Kamis, 18 April 2019

Pengamat Nilai PMK 32/2019 Kembalikan Prinsip Destinasi PPN

Fitri Novia Heriani

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membebaskan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi beberapa jenis sektor ekspor jasa. Perluasan jenis ekspor jasa kena PPN dengan tarif nol persen ini tercantum dalam PMK Nomor 32/PMK.010/2019 yang berlaku sejak 29 Maret 2019. 

 

Pengamat Perpajakan Yustinus Prastowo melihat bahwa kebijakan yang dikeluarkan tersebut sudah tepat karena mengembalikan prinsip destinasi dalam PPN. Pengenaan PPN, lanjutnya, seharusnya diterapkan di negara tempat barang/jasa dikonsumsi. 

 

"Kebijakan ini sudah tepat karena mengembalikan prinsip destinasi dalam PPN yang harusnya dikenakan di negara tempat barang/jasa dikonsumsi," kata Yustinus kepada hukumonline, Selasa (16/4).

 

Jika dilihat dari sisi penerimaan, penerapan kebijakan ini memang akan menurunkan penerimaan negara. Pasalnya, sektor ekspor jasa sebelumnya dikenakan PPN 10 persen dan sekarang dihapuskan menjadi nol persen. 

 

Namun, Yustinus mengatakan bahwa penerimaan PPN 10 persen dari sektor ekspor jasa bersifat semu. Sebab, pembebanan PPN 10 persen membuat ekspor jasa Indonesia menjadi tak kompetitif karena mahal serta munculnya risiko double taxation. 

 

"Jadi sebelumnya memang ada yang kurang pas. Apakah peneriman berkurang? Iya dari sisi jasa yang semula dikenai 10% menjadi 0%. Tapi selama ini 'kan penerimaan semu, yang tak seharusnya terjadi. Dan ada risiko double taxation," jelasnya. 

 

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengatakan bahwa terdapat dua persyaratan formal yang harus dipenuhi jika eksportir ingin memperoleh bebas PPN. Dua persyaratan tersebut didasarkan atas perikatan atau perjanjian tertulis, dan terdapat pembayaran disertai bukti pembayaran yang sah dari penerima ekspor kepada pengusaha kena pajak yang melakukan ekspor.

 

Perikatan atau perjanjian tertulis itu harus mencantumkan dengan jelas-jenis jasa serta rincian kegiatan yang dihasilkan di dalam wilayah Indonesia untuk dimanfaatkan di luar wilayah Indonesia oleh penerima ekspor dan nilai penyerahan jasa.

 

“Namun apabila persyaratan formal tersebut tidak terpenuhi maka penyerahan jasa dianggap terjadi di dalam wilayah Indonesia dan pemerintah mengenakan PPN dengan tarif 10 persen,” tulis Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak Kemenkeu, Hestu Yoga Saksama dalam siaran pers.

 

Untuk diketahui, batasan dan kegiatan ekspor yang kena PPN diatur dalam PMK Nomor 70/PMK.03/2010 Tahun 2010 tentang Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak Yang Atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

 

Pasal 4 PMK ini menyebutkan bahwa terdapat tiga sektor jasa yang memperoleh PPN nol persen. Ketiganya adalah jasa maklon, jasa perbaikan dan perawatan serta jasa konstruksi.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua