Senin, 15 April 2019

​​​​​​​Dari Soal Lama Bekerja tapi Gaji Setara Karyawan Baru, hingga Status UU yang Pernah Dicabut MK  

Klinik Hukumonline memberikan kesempatan luas kepada masyarakat untuk bertanya dan memperoleh jawaban dari para praktisi hukum maupun ahli hukum.
Tim Hukumonline

Selama sepekan, Klinik Hukum berhasil menjawab puluhan pertanyaan dari masyarakat yang masuk. Namun, dari jumlah puluhan pertanyaan tersebut, terdapat 10 artikel populer sepanjang sepekan. Seluruh jawaban ini merupakan komitmen Hukumonline untuk mengedukasi masyarat Indonesia agar melek hukum, salah satu caranya adalah dengan menyediakan rubrik Klinik Hukum sebagai penyedia edukasi hukum yang terpercaya dan menjadi rujukan bagi masyarakat di Indonesia.

 

Klinik Hukumonline memberikan kesempatan luas kepada masyarakat untuk bertanya dan memperoleh jawaban dari para praktisi hukum maupun ahli hukum. Berdasarkan hasil rangkuman tim Klinik Hukumonline, berikut adalah 10 artikel terpopuler di media sosial yang terbit sepanjang sepekan terakhir:

 


  1. Jika UU Dicabut oleh MK, Apakah UU Terdahulu Otomatis Berlaku?

Tidak ada aturan bahwa jika suatu undang-undang (UU) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka menyebabkan UU terdahulu/sebelumnya otomatis menjadi berlaku.

 

Tetapi sebagai contoh dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian terhadap UUD 1945, bahwa untuk menghindari kevakuman hukum di bidang koperasi yang dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (UU terdahulu/sebelumnya) berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya UU yang baru. Hal ini disebutkan dalam amar Putusan MK.

 

Ulasan selengkapnya silakan simak ulasan berikut ini.

 


  1. Sudah Lama Bekerja Tapi Gaji Setara Karyawan Baru

Untuk pekerja yang sudah bekerja lebih lama seharusnya dilakukan peninjauan upah. Sehingga tidak disamakan dengan pekerja yang bekerja di bawah satu tahun atau baru masuk dalam hal kedua pekerja tersebut bekerja dalam jabatan yang sama.

 

Ulasan selengkapnya silakan simak ulasan artikel Sudah Lama Bekerja Tapi Gaji Setara Karyawan Baru.

 


  1. Kewajiban PPAT Mengonfirmasi Status Wajib Pajak Sebelum Transaksi Tanah

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) wajib melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) sebelum melakukan transaksi tanah.

 

Jenis pelayanan yang akan dikenakan KSWP adalah pendaftaran hak pertama kali dan pendaftaran peralihan hak untuk bidang tanah dan/atau bangunan dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) lebih dari Rp 60 juta. Selain itu, perlu diperhatikan bahwa KSWP pada pelayanan tersebut hanya berlaku untuk pelayanan yang dikenakan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), kecuali untuk program pertanahan yang berasal dari pemerintah.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua