Selasa, 16 April 2019

Gara-gara Nyoblos, Vonis Idrus Marham Ditunda

Dua hakim anggota pulang kampung buat nyoblos.
Aji Prasetyo
Idrus Marham berompi oranye. Foto: RES

Pemilihan Umum (Pemilu) serentak baik itu DPR, DPRD, DPD hingga pemilihan presiden hanya tinggal menghitung waktu saja. Semarak Pemilu ini tidak hanya dirasakan oleh pendukung para calon, kontestan, hingga masyarakat, tetapi juga para hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. 

 

Akibatnya, putusan terhadap Terdakwa dugaan kasus korupsi pun ditunda, meskipun yang duduk di kursi pesakitan adalah mantan pejabat negara sekaligus petinggi partai politik yang pernah menjabat Sekjen, Plt Ketua Umum Golkar sekaligus Menteri Sosial, Idrus Marham. 

 

Ketua majelis hakim Yanto, mengaku dirinya baru pulang dari luar negeri semalam dan langsung mengadakan musyarawah hakim. Rencananya putusan Idrus akan dibacakan hari ini pada pukul 16.00 WIB. 

 

"Tapi ternyata besok itu Pemilu, nyoblos. Dua anggota saya besok itu pemilu, nyoblos, dua anggota saya sudah beli tiket jam 4, sehingga kalau dibacakan jam 4 tidak terkejar karena dia harus ke bandara, dan anggota saya yang sebelah juga nyoblos di Kupang, nanti jam 4 tiketnya," kata Hakim Yanto. 

 

Oleh karena itu, pihaknya melakukan musyawarah dengan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan juga kuasa hukum Idrus untuk meminta penundaan hingga pekan depan. Karena Yanto mengaku khawatir sidang tersebut nantinya akan berlangsung hingga malam. 

 

"Karena biasanya kita sampai malam tapi karena besok itu pilpres semuanya mau nyoblos dan jam 4 harus sampai bandara, sehingga kalau bacakan malam, mereka tidak bisa nyoblos yah. Sidang kami tunda 1 minggu, (sampai, red) tanggal 23 April 2019," pungkasnya. 

 

Idrus sendiri terlihat pasrah atas penundaan ini. Ia mengaku kecewa namun tetap menghormati keputusan majelis hakim. "Kalau saya tahu saya enggak datang. Tapi gini dari awal saya menghormati proses yang ada, ini kewenangan dari majelis, tentu ada JPU ada pihak saya tadi ya saya ikut saja bagaimana proses yang ada tentu penundaan ini ada alasan mereka," ujar Idrus. 

 

Terkait dengan Pemilu itu sendiri, Idrus juga mengatakan akan menggunakan hak suaranya besok. Namun ia enggan memberikan bocoran siapa pilihannya nanti. "Nyoblos dong, katanya pemilu itu langsung bebas rahasia, masa saya sebutkan," kata Idrus.

 

Baca:

 

Sebelumnya, penuntut umum pada KPK meminta majelis hakim menghukum Idrus dengan pidana penjara selama 5 tahun. Ia dinilai terbukti secara bersama-sama dengan anggota Komisi VII DPR dari fraksi Partai Golkar non-aktif Eni Maulani Saragih menerima hadiah sejumlah Rp2,25 miliar dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo.

 

"Menyatakan terdakwa Idrus Marham terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagai mana dakwaan kesatu pertama. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun dan pidana denda Rp300 juta subsider 4 bulan kurungan," kata jaksa penuntut umum (JPU) KPK Lie Putra Setiawan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (21/3).

 

Pertimbangan memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi. Sementara perHal yang meringankan terdakwa berlaku sopan selama pemeriksaan di persidangan, terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya, terdakwa tidak menikmati hasil kejahatannya," tambah jaksa Lie.

 

Penuntut umum tidak menuntut pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti maupun pencabutan hak politik kepada bekas Menteri Sosial itu karena sudah dibebankan kepada Eni.

 

"Terhadap Eni Maulani Saragih telah dimintakan pembayaran uang pengganti sejumlah Rp10,35 miliar dan 40 ribu dolar Singapura, termasuk di dalamnya uang sejumlah Rp2,25 miliar yang Eni Maulani Saragih terima bersama-sama dengan terdakwa guna keperluan pelaksanaan munaslub Partai Golkar, karenanya terhadap diri terdakwa tidak dikenakan lagi pembayaran uang pengganti," ujar Jaksa Heradian Salipi.

 

Tujuan pemberian uang itu adalah agar Eni membantu Johanes Budisutrisno Kotjo mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang RIAU-1 (PLTU MT RIAU-1) antara PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PT PJBI), Blackgold Natural Resources (BNR) Ltd dan China Huadian Engineering Company (CHEC), Ltd.

 

"Adanya kesepakatan untuk melakukan tindak pidana (meeting of mind) berupa meminta uang kepada Johanes Budisutrisno Kotjo guna mengumpulkan dana Munaslub Partai Golkar serta kepentingan kampanye suami Eni Maulani Saragih selaku calon bupati di Temanggung yang ditindaklanjuti terdakwa dan Eni Maulani dengan pertemuan dua kali di kantor Johanes Budisturisno Kotjo," tambah JPU Heradian Salipti.

 

Tuntutan itu berdasarkan dakwaan pasal 12 huruf a UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua