Senin, 22 April 2019

Benarkah Pailit Harta Pribadi Berpengaruh pada Nikah dan Cerai? Begini Penjelasan Hukumnya

Berkaitan dengan ada tidaknya perjanjian pemisahan harta.
Hamalatul Qur'ani
Ilustrasi perkawinan. Ada hubungan status pailit dengan rencana perkawinan. Foto: Istimewa

Pailit dapat terjadi pada suatu badan hukum atau seseorang. Jika pailit menimpa suatu perusahaan berbadan hukum, pertanggungjawaban atas penyitaan asetnya tak menyentuh harta pribadi. Berbeda halnya jika pailit harta pribadi. Dalam kasus terakhir ini dapat saja  menyeret harta kekayaan yang dimiliki pasangan (suami/istri).

Pertanyaannya, dapatkah pernyataan pailit terhadap debitor mempengaruhi rencana pernikahan dan perceraian seorang debitor? Apakah pengaruh tersebut melekat sebatas pada pribadi debitor pailit atau lebih? Bagaimana UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengaturnya?

Kurator Balai Harta Peninggalan (BHP), Dulyono, berpendapat bahwa pernikahan dapat dilakukan pasca pernyataan pailit menimpa debitor. Yang terlarang adalah menikah atau melakukan perbuatan apapun dengan menggunakan boedel pailit. Jika debitor bercerai setelah dinyatakan pailit, maka harta suami/istrinya bisa masuk ke dalam boedel pailit sepanjang tidak ada perjanjian pemisahan harta suami/istri sebelum pernyataan pailit.

“Kalau pada saat dia menikah sudah bawa harta, dan ada pemisahan harta itu tidak bisa diambil, kecuali harta bersama. Kalau harta bersama, dalam kepailitan perorangan itu jika suami kena maka harta istri juga kena. Kecuali ada pemisahan harta,” jelasnya kepada hukumonline.

Guna  menghindari masuknya harta bawaan istri/suami secara berbarengan sebagi objek pailit, sebaiknya pemisahan harta dilakukan sebelum perkawinan berlangsung. Misalnya, Dulyono memberi contoh, istri bekerja tapi penghasilannya tak terikat dalam perjanjian pemisahan harta. Dalam kondisi demikia, penghasilan istri masuk sebagai harta bersama. “Di situ harta istri bisa kenajadi objek pailit. Tapi tergantung nanti bagaimana perlawanan sang istri. Pasti ada perlawanan untuk kasus seperti itu,” terangnya.

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Mustolih Siradj menjelaskan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tak ada larangan secara eksplisit bagi calon mempelai yang berstatus sebagai debitor pailit (muflis/orang yang tak punya harta) untuk menikah. Begitu pula dengan larangan, kebatalan dan pencegahan perkawinan bagi debitor pailit tak dikenal dalam hukum perkawinan Islam.

Dalam Pasal 14-44 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tak ada satu pun pasal yang mangatur bahwa status debitor pailit dapat menghalangi seseorang melakukan perkawinan. Ketiadaan larangan itu, kata Mustolih, adalah sesuatu yang wajar mengingat dimensi debitor pailit adalah kondisi seseorang telah kehilangan harta akibat hukum dari proses kepailitan, yang  membuat seseorang kehilangan hak mengurus harta yang selama ini dikuasai. Sementara,  perkawinan bertumpu pada kasih sayang dua manusia yang terikat dalam tali suci yang kuat (mitsaqon ghalidza) dan tidak semata didasarkan pada persoalan kepemilikan, penguasaan dan pengurusan harta.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua