Jumat, 19 April 2019

Menyoroti Ragam Pelanggaran Hukum Tambang Batubara di Film “Sexy Killers”

Pelanggaran hukum dari soal mengabaikan kewajiban reklamasi tambang hingga perusakan lingkungan dilakukan perusahaan tambang. Warga sekitar tambang menjadi korban paling menderita dari pelanggaran ini.
Mochamad Januar Rizki
Ilustrator: BAS

Film dokumenter berjudul “Sexy Killers” karya Dandy Laksono yang saat ini ramai jadi perbincangan media sosial semakin menyadarkan masyarakat terhadap buruknya dampak tambang batubara di beberapa wilayah Indonesia. Film berdurasi sekitar 90 menit tersebut menceritakan penderitaan warga akibat kegiatan penambangan batubara. Mulai dari hilangnya lahan pertanian, kriminalisasi, pencemaran lingkungan hingga hilangnya nyawa karena tenggelam dalam lubang galian bekas tambang.

 

Ragamnya persoalan tersebut tidak lepas dari lemahnya pengawasan pemerintah dan kegiatan pertambangan batubara yang masih tidak sesuai dengan peraturan. Pengamat Hukum Pertambangan Universitas Tarumanegara, Ahmad Redi menyatakan film tersebut merupakan cerminan riil dari kondisi pertambangan batubara di Indonesia. Dia menjelaskan terdapat praktik perusahaan-perusahaan tambang beroperasi tidak sesuai dengan peraturan.

 

“Film ini (Sexy Killers) sangat riil terjadi. Saya kira itu sangat bagus sekali untuk menyadarkan kita bahwa batubara itu jadi petaka bukan karunia,” kata Redi kepada Hukumonline, Selasa (18/4).

 

Redi mencontohkan kewajiban reklamasi yang masih diabaikan perusahaan tambang sehingga meninggalkan lubang bekas galian tambang. Padahal, berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, perusahaan tambang wajib melakukan reklamasi lahan bekas tambang.

 

(Baca: Reformasi Regulasi Sektor Energi Harus Jadi Prioritas)

 

Persoalan reklamasi ini merupakan masalah klasik dalam pertambangan. Meski sudah terdapat pengaturan secara ketat dengan terbitnya PP 78/2010 ternyata implementasinya tidak berjalan sesuai dengan ketentuan. Redi menjelaskan persoalan ini berhubungan dengan uang jaminan reklamasi yang disetorkan perusahaan tambang kepada pemerintah daerah.

 

Menurutnya, perusahaan tambang merasa sudah bertanggung jawab melakukan reklamasi dengan pemberian uang jaminan tersebut. Padahal, dalam PP 78/2010 menyatakan uang jaminan tersebut berbeda dengan pelaksanaan reklamasi sehingga dapat dikembalikan kepada perusahaan apabila operasi tambang dan kegiatan pascatambang telah berakhir.

 

Jaminan tersebut berupa rekening bersama pada bank pemerintah, deposito berjangka pada bank pemerintah, bank garansi pada bank pemerintah atau bank swasta nasional atau cadangan akuntansi.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua