambah data kejanggalan bahwa ada sejumlah kelalaian oleh PT SRI terkait izin yang dimilikinya. Persoalan tumpang tindih wilayah tidak pernah diselesaikan sebagai syarat kepemilikan IUP Produksi. PT SRI dinilai tidak hanya mengetahui segala persoalan tumpang tindih wilayah dalam IUP Produksi miliknya namun juga terlibat langsung untuk meloloskan terbitnya IUP Produksi tersebut.

 

PT SRI tercatat sebagai badan hukum Indonesia. Pasca akuisisi, 70 persen pemegang sahamnya ialah Indmet Ltd. (Indmet) Singapura yang merupakan anak perusahaan Indmet (Mauritius) Ltd. Sedangkan Indmet (Mauritius) Ltd. itu sendiri adalah anak perusahaan IMFA.

 

Indonesia berhasil lepas dari tanggung jawab atas kelalaian IMFA dalam berinvestasi. Namun, tanggung jawab untuk menuntaskan penetapan berbagai batas wilayah lahan di Republik ini serta penertiban izin usaha pertambangan tetap menjadi tanggung jawab penuh pemerintah sampai kapanpun.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua