Jumat, 19 April 2019

DJSN Usul Seluruh Pekerja KPU dan Bawaslu Didaftarkan Jaminan Sosial

Kementerian Keuangan diharapkan memberi perhatian terkait pemenuhan hak jaminan sosial pekerja KPU dan Bawaslu.
Ady Thea DA
Kantor pusat BPJS Ketenagakerjaan. Foto: RES

Pemilu Serentak 2019 baru saja digelar, Rabu (17/4/2019) kemarin. Beberapa pihak mengapresiasi KPU dan Bawaslu karena secara umum pemungutan suara berlangsung lancar dan kondusif. Dalam rangka memberi perlindungan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) mengusulkan kepada Menteri Keuangan agar seluruh pekerja KPU dan Bawaslu didaftarkan program jaminan sosial. Usulan itu tertuang dalam surat DJSN tertanggal 11 April 2019.

 

Surat yang ditandatangani Ketua DJSN, Tb. Achmad Choesni itu menjelaskan DJSN, KPU, dan Bawaslu telah melakukan rapat tentang evaluasi jaminan sosial bagi pekerja di KPU dan Bawaslu RI. Rapat itu menghasilkan 2 poin. Pertama, sebagian pekerja KPU dan Bawaslu RI yang berstatus non-PNS sudah terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan BPJS Kesehatan.

 

Sebagian pekerja non-PNS itu didaftarkan secara mandiri, dan sebagian lagi sebagai peserta pekerja penerima upah (PPU). Tapi proses pendaftaran itu terkendala karena upah yang diberikan besarannya di bawah upah minimum.

 

Sekedar informasi, Peraturan Presiden (Perpres) No.82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan mengatur batas paling rendah upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran bagi peserta PPU selain penyelenggara negara, kepala desa, dan perangkat, desa, dan pekerja selain dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf h yaitu sebesar upah minimum kabupaten/kota.

 

Kedua, pekerja KPU dan Bawaslu RI berstatus non-PNS (pegawai pemerintah non-PNS) yang jumlahnya sekitar 8,2 juta orang meliputi komisioner dan pekerja dengan status ad hoc (pekerja sementara dalam penyelenggaraan pemilu), belum terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan karena belum dianggarkan.

 

“Kami mengharapkan Ibu Menteri Keuangan RI untuk dapat memberi perhatian kepada hal tersebut dalam rangka memenuhi hak jaminan sosial bagi pekerja dan mendorong lancarnya pelaksanaan pemilu,” kata Achmad Choesni. Baca Juga: Pentingnya Membangun Ekosistem Ketenagakerjaan Lebih Fleksibel  

 

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar menilai sampai saat ini penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 berjalan lancar. Keberhasilan ini ditentukan oleh kerja KPU dan petugasnya hingga tingkat KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) di tempat pemungutan suara (TPS). Banyak TPS yang bekerja sampai larut malam karena menghitung 5 jenis kertas suara yakni pemilihan presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

 

Tugas yang dipikul KPPS dalam menyelenggarakan proses pemungutan suara di TPS tergolong berat. Bahkan ada sejumlah petugas KPPS di berbagai daerah yang meninggal diduga karena kelelahan menjalankan tugas di TPS. Salah satu regulasi yang mengatur tentang KPPS yakni Peraturan KPU No.3 Tahun 2018. Peraturan itu dinilai tidak mengatur hak ketua dan anggota KPPS.

 

Mengacu Surat Menteri Keuangan No.S-118/MK.02/2016 tentang Penetapan Standar Biaya Honorarium Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, serta Tahapan Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota Serentak, ketua KPPS mendapat honor Rp550 ribu dan anggotanya Rp500 ribu. KPPS tidak mendapat hak lain seperti jaminan sosial.

 

Mengingat beban kerja yang berat, selayaknya seluruh pekerja KPU dan Bawaslu, termasuk pekerja ad hoc, didaftarkan dalam program jaminan sosial. Karena pekerjaan yang dikerjakan sifatnya ad hoc, sedikitnya ada 2 program yang bisa didaftarkan untuk pekerja ad hoc seperti KPPS yaitu program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Kedua program itu diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan.

 

Jika seluruh pekerja KPU dan Bawaslu sudah didaftarkan dalam program JKK dan JKM, Timboel melanjutkan ketika ada petugas KPPS yang meninggal mendapat manfaat program JKM antara lain berupa santunan dari BPJS Ketenagakerjaan. Jika petugas KPPS yang meninggal itu belum didaftarkan dalam program JKK dan JKM, KPU perlu memberi santunan sebesar jumlah santunan yang dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan.

 

“Semoga ke depan KPU dan Bawaslu mengikutsertakan seluruh pekerjanya termasuk pekerja ad hoc dalam program jaminan sosial, terutama JKK dan JKM,” kata Timboel di Jakarta, Kamis (18/4/2019). Baca Juga: Perpres Ini Jamin Lebih dari 88 Jenis Penyakit Akibat Kerja  

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua