Rabu, 17 April 2019

Lika-Liku Caleg Menuju ‘Senayan’

Dengan sistem proporsional terbuka, penentuan caleg terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak, sehingga antar caleg pun dalam satu parpol harus bersaing untuk meraup suara terbanyak.
Ady Thea DA
Salah satu tahapan pemilu. Foto: SGP

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan hampir 8 ribuan calon anggota legislatif (caleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); 807 caleg Dewan Perwakilan Daerah (DPD); dan lebih dari 230 ribu caleg DPRD provinsi dan kabupaten/kota yang ikut dalam Pemilu Serentak 2019. Sebelum masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT), bakal caleg harus memenuhi sejumlah persyaratan dan kelengkapan administratif.

 

Persyaratan yang harus dipenuhi bakal caleg DPR dan DPRD antara lain menjadi anggota partai politik (parpol) peserta pemilu, mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota TNI atau Polri, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN dan/atau BUMD, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara. Untuk kelengkapan administratif seperti kartu tanda anggota parpol peserta pemilu.

 

Parpol menseleksi bakal caleg secara demokratis dan terbuka sesuai AD/ART serta peraturan internal parpol. Daftar bakal caleg DPR ditetapkan pengurus parpol di tingkat pusat. Bakal caleg DPRD provinsi, kabupaten/kota ditetapkan pengurus parpol tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Parpol mengajukan bakal caleg kepada KPU untuk proses verifikasi kelengkapan dan dokumen persyaratan. Bakal caleg yang lolos verifikasi akan dimasukan dalam daftar calon sementara (DCS) oleh KPU.

 

KPU akan meminta tanggapan dan masukan masyarakat terhadap DCS. Kemudian meminta parpol yang bersangkutan untuk melakukan klarifikasi. Jika proses klarifikasi itu bakal caleg tetap memenuhi syarat, selanjutnya KPU akan memasukan bakal caleg dalam daftar calon tetap (DCT). Setelah masuk DCT caleg dapat mengikuti tahapan pemilu selanjutnya, seperti kampanye. Baca Juga: Mau Tahu Rekam Jejak Caleg, Cek 6 Portal Berikut Ini

 

Direktur Kode Inisiatif Veri Junaidi mengatakan parpol berperan penting dalam merekrut caleg. Perekrutan ini harus memperhatikan ketentuan 30 persen perwakilan perempuan. Proses perekrutan caleg oleh parpol mekanismenya beragam, seperti caleg yang merupakan kader parpol, ada pula parpol yang merekrut dari eksternal, misalnya tokoh yang punya pengaruh di masyarakat. Ada juga parpol yang membuka lowongan bagi setiap orang untuk melamar menjadi caleg.

 

Setelah menetapkan siapa saja caleg yang akan diusung, Veri melanjutkan, parpol akan menentukan nomor urut dan daerah pemilihan (dapil). Tahap ini sangat mempengaruhi besar atau kecilnya peluang caleg tersebut untuk terpilih. Tahap ini juga menjadi ajang pertarungan antar caleg dalam satu parpol. Veri menjelaskan nomor yang menjadi favorit yakni 01 dan 02 karena dalam Pemilu Serentak 2019 ini masyarakat lebih fokus pada pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) yang diikuti 2 pasangan calon dengan nomor urut 01 dan 02.

 

Sedangkan, dalam pemilu legislatif nomor urut 1-5 juga menjadi rebutan para caleg karena ketika orang membuka surat suara yang lebar dengan banyak nama caleg, pemilih cenderung tidak melihat sampai nomor urut bawah. Sebab, kecenderungan pemilih biasanya melihat nomor urut yang berada di atas.

 

Begitu pula dengan penentuan dapil, caleg cenderung memilih daerah yang dapilnya minim saingan. Atau bisa juga caleg itu sudah menentukan dan merawat dapilnya jauh hari sebelum pemilu, sehingga dia memilih dapil tersebut. Tapi sekali lagi penentuan nomor urut dan dapil ini ditentukan oleh pengurus parpol. “Penentuan nomor urut dan dapil merupakan perjuangan awal caleg dalam pemilu,” kata Veri belum lama ini di Jakarta.

 

Seperti diketahui, Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) menetapkan jumlah kursi anggota DPR sebanyak 575. Jumlah kursi setiap dapil anggota DPR paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 10 kursi. Misalnya, jumlah kursi di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 21, terdiri dari dapil Jakarta I (6 kursi), Jakarta II (7 kursi), dan Jakarta III (8 kursi).

 

Jumlah kursi setiap DPRD provinsi ditetapkan paling sedikit 35 dan paling banyak 120. Jumlah kursi DPRD provinsi didasarkan pada jumlah penduduk provinsi yang bersangkutan. Misalnya, DPRD provinsi dengan jumlah penduduk sampai 1 juta orang mendapat alokasi 35 kursi. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dan 20 juta orang memperoleh alokasi 120 kursi. 

 

Jumlah kursi setiap dapil DPRD provinsi paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 12 kursi. Misalnya, provinsi DKI Jakarta totalnya 106 kursi, meliputi dapil Jakarta I (12 kursi), Jakarta II (9 kursi), Jakarta III (9 kursi), Jakarta IV (10 kursi), Jakarta V (10 kursi), Jakarta VI (10 kursi), Jakarta VII (10 kursi), Jakarta VIII (12 kursi), Jakarta IX (12 kursi), dan Jakarta X (12 kursi).

 

Sementara jumlah kursi DPRD kabupaten/kota ditetapkan paling sedikit 20 kursi dan paling banyak 55 kursi. Jumlah kursi ini didasarkan pada jumlah penduduk kabupaten/kota yang bersangkutan. Misalnya, kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 ribu orang memperoleh alokasi 20 kursi dan 55 kursi untuk kabupaten/kota dengan penduduk lebih dari 3 juta orang.

 

Jumlah kursi setiap dapil anggota DPRD kabupaten/kota paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 12 kursi. Seperti provinsi Jawa Timur, kabupaten/kota Pacitan, Dapil Pacitan I meliputi kecamatan Pacitan (76.538 penduduk) dan Pringkuku (32.823 penduduk) mendapat alokasi 9 kursi. Jumlah kursi anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan 4, dan dapil untuk anggota DPD adalah provinsi.

 

Veri melanjutkan maksimal pencalonan itu 100 persen dari jumlah kursi. Misalnya, kursi setiap dapil anggota DPR maksimal 10, maka setiap parpol maksimal hanya boleh mencalonkan 10 caleg. Tapi ada juga parpol yang tidak mampu mencalonkan sampai 100 persen dari jumlah kursi, misalnya hanya mencalonkan 8 caleg atau kurang dari 10 caleg. Bahkan ada parpol yang tidak memiliki caleg di daerah tertentu karena mereka tidak memiliki kepengurusan di wilayah tersebut.

 

Untuk menentukan berapa jumlah suara yang harus diperoleh caleg untuk mendapatkan 1 kursi, Veri menjelaskan mekanisme penghitungannya berbeda dengan pemilu sebelumnya. Dalam Pemilu Serentak 2019 ini, metode perhitungan suara yang digunakan dengan teknik sainte lague. Artinya, pertama kali yang dihitung, apakah parpol peserta pemilu lolos ambang batas parlemen minimal 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk bisa memperoleh kursi di DPR seperti ditentukan Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu. 

 

Jika lolos dilanjutkan menghitung suara sah yang diperoleh. Misalnya dari 16 parpol yang mengikuti pemilihan legislatif (Pileg) 2019 yang lolos ambang batas hanya 5 parpol, maka 11 parpol yang tidak lolos suara yang diperolehnya tidak dihitung. Misalnya, di Dapil Jakarta I untuk pemilu anggota DPR, suara yang dihitung hanya suara parpol yang lolos ambang batas. Suara parpol yakni surat suara yang dicoblos pemilih pada kolom parpol dan caleg.

 

Suara sah yang diperoleh parpol ini selanjutnya dibagi dalam bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3, 5, 7 dan seterusnya. Kemudian diurut misalnya Parpol A, B, C, D, dan E, suara sah mereka dibagi 1, berapa hasilnya, dibagi lagi 3 dan seterusnya sebagaimana diatur Pasal 420 huruf b UU No.7 Tahun 2017. Hasil pembagian itu disusun secara peringkat dari terbesar sampai terkecil, ini disesuaikan dengan jumlah kursi dalam dapil yang bersangkutan.

 

“Nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama; nilai terbanyak kedua mendapat kursi kedua; nilai terbanyak ketiga mendapat kursi ketiga; dan seterusnya sampai jumlah kursi di daerah pemilihan habis terbagi,” demikian bunyi kutipan Pasal 420 huruf d UU No.7 Tahun 2017.

 

Setelah dilakukan pembagian jumlah suara parpol dengan metode sainte lague itu, kemudian diketahui berapa banyak kursi yang diperoleh setiap parpol yang lolos ambang batas. Misalnya, parpol A mendapat 3 kursi, kemudian kursi ini diberikan kepada setiap caleg yang memperoleh suara terbanyak. Berarti caleg dengan perolehan terbanyak pertama, kedua dan ketiga yang bisa mendapat masing-masing 1 kursi.

 

Tak sampai disitu, Veri menuturkan perjuangan caleg sampai akhirnya terpilih masih panjang. Persoalan muncul jika parpol tertentu hanya mendapat 1 kursi, sedangkan caleg dengan perolehan suara terbanyak pertama dan kedua selisihnya tipis misanya hanya 5 suara. Ada potensi caleg mengambil jalan pintas dengan cara curang yakni mengambil suara parpol atau suara pemilih yang hanya mencoblos kolom parpol.

 

Suara parpol ini kemudian diambil sebagian untuk dialihkan kepada caleg yang curang tersebut agar perolehan suaranya bertambah menjadi peringkat pertama. Veri melihat potensi kecurangan seperti itu tidak banyak mendapat sorotan karena persoalan ini kerap dianggap sebagai masalah internal parpol. Seolah tidak ada yang dirugikan. Bagi Veri modus ini bisa dilakukan dengan melibatkan penyelenggara pemilu.

 

“Ini tantangan yang dihadapi caleg mulai dari proses pendaftaran (rekrutmen) sampai meraih suara,” ujarnya.

 

Menurut Veri, dengan sistem proporsional terbuka, penentuan caleg terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak. Dalam Pemilu Legislatif 2004 pernah menggunakan proporsional tertutup dimana caleg terpilih ditentukan oleh nomor urut. Sistem proporsional terbuka membuat antar caleg dalam satu parpol harus bersaing untuk meraup suara terbanyak. Ini membuka peluang sengketa yang cukup besar, tapi legal standing bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) hanya untuk peserta pemilu yaitu parpol, bukan calegnya.

 

Alhasil, tidak sedikit perselisihan caleg diselesaikan melalui mekanisme internal parpol. Veri melihat ada parpol yang mengatur segala konflik internal harus diselesaikan di tingkat parpol, tidak boleh dibawa sampai ke eksternal, misalnya MK. Bahkan mekanisme penggantian antar waktu (PAW) digunakan sebagai salah satu solusi konflik antar caleg di satu parpol. Misalnya, caleg yang memperoleh suara terbanyak menjabat sebagai anggota legislatif pada dua setengah tahun pertama. Kemudian di tengah jalan dilakukan PAW dengan caleg lain yang memperoleh suara terbanyak kedua.

 

“Caleg yang tidak terpilih suatu saat bisa menjadi anggota legislatif melalui mekanisme PAW, misalnya caleg yang terpilih meninggal atau diberhentikan parpol,” papar Veri. Baca Juga: Ketua Bawaslu: Abhan Kompetisi Pemilu 2019 Lebih Keras

 

Pemilu serentak dievaluasi

Caleg DPR dari Partai Golkar Dapil Jawa Barat VII, Puteri Komarudin merasakan proses penetapan DCS dan DCT sangat panjang sampai bulanan. Ketika kampanye KPU menginginkan agar caleg mengedukasi warga mengenai pemilu, misalnya bagaimana cara mencoblos dan apa tugas dan fungsi DPR. Tapi Puteri melihat penyelenggara pemilu kurang mengoptimalkan kinerjanya terutama dalam melakukan sosialisasi.

 

“Apalagi jika daerahnya akan menghadapi pemilu kepala daerah tahun depan, semakin tidak fokus melakukan sosialisasi,” jelasnya.

 

Puteri berharap penyelenggaraan pemilu serentak dievaluasi dan dibenahi. Sebab, dalam pemilu serentak ini semua pihak lebih fokus pada Pilpres daripada Pileg. Selain itu, Puteri menjelaskan tahapan paling berat dalam proses pencalegan ini yakni ketika menemui warga di dapil.

 

Akibat praktik politik uang, ada warga yang meminta uang atau sesuatu kepada caleg. Untuk menghadapi politik transaksional ini, Puteri memberikan edukasi kepada warga mengenai pemilu yang penting menentukan kebijakan pemerintahan 5 tahun ke depan.

 

Caleg Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dapil Jakarta I, Rian Ernest Tanudjaja, menjelaskan mekanisme rekrutmen caleg yang digunakan PSI dengan membentuk panitia seleksi (pansel). Setiap bakal caleg diminta membuat essai, kemudian diwawancarai anggota pansel yang profesional dan independen. Beberapa anggota pansel seperti Bibit Samad Rianto dan Mahfud MD. “Di internal parpol kita membuat sistem agar caleg yang masuk DCT itu orang terbaik,” kata dia.

 

Rian mengaku tidak menemukan hambatan dalam tahapan pencalegan yang telah dilaluinya. Misalnya, untuk memenuhi berbagai syarat administratif di pengadilan dan kepolisian. Begitu pula dengan KPU sebagai penyelenggara pemilu, dirasa sudah cukup baik kerjanya. Namun, KPU seharusnya lebih gencar lagi melakukan sosialisasi seperti bagaimana cara mencoblos, pemilih pindah TPS.

 

Rian khawatir akan banjir uang dan sembako karena banyak caleg yang menggunakan jalan pintas dengan politik uang. Ini terkait penawaran dan permintaan karena ada juga masyarakat yang terbiasa mendapat imbalan dari caleg. Jika kondisi ini dibiarkan, Rian yakin masyarakat tidak akan mendapat anggota legislatif yang kompeten. “Ini pekerjaan rumah semua pihak, termasuk masyarakat jangan meminta imbalan seperti uang dan sembako kepada caleg,” katanya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua