Selasa, 16 April 2019

Modus-Modus ASN Ekspresikan Keberpihakan Jelang Pemilu

Media sosial jadi arena pelanggaran terbanyak, biasanya dilakukan dengan gesture tangan, share foto/video/berita, unggahan foto menggunakan simbol paslon tertentu, komentar, like, post status dan melalui chat whatsapp.
Hamalatul Qur'ani
Acara jumpa pers Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Selasa (16/4). Foto: HMQ

Bersikap netral dan bebas dari intervensi politik merupakan perintah UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Aturan tersebut semakin dipertegas melalui UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Salah bersikap, ASN bisa terancam mendapatkan sanksi pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku ASN. Kendati demikian, pelanggaran netralitas tetap saja dilakukan ASN jelang Pemilu 2019 terlebih media sosial begitu mudah diakses untuk mengekspresikan tendensi keberpihakan.

 

Perlu diketahui, jenis pelanggaran melalui media social ini telah dijelaskan BKN melalui Surat Edaran Kepala BKN No. 02/SE/2016. Dalam surat edaran tersebut, ASN telah diingatkan untuk tidak memberikan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan paslon baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk menggunakan media sosial seperti Facebook, Whatsapp, BBM, Line, SMS, Instagram, Blog dan sejenisnya.

 

Jika ditilik berdasarkan data yang dihimpun Pokja Pengaduan dan Penyelidikan Komisi ASN, sejak bulan Januari hingga Maret 2019, setidaknya terdapat 128 laporan terkait Pemilu 2019 yang dilaporkan Bawaslu Kabupaten, Kota dan Provinsi kepada Komisi ASN. Dari hasil laporan itu, sebanyak 85 laporan telah direkomendasikan KASN kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi dan 42 kasus sedang diproses dan dilakukan pendalaman. Kemudian, 1 kasus lainnya sudah ditindak lanjuti secara langsung oleh PPK Instansi.

 

Lebih lanjut, berdasarkan pantauan yang dilakukan PATTIRO, KPPOD, Inisiatif Bandung berikut jaringan LSM di empat kota (Jakarta, Bandung, Semarang dan Surabaya) per-awal Maret hingga 14 April lalu, terungkap sekitar 51 dari total 67 kasus pelanggaran netralitas dilakukan ASN melalui media sosial.

 

Koordinator program PATTIRO wilayah Jakarta, Nurjanah, menyebutkan modus pelanggaran di media sosial ini dilakukan dengan mengunggah, menanggapi (seperti like dan komentar) atau menyebarluaskan gambar/foto peserta pemilu melalui media online maupun media sosial.

 

“Media sosial jadi arena pelanggaran terbanyak, biasanya dilakukan dengan gesture tangan, share foto/video/berita, unggahan foto menggunakan simbol paslon tertentu, komentar, like, post status dan melalui chat whatsapp,” jabarnya dalam Konferensi Pers di Kantor KASN, Selasa, (16/4).

 

(Baca: Ribuan PNS Tipikor Berstatus Hukum Tetap Belum Dipecat)

 

Selain pelanggaran berjenis online ini, ia juga mengungkapkan beberapa jenis pelanggaran langsung yang dilakukan ASN, diantaranya dengan menghadiri deklarasi dukungan terhadap peserta Pemilu (3 kasus), terlibat dalam kampanye dan mengadakan kegiatan yang menunjukkan keberpihakan (4 kasus), mobilisasi orang lain untuk mendukung peserta pemilu (2 kasus), menjadi narasumber pada acara yang diselenggarakan oleh peserta pemilu (2 kasus), memberikan fasilitas kampanye kepada peserta pemilu (1 kasus), memasang alat peraga kampanye (1 kasus) dan mendeklarasikan diri sebagai pendukung peserta pemilu (3 kasus).

 

“Netralitas ASN ini sangat menentukan tak hanya dalam menjamin pelayanan publik yang baik, mengingat ketidak netralan juga dapat berujung pada korupsi. Kami mendesak agar KASN melakukan pengawasan represif melalui pemantauan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.

 

Lebih lanjut, ia mengatakan apatisme publik untuk mengadukan pelanggaran netralitas ASN perlu ditangani oleh KASN. Pasalnya, keengganan publik untuk mengadu itu muncul lantaran banyaknya laporan yang tidak ditindak lanjuti otoritas. Selain itu, belum adanya perlindungan bagi pelapor, belum adanya kejelasan prosedur perlindungan pelapor dari KASN dan Bawaslu terutama saat proses verifikasi laporan juga menjadi persoalan tersendiri yang harus dituntaskan.

 

Sementara itu, Komisioner KASN bidang Pengaduan dan Penyelidikan, I Made Suwandi menyebut pihaknya telah mengupayakan berbagai hal untuk menangani oknum ASN tak netral, salah satunya dengan menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Bawaslu dan BKN, yang isinya apabila terjadi pelanggaran netralitas ASN maka yang paling dikedepankan adalah pelanggaran dari segi UU pemilu, baru kemudian digunakan pendekatan pelanggaran dari segi UU ASN. Biasanya, kata Made, setiap laporan yang masuk ditindak lanjuti dengan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

 

“Setelah laporan masuk, itu akan kita pelajari, apakah semua data dan fakta sudah sesuai? apakah unsur 4W 1H terpenuhi? Jika sudah, maka langsung kita buatkan rekomendasi kepada PPK (bisa gubernur, bupati, walikota atau K/L),” katanya.

 

Melalui penelusuran itulah, katanya, KASN menentukan apakah oknum pejabat yang bersangkutan akan dikenakan sanksi pelanggaran ringan, sedang atau berat. Made mengungkapkan, ASN yang melakukan pelanggaran netralitas ‘kebanyakan’ dikenakan sanksi sedang yang dampaknya sangat merugikan ASN itu sendiri.

 

“Jadi nanti kalau ada seleksi terbuka, dia nanti tidak bisa ikut. Karena salah satu persyaratannya adalah tidak sedang dikenakan sanksi sedang ataupun berat. Makanya kamipun sangat berhati-hati dalam menerapkan sanksi ini, mengingat banyak juga ASN yang tak terima ujungnya bermuara sengketa di PTUN,” tukasnya.

 

Sebelumnya, Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN Mohammad Ridwan menjelaskan bahwa pelanggaran netralitas ASN melalui pemberian dukungan kepada paslon tertentu masuk kategori pelanggaran terhadap Pasal 4 angka 12,13, 14 dan 15 PP No. 53 Tahun 2010. Tingkat sanksi yang dikenakan beragam, mulai dari pemberian hukuman disiplin sedang sampai hukuman disiplin berat.

 

Rinciannya, Pasal 7 angka (3) dan (4) PP a quo menyebutkan bahwa penjatuhan hukuman disiplin sedang dilakukan melalui penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun, penundaan kenaikan gaji secara berkala dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun. Sedangkan kategori hukuman disiplin berat dilakukan melalui pembebasan jabatan, penurunan pangkat selama tiga tahun hingga pemberhentian ASN.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua