Senin, 22 April 2019

Ribut Pasca Pemilu: Ini Sikap PSHK, ILUNI UI, dan KAGAMA

Kedua pasangan calon serta tim pemenangan masing-masing sudah sepatutnya menghormati seluruh proses, tahapan, serta hasil penyelenggaraan pemilu yang dilakukan oleh para penyelenggara pemilu.
Hamalatul Qur'ani
Ilustrator: BAS

Hasil Quick count (hitung cepat) yang dirilis beberapa lembaga survey hingga Sabtu, 20 April lalu, memunculkan reaksi beragam dari golongan elit, tim pemenangan serta para pendukung paslon nomor urut 01 maupun 02, mulai dari pengekspresian ketidakpuasan secara berlebihan hingga mendeklarasikan kemenangan secara sepihak. Padahal, hasil penghitungan suara baru akan diumumkan secara manual oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sekaligus penetapan calon terpilih pada 22 Mei 2019.

 

Sebagai bentuk kepatuhan terhadap supremasi hukum, Pusat Studi Hukum Kebijakan (PSHK) mengimbau agar setiap pihak yang terlibat dan berkepentingan dalam situasi pasca-pemilu hendaknya mematuhi beberapa koridor hukum. Pertama, berdasarkan Pasal 413 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), KPU menetapkan hasil pemilu paling lambat 35 (tiga puluh lima) hari setelah hari pemungutan suara.

 

Artinya, semua pihak harus menunggu hingga selambat-lambatnya tanggal 22 Mei 2019 untuk mengetahui hasil resmi yang akan diumumkan oleh KPU. Hasil hitung cepat dan exit poll yang diterbitkan berbagai lembaga swasta ataupun hasil real count yang dipublikasikan melalui laman KPU saat ini merupakan perhitungan sementara dan bukan hasil akhir yang dapat dijadikan rujukan resmi oleh masyarakat.

 

Kedua, pasangan capres-cawapres terpilih yang ditetapkan KPU adalah pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak. Ketentuan yang mensyaratkan perolehan suara minimal di setiap provinsi maupun persebaran perolehan suara di lebih dari setengah jumlah provinsi menjadi tidak berlaku karena pemilu presiden dan wakil presiden 2019 hanya diikuti oleh dua pasangan calon.

 

Hal ini telah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 50/PUU-XII/2014 serta telah ditindaklanjuti melalui pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan KPU No. 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.

 

Ketiga, berdasarkan Pasal 475 UU Pemilu, pasangan calon yang tidak puas terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil tersebut. Peraturan MK No. 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum menentukan jadwal pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden yakni pada 23-25 Mei 2019.

 

Sementara itu, persidangan akan dimulai antara 17-21 Juni 2019 dan pembacaan putusan dilakukan pada 28 Juni 2019. Setelah diputuskan, KPU wajib menindaklanjuti dan melaksanakan Putusan MK itu.

 

Atas dasar ketiga poin tersebut, PSHK mendorong pihak-pihak yang terlibat (Pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno maupun tim pemenangan kedua pasangan calon) serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil pemilu presiden dan wakil presiden 2019 untuk menahan diri agar tidak melakukan deklarasi ataupun mengeluarkan pernyataan kemenangan sebelum KPU mengumumkan hasil resmi pada 22 Mei 2019.

 

Selanjutnya, pasangan calon yang merasa dirugikan oleh berbagai hasil hitung cepat hendaknya tidak mengeluarkan pernyataan ataupun melakukan tindakan yang dimaksudkan untuk mendelegitimasi pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelenggaraan pemilu. Kemudian untuk pasangan calon yang dinyatakan kalah berdasarkan penetapan resmi oleh KPU pada 22 Mei 2019, apabila menyatakan keberatan, harus memanfaatkan jalur yang telah disediakan oleh hukum, yaitu dengan mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilu kepada MK.

 

(Baca: Modus-Modus ASN Ekspresikan Keberpihakan Jelang Pemilu)

 

Kedua pasangan calon serta tim pemenangan masing-masing sudah sepatutnya menghormati seluruh proses, tahapan, serta hasil penyelenggaraan pemilu yang dilakukan oleh para penyelenggara pemilu, baik KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), maupun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), begitu pula halnya atas seluruh proses, tahapan, dan Putusan MK dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilu.

 

PSHK juga mengimbau agar seluruh elemen masyarakat perlu memberikan kesempatan kepada para penyelenggara pemilu, terutama KPU dan Bawaslu, untuk menyelesaikan tugasnya hingga tahap akhir penyelenggaraan pemilu.

 

Selain itu, masyarakat perlu berpartisipasi dalam proses penghitungan suara dengan cara melaporkan segala kekeliruan dan dugaan pelanggaran melalui Helpdesk Pemilu 2019 yang disediakan oleh KPU. Terakhir, seluruh pihak, terutama para elite politik, harus selalu mengedepankan etika serta prinsip-prinsip negara hukum dalam merespons situasi pasca-pemilu ini.

 

“Pemilu adalah langkah awal partisipasi warga dalam berdemokrasi, sehingga masyarakat perlu bijak menyikapi hasil Pemilu Serentak 2019 agar dapat terus menjaga kualitas demokrasi di negara ini,” tukas Peneliti PSHK, Rizky Argama.

 

Selanjutnya, sebagai organisasi Alumni yang anggotanya banyak menjadi Relawan, Tim Sukses pada TKN dan BPN, Calon Anggota Legislatif DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD, ILUNI UI juga telah menyatakan sikap atas situasi Pemilu terkini.

 

Ketua Umum ILUNI UI, Arief Budhy Hardono, mengimbau agar seluruh alumni UI mengapresiasi semua pihak yang telah terlibat dalam pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu 2019 yaitu rakyat Indonesia, Calon Presiden (Bapak Joko Widodo-KH Maruf Amin dan Bapak Prabowo Subianto-Sandiaga Uno), Calon Anggota Legislatif, TNI, Polri dan KPU yang telah berlangsung secara aman dan damai.

 

Ia juga menyerukan kepada semua pihak yang berkontestasi untuk selalu menempatkan Persatuan dan Kesatuan bangsa di atas kepentingan perseorangan dan kelompok serta menahan diri sampai hasil akhir Pemilu ditetapkan oleh KPU dan mendasarkan semua tindakan sesuai dengan Konstitusi dan Undang-Undang yang berlaku di NKRI. Selanjutnya, ILUNI UI menyatakan sikap agar KPU tetap cermat, responsif, komunikatif dan terbuka dalam menyampaikan data dan fakta terkait hasil pelaksanaan proses Pemilu, khususnya dalam proses rekapitulasi suara Pemilu 2019.

 

Kepada Bawaslu, pihaknya berharap agar proses pengawasan ditingkatkan serta atas semua pelanggaran Pemilu harus segera diambil tindakan tegas dan adil sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dengan begitu, kepercayaan masyarakat terhadap proses pelaksanaan Pemilu 2019 dapat terjaga.

 

Selanjutnya, ILUNI UI turut mengimbau kepada seluruh masyarakat umumnya dan Alumni UI khususnya untuk menjaga ketenangan, menghindari aktivitas yang dapat memecah belah kerukunan bangsa dan turut serta aktif untuk memantau dan menjaga suara rakyat.

 

“Demikian Pesan ILUNI UI Pasca Pemilu 2019, semoga kita bersama mampu menjaga Pemilu 2019 demi demokrasi yang berkualitas agar dapat berjuang bersama untuk mewujudkan Indonesia Maju, Adil dan Makmur. Demokrasi Berkualitas, Indonesia Naik Kelas,” tutup Arief dalam pernyataan tertulis ILUNI UI yang diterima hukumonline.

 

Selain ILUNI UI, Keluarga Alumni Universitas Gadjah Madja (KAGAMA) turut mengeluarkan sikap tegas. Pengurus pusat KAGAMA yang diketuai oleh Budi Karya Sumadi menyerukan agar para kontestan dan pendukungnya bersabar menunggu hasil rekapitulasi suara yang ditetapkan KPU sebagai lembaga Negara yang legitimate dan mengharapkan agar segala bentuk ketidakpuasan atas hasil Pemilu harus ditempuh melalui cara-cara yang konstitusional.

 

KAGAMA turut mengimbau agar para elit politik tidak mengeluarkan pernyataan yang provokatif yang dapat memunculkan ketegangan dan polarisasi di akar rumput. Sudah sepatutnya pemimpin mampu menjadi contoh dan teladan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Setelah selama 30 tahun terakhir berhasil menyelenggarakan Pemilu secara damai, hendaknya bangsa Indonesia telah semakin dewasa dalam berpolitik dan berdemokrasi, sehingga setiap langkah yang inskonstitusional harus dilawan karena dapat menghancurkan fondasi berbangsa dan bernegara.

 

“Terakhir, KAGAMA mengajak seluruh rakyat tetap menjaga kedamaian, kerukunan dan tali persaudaraan antar sesame anak bangsa. Tidak terpancing provokasi yang bisa memecahbelah bangsa,” tutupnya.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua