Kamis, 18 April 2019

Pandangan Ahli Soal Penarikan Guarantor Sebagai Termohon PKPU

Dalam PKPU belum terjadi penyitaan harta kekayaan debitor. Berbeda cerita jika ada klausa dalam perjanjian yang mempersyaratkan keterlibatan guarantor, di situ guarantor bisa dilibatkan sebagai termohon.
Hamalatul Qur'ani

Tak jarang pengacara menarik guarantor masuk sebagai termohon dalam permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Namun tak jarang pula permohonan PKPU ditolak hanya lantaran termohon PKPU lebih dari satu debitor dan melibatkan guarantor, baik corporate maupun personal guarantor. Penolakan itu tak terlepas dari kecenderungan hakim dalam menentukan bisa atau tidaknya guarantor ditarik sebagai termohon.

 

Berdasarkan penelusuran hukumonline, ada banyak kasus PKPU lebih dari satu termohon yang ditolak majelis, sebut saja PKPU PT Growth Java Industry (dahulu Indoferro) dengan alasan tak memenuhi asas sederhana, PKPU PT Bima Drilling Tools yang melibatkan 3 termohon, PKPU PT Petra Kharisma Satya yang melibatkan personal guarantee dan sebagainya. Sebaliknya, ada juga PKPU terhadap lebih dari satu termohon yang dikabulkan majelis, misalnya permohonan PKPU PT Bank OCBC NISP Tbk terhadap empat termohon dalam perkara No. 57/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Jkt.Pst.

 

Lantas, bagaimana ahli kepailitan dan PKPU menanggapi persoalan ini? Pengamat Kepailitan dan PKPU, Gunawan Widjaja berpandangan bahwa guarantor berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (KPKPU) memang tak diperkenankan untuk masuk sebagai termohon PKPU.

 

Soalnya, dalam PKPU belum terjadi penyitaan harta kekayaan debitor. Berbeda cerita jika ada klausa dalam perjanjian yang mempersyaratkan keterlibatan guarantor, di situ guarantor bisa dilibatkan sebagai termohon.

 

“Kalau di perjanjian ada clause, guarantor tetap bisa walaupun ada ketentuan 254 itu, karena kalau ada clause berarti ada perjanjian khusus yang mengatakan kenapa dan ada alasannya,” jelasnya.

 








Pasal 254:



Penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku bagi keuntungan sesama Debitor dan penanggung.


 

Lebih lanjut, ia menyebut jika ada clause yang melibatkan guarantor, maka perjanjian yang dibuat para pihak itu bukan lagi masuk dalam pengertian penanggung, melainkan sudah masuk kategori perikatan tanggung-menanggung mengingat guarantor itu dilibatkan langsung dalam klausa perjanjian. Kesimpulannya, secara umum memang guarantor tak bisa dijadikan termohon dalam PKPU kecuali ada klausa perjanjian yang mengatur untuk itu.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua