Kamis, 18 April 2019

Pandangan Ahli Soal Penarikan Guarantor Sebagai Termohon PKPU

Dalam PKPU belum terjadi penyitaan harta kekayaan debitor. Berbeda cerita jika ada klausa dalam perjanjian yang mempersyaratkan keterlibatan guarantor, di situ guarantor bisa dilibatkan sebagai termohon.
Hamalatul Qur'ani

Tak jarang pengacara menarik guarantor masuk sebagai termohon dalam permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Namun tak jarang pula permohonan PKPU ditolak hanya lantaran termohon PKPU lebih dari satu debitor dan melibatkan guarantor, baik corporate maupun personal guarantor. Penolakan itu tak terlepas dari kecenderungan hakim dalam menentukan bisa atau tidaknya guarantor ditarik sebagai termohon.

 

Berdasarkan penelusuran hukumonline, ada banyak kasus PKPU lebih dari satu termohon yang ditolak majelis, sebut saja PKPU PT Growth Java Industry (dahulu Indoferro) dengan alasan tak memenuhi asas sederhana, PKPU PT Bima Drilling Tools yang melibatkan 3 termohon, PKPU PT Petra Kharisma Satya yang melibatkan personal guarantee dan sebagainya. Sebaliknya, ada juga PKPU terhadap lebih dari satu termohon yang dikabulkan majelis, misalnya permohonan PKPU PT Bank OCBC NISP Tbk terhadap empat termohon dalam perkara No. 57/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Jkt.Pst.

 

Lantas, bagaimana ahli kepailitan dan PKPU menanggapi persoalan ini? Pengamat Kepailitan dan PKPU, Gunawan Widjaja berpandangan bahwa guarantor berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (KPKPU) memang tak diperkenankan untuk masuk sebagai termohon PKPU.

 

Soalnya, dalam PKPU belum terjadi penyitaan harta kekayaan debitor. Berbeda cerita jika ada klausa dalam perjanjian yang mempersyaratkan keterlibatan guarantor, di situ guarantor bisa dilibatkan sebagai termohon.

 

“Kalau di perjanjian ada clause, guarantor tetap bisa walaupun ada ketentuan 254 itu, karena kalau ada clause berarti ada perjanjian khusus yang mengatakan kenapa dan ada alasannya,” jelasnya.

 

Pasal 254:

Penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku bagi keuntungan sesama Debitor dan penanggung.

 

Lebih lanjut, ia menyebut jika ada clause yang melibatkan guarantor, maka perjanjian yang dibuat para pihak itu bukan lagi masuk dalam pengertian penanggung, melainkan sudah masuk kategori perikatan tanggung-menanggung mengingat guarantor itu dilibatkan langsung dalam klausa perjanjian. Kesimpulannya, secara umum memang guarantor tak bisa dijadikan termohon dalam PKPU kecuali ada klausa perjanjian yang mengatur untuk itu.

 

Lantas bagaimana jika guarantor ditarik sebagai termohon dalam pailit, namun sebelum jatuh putusan, debitor memintakan permohonan PKPU, apakah serta merta guarantor tersebut langsung masuk sebagai termohon dalam PKPU itu?. Pada prinsipnya, kata Gunawan, ketika PKPU dilakukan, maka segala sesuatunya harus tunduk pada ketentuan PKPU.

 

Artinya, guarantor tak dapat masuk sebagai termohon karena status guarantee yang masih belum memiliki kewajiban soal itu. Kewajiban guarantor, baru muncul bilamana debitor cidera janji, tentunya tetap dengan pengecualian jika terdapat perjanjian tanggung menanggung yang mengikat guarantor dalam hal ini.

 

Pakar Hukum Kepailitan dan PKPU UNAIR, Hadi Subhan menegaskan, jika ditilik dari prinsip utamanya, PKPU bertujuan untuk restrukturisasi demi tercapainya perdamaian, sementara kepailitan tujuannya adalah pemberesan. Sehingga, katanya, akibat hukum dari kepailitan adalah sita umum, sementara PKPU belum masuk dalam wilayah pemberesan/sita umum itu.

 

“Karena itu dalam PKPU tak ada istilah harta debitor yang disita,” tukasnya.

 

Tak adanya harta debitor yang disita merupakan konsekuensi dari upaya restrukturisasi yang mengakibatkan proses produksi dalam perusahaan tersebut harus tetap berjalan, sebaliknya, dalam kepailitan tak ada lagi proses produksi berjalan mengingat asset debitor sudah masuk dalam sita umum. Jika dikaitkan dengan tanggung menanggung, katanya, maka guarantor tak bisa ditarik dalam PKPU karena dia justru harus tetap melaksanakan kewajibannya menanggung utang debitor, berbeda dengan kepailitan yang mana penanggung juga ikut dibereskan.

 

Terlebih, tak bisa terlibatnya guarantor dalam PKPU telah ‘dikunci’ dalam Pasal 254 UU KPKPU. Disitu, ditegaskan bahwa PKPU tidak berlaku bagi keuntungan sesama debitor dan penanggung. (Baca Juga: Gagasan Insolvency Test Tidak Relevan untuk Revisi UU Kepailitan)

 

Tafsirannya, kata Hadi, seorang penanggung sekalipun debitornya pailit atau PKPU, maka dia tetap harus menjalan kewajibannya menanggung. Ketika nanti debitor dihomologasi, barulah hartanya disita sebagai bentuk penanggungannya atas utang debitor yang tak terbayarkan. Bahkan bisa juga debitor pertama dimohonkan PKPU, sedangkan debitor penanggung dimohonkan pailit atau digugat secara perdata.

 

“Pasti PKPU itu tidak berlaku bagi penanggung, karena tujuan dia ada adalah harus menyelesaikan kewajiban dia menanggung,” tukasnya.

 

Intinya, katanya, kreditor bisa saja mempailitkan debitor penanggung, tetapi tetap tak bisa memohonkan PKPU terhadap penanggung sesuai Pasal 254. Terlebih, dengan waktu pemeriksaan perkara PKPU yang sangat terbatas dan mensyaratkan harus dapat dibuktikan secara sederhana semakin menegasikan kemungkinan masuknya guarantor sebagai termohon PKPU.

 

Selain itu, konsekuensi diterimanya suatu permohonan PKPU adalah restrukturisasi, dimana penanggung jelas tak masuk dalam domain yang terlibat melaksanakan restrukturisasi. “Restrukturisasi itu kan bukan domain dari si penanggung. Sedangkan suatu putusan itu kan hanya berlaku bagi pihak yang berkepentingan. Beda halnya dengan pailit yang menganut prinsip erga omnes, putusan berlaku untuk semua,” jelasnya.

 

Adapun soal salah satu syarat dapat dibuktikan secara sederhana, atau biasanya dikenal pembuktian 2 + 1 (dua plus satu/dua atau lebih kreditor dan salah satunya jatuh waktu dan dapat ditagih), sejak 1998 hingga kini, syarat itu terus digunakan.

 

Dalam pengamatan Hadi, bahkan tak sedikit kasus PKPU dan Kepailitan yang ditolak lantaran tak dapat dikategorikan bisa dibuktikan secara sederhana. Adapun arti dari doktrin sederhana itu adalah pembuktiannya harus dapat dilihat secara prima facie (kasat mata), jangan sampai harus dibuktikan lagi lebih lanjut.

 

Di beberapa yurisprudensi, tak sederhananya suatu pembuktian seperti bila ada force majeur, atau untuk membuktikan siapa akan dibebaskan terhadap apa, juga terkait pembuktian terhadap beberapa regulasi, itu bisa menyebabkan suatu pembuktian menjadi tidak sederhana.

 

Sekadar informasi, terakhir dalam kasus PKPU PT GJI (Perkara no. 56/Pdt.sus-PKPU/2019/PN.Jkt.Pst), hakim menolak permohonan pemohon PKPU dengan salah satu pertimbangan bahwa masuknya guarantor mengakibatkan fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana tak dapat terpenuhi.

 

Dalam pertimbangannya, akibat permohonan PKPU dialamatkan kepada lima termohon sekaligus dalam satu permohonan, efeknya jika dikabulkan permohonan itu dapat mempersulit proses penyelesaian perkara PKPU selanjutnya, baik ketika verifikasi tagihan, penentuan hak-hak dari masing-masing kreditur lain maupun dalam penentuan voting dalam proses PKPU.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua