Selasa, 16 April 2019

Menggunakan Tenaga Kerja Asing Dalam Menjalankan Perusahaan? Pahami Hal-Hal Berikut!

​​​​​​​Penting untuk diketahui segala hal-hal terkait penggunaan TKA di Indonesia demi terhindar dari potensi permasalahan yang dapat terjadi.
Tim Hukumonline

Pada 26 Maret 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Perpres ini diterbitkan untuk mendukung perekonomian nasional dan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi, pemerintah memandang perlu pengaturan kembali perizinan penggunaan tenaga kerja asing.

 

Dalam Perpres ini disebutkan, penggunaan TKA dilakukan oleh Pemberi Kerja TKA dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu, yang dilakukan dengan memperhatikan kondisi pasar tenaga kerja dalam negeri. Setelah terbitnya Perpres 20/2018 ini, penggunaan TKA kembali ramai dibicarakan.

 

Salah satu hal yang menjadi bahan perbincangan adalah bagaimana penerapan dari Peraturan ini apabila dikaitkan dengan Peraturan Ketenagakerjaan yang telah ada sebelumnya. Oleh sebab itu, penting bagi pelaku usaha maupun kalangan umum untuk mengetahui secara benar tentang tujuan, substansi serta tata acara penggunaan TKA baik berdasarkan Perpres 20/2018 maupun peraturan ketenagakerjaan lainnya.

 

Tidak hanya dalam hal peraturan baru, teknis penggunaan TKA pun berubah seiring berlakunya Perpres ini. Sejak diberlakukan pada tahun 2018 lalu telah banyak dilakukan penyesuaian dan sosialisasi dalam konteks administratif maupun birokrasi dalam hal penggunaan TKA di segala bidang usaha di Indonesia.

 

Atas dasar itu, Hukumonline berencana mengadakan Workshop Hukumonline 2018 “Penggunaan Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Peraturan Ketenagakerjaan dan Perkembangannya di Indonesia”. Workshop akan diselenggarakan di Aryaduta Hotel, Jakarta Pusat pada tanggal 30 April 2019. Bagi Anda yang tertarik ingin mengikuti workshop, silakan klik di sini.

 

 

Sebagaimana diketahui, sosialisasi penggunaan TKA membutuhkan keberlanjutan dalam hal informasi agar terhindar dari segala masalah baik teknis maupun hukum yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pelaku usaha maupun tenaga asing yang dipekerjakan. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan memitigasi risiko juga menjadi hal penting sebagai pengetahuan pelaku usaha maupun tenaga asing.

 

Harus diingat juga, dalam penggunaan tenaga kerja asing juga diatur mengenai dokumen dokumen pendukung yang dibutuhkan dan wajib diketahui oleh Pengguna TKA yang mana harus di beri perhatian lebih demi menjalankan ketentuan dari pepres ini. Ketentuan yang mengatur seperti izin kerja yang dapat di tangguhkan dalam jangka waktu tertentu apabila dalam keadaan yang dikatakan “mendesak” serta beberapa ketentuan lain terkait dokumen dan/atau perizinan yang dibutuhkan dalam penggunaan TKA di Indonesia.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua