Selasa, 23 April 2019

Dua Hal Hukum Ketenagakerjaan yang Belum Berjalan Optimal

 

Solidaritas buruh lebih efektif

Ketua Umum KPBI, Ilhamsyah mengatakan dalam perjuangannya buruh tidak hanya menghadapi tekanan dan intimidasi dari pengusaha, tapi juga sesama serikat buruh yang ada di perusahaan yang sama. Menurutnya, ini dampak dari kebijakan masa orde baru yang hanya membolehkan satu serikat buruh saja di tingkat nasional.

 

Ilhamsyah menilai posisi pemerintah dalam kasus perburuhan harusnya berada di tengah. Tapi praktiknya pihak pemerintah lebih cenderung kepada pengusaha. Dari berbagai pengalaman serikat buruh selama ini, Ilhamsyah berkesimpulan mekanisme hukum untuk menyelesaikan masalah perburuhan dinilai tidak efektif. Untuk mendapatkan keadilan, buruh harus menggalang kekuatannya sendiri, dan saling bersolidaritas. Keberhasilan ini bisa dilihat dari praktik geruduk pabrik di sejumlah kawasan industri sekitar tahun 2012.

 

“Tahun 2012 itu dalam 6 bulan buruh Bekasi dapat menyelesaikan kasus 120 ribu buruh untuk berubah statusnya menjadi pekerja tetap tanpa melalui proses pengadilan hubungan industrial (PHI), tapi kesepakatan dengan pengusaha,” ujar Ilhamsyah mencontohkan.

 

Dari pengalaman itu, Ilhamsyah berpendapat aksi solidaritas yang besar antar serikat buruh lebih efektif dalam menyelesaikan kasus ketenagakerjaan daripada mekanisme hukum. Menurutnya, mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial (PPHI) yang ada saat ini sangat melemahkan posisi buruh. Misalnya, ada SEMA yang membatasi jumlah upah proses yang dibayar hanya 6 bulan. [Baca Juga: Kalangan Buruh Tuntut 3 SEMA Ini Direvisi]

 

Dia menghitung jangka waktu yang harus dilalui buruh untuk menyelesaikan masalah ketenagakerjaan melalui mekanisme PPHI sangat panjang. Proses peradilan di PHI memakan waktu bulanan, apalagi jika salah satu pihak melakukan upaya hukum ke MA. Sekalipun ada putusan yang memenangkan buruh, belum tentu dapat dilaksanakan. Misalnya, putusan terkait peralihan status buruh dari kontrak menjadi pekerja tetap. “Untuk perubahan status hubungan kerja ini belum pernah ada eksekusinya. Pengadilan kebingungan bagaimana cara melakukan eksekusi itu?”

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua