Selasa, 16 April 2019

MK: Advokat Boleh Jadi Penasihat Hukum di Sidang DKPP

Pihak yang dapat mendampingi terlapor dalam sidang DKPP yang mempunyai tugas pokok pendampingan, pemberian nasihat-nasihat bahkan mendampingi untuk memberikan bantuan pembelaan terhadap terlapor/teradu. Karena itu, kekhawatiran Pemohon akan kehilangan fee (honor) tidak berdasar.
Aida Mardatillah
Gedung MK. Foto: RES

Mahkamah Konsitusi (MK) menolak uji materi Pasal 458 ayat (6) UU No. 7 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terkait penyelenggara pemilu harus datang sendiri tanpa diwakilkan dalam sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Namun, dalam putusannya MK menegaskan advokat dalam proses persidangan DKPP masih dapat berperan sebagai penasihat hukum, bukan kuasa hukum.

 

“Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Anwar Usman saat membacakan putusan No. 21/PUU-XVII/2019 di Gedung MK, Jakarta, Senin (15/04).

 

Sebelumnya, permohonan ini diajukan oleh Advokat Petrus Bala Pattayona. Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya lantaran tidak dapat menjadi kuasa hukum dalam sidang DKPP. Pemohon menuturkan Pasal 458 ayat (6) UU Pemilu menyebutkan penyelenggara pemilu yang diadukan harus datang sendiri dalam sidang DKPP dan tidak dapat menguasakan kepada orang lain.

 

Pemohon menilai akibat berlakunya pasal itu tidak dapat menjalankan pekerjaannya sebagai advokat dan telah kehilangan hak mendapat imbalan atau penghasilan serta tidak mendapat kepastian hukum yang adil. Karena itu, Pemohon berharap MK memberi penafsiran frasa “dan tidak dapat menguasakan kepada orang lain” dalam Pasal 458 ayat (6) UU Pemilu agar kerugian yang dialami pemohon tidak terjadi lagi, sehingga tidak ada pembatasan advokat untuk menjadi kuasa hukum.  

 

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menilai frasa “dan tidak dapat menguasakan kepada orang lain” dalam Pasal 458 ayat (6) UU Pemilu sesungguhnya bukan ditujukan kepada subjek di luar penyelenggara pemilu. Artinya, keharusan untuk datang sendiri dalam proses pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik dibebankan kepada penyelenggara pemilu yang diadukan.

 

Pembatasan seorang penyelenggara pemilu yang diduga melanggar kode etik tidak dapat menguasakan kepada orang lain juga ditujukan kepada penyelenggara pemilu bukan kepada pihak lain di lua. Karena pembatasan frasa dalam norma tersebut ditujukan kepada penyelenggara pemilu, bukan kepada pihak lain manapun. Hal ini sesuai karakter tindakan penegakkan dalam pelanggaran kode etik yang tidak bisa diwakilkan orang lain.

 

“Larangan dalam Pasal 458 ayat (6) UU Pemilu sepanjang frasa ‘dan tidak dapat menguasakan kepada orang lain’ adalah konsekuensi logis dan karakteristik penyelesaian pelanggaran etik,” kata Hakim Konstitusi Saldi Isra saat membacakan pertimbangan putusan.

 

Bila diletakkan logika memberi kuasa atau dapat menguasakan kepada orang lain termasuk advokat. Hal demikian akan memberikan hak dan kewenangan (authority) kepada penerima kuasa bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Logika seperti itu, menurutnya, sangat mungkin karena alasan tertentu penyelenggara pemilu yang diadukan telah melanggar atau terindikasi melanggar kode etik penyelenggara pemilu dapat mewakilkan kehadirannya kepada penerima kuasa dalam proses penyelesaian pelanggaran kode etik.

 

Saldi menuturkan prinsip yang dijadikan rujukan penyelesaian adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara pemilu, meskipun terbatas pada ranah etik, harus tetap berpedoman pada “hukum acara” quasi peradilan publik. Terlebih, bentuk putusan DKPP apabila kesalahan atas pelanggaran yang dilaporkan terbukti adalah bersifat hukuman (punishment). Hal ini menegaskan penyelesaian adanya dugaan pelanggaran tersebut adalah menggunakan mekanisme hukum acara dalam quasi peradilan yang bersifat publik.

 

Karena itu, menurut Mahkamah, menjadi tidak tepat apabila terlapor dapat memberikan kuasa kepada kuasa hukum dalam hal ini advokat. Sebab, hubungan hukum pemberian kuasa dan yang menerima kuasa hanya terjadi dalam hukum privat yaitu hubungan hukum antar pribadi atau individu dalam hal terjadi sengketa kepentingan ataupun hak.

 

“Penyelesaian dugaan pelanggaran terhadap penyelenggara pemilu di DKPP adalah bersifat quasi peradilan publik. Makanya, terhadap Pemohon dalam proses persidangan DKPP tersebut sebenarnya masih dapat berperan sebagai penasihat hukum, bukan kuasa hukum,” dalih Mahkamah.

 

Bagi Mahkamah, penasihat hukum yaitu pihak yang dapat mendampingi terlapor pada sidang DKPP yang mempunyai tugas pokok pendampingan, pemberian nasihat-nasihat. Bahkan, mendampingi untuk memberikan bantuan pembelaan terhadap terlapor/teradu. “Karena itu, dengan peran Pemohon yang demikian, kekhawatiran Pemohon akan kehilangan fee (honor) adalah tidak berdasar.”  

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua