Kamis, 25 April 2019

Telan Banyak Korban, MK: Pemilu Serentak Harus Jadi Bahan Evaluasi

Ungkapan “berdosa” yang disampaikan Ketua MK terkait penyesalan pernah memutus norma pemilu menjadi pemilu serentak tidak seharusnya disampaikan ke publik.
Aida Mardatillah
Gedung MK. Foto: RES

Secara umum Pemilihan Umum Serentak 2019 baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden dan wakil presiden (pilpres), Rabu (17/4) lalu, berjalan lancar dan aman. Namun, pelaksanaannya menyisakan sejumlah persoalan mulai dugaan pelanggaran, kesalahan prosedur administratif yang berujung pemungutan suara lanjutan atau pemungutan suara ulang di beberapa daerah.

 

Seperti sudah diperkirakan sebelumnya, sistem pemilu serentak – sistem pemilu yang pertama kali diterapkan di Indonesia - merupakan pemilu yang tersulit/terumit karena menggabungkan antara pemilu legislatif (pileg) dan pilpres secara bersamaan. Pemilu model ini lazim disebut pemilu lima kotak (lima surat suara) sesuai UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, kecuali pelaksanaan Pemilu di DKI Jakarta.   

 

Ironisnya, pasca digelarnya pemilu serentak seluruh Indonesia menelan banyak korban dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) maupun Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) karena sangat kelelahan. Ini disebabkan, karena umumnya pemungutan suara di setiap TPS mulai Rabu (17/4) pagi, berakhir hingga Kamis (18/4) pagi. Hingga Kamis (25/4), KPU mencatat ada sekitar 144 petugas KPPS meninggal dunia dan 548 petugas KPPS jatuh sakit. Sementara, Bawaslu mencatat ada sekitar 33 petugas Panwaslu meninggal dunia dan 160-an jatuh sakit.                

 

Menanggapi persoalan ini, Ketua MK Anwar Usman mengaku merasa ikut “berdosa” karena pernah turut menetapkan “Pemilu Serentak 2019” saat memutuskan norma pelaksanaan pilpres tiga bulan setelah pelaksanaan pileg dalam UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pilpres pada 2014 silam. Selain sulit, faktanya pelaksanaan Pemilu 2019 menelan banyak korban jiwa.

 

“Pemilu 2019 menjadi pemilu tersulit di dunia, bahkan jika dibandingkan pemilu di Amerika Serikat (sekalipun, red),” ujar Usman saat acara peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Wartawan se-Indonesia di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Senin (22/4/2019) seperti dikutip laman MK. Baca Juga: MK Putuskan Pemilu Serentak Tahun 2019

 

Anwar mengatakan salah satu pertimbangan MK saat memutuskan pemilu serentak adalah efisiensi waktu dan anggaran. Namun, dalam pelaksananannya anggaran Pemilu Serentak 2019 ternyata lebih besar dari perkiraan hingga mencapai 35 triliun. “Saya begitu pulang dari TPS, ternyata betapa sulitnya (pelaksanaan) pemilu serentak. Tapi, putusan hakim MK pun bukan firman Tuhan, konstitusi saja bisa diamandemen,” kata Anwar Usman.         

 

Juru Bicara MK I Dewa Gede Palguna menilai pernyataan Ketua MK Anwar Usman sebagai ungkapan perasaan empati secara pribadi atas pelaksaanaan pemilu serentak yang menelan banyak korban dari penyelenggara pemilu. “Jadi, itu tidak bisa dianggap sebagai sikap MK. Tapi, pernyataan itu sebuah empati yang harus dipahami,” kata Palguna saat dihubungi Hukumonline, Rabu (25/4/2019).

 

Meski begitu, MK menyampaikan turut berduka cita dan berempati yang mendalam atas meninggalnya ratusan petugas KPPS dan Panwaslu. “Kita semua tidak mengharapkan hal itu terjadi. Mungkin karena ini baru pengalaman pertama pemilu serentak (di Indonesia), sehingga banyak yang harus dibenahi (sistem pemilu) ke depannya,” kata dia.

 

Humas MK Fajar Laksono Suroso menilai sistem pemilu serentak penting dievaluasi untuk memperbaiki kualitas pemilu berikutnya. Namun, dia berharap alangkah sangat baik jika tidak mempersoalkan putusan MK. Sebab, bagaimanapun putusan MK terkait pemilu serentak merupakan hukum konstitusi yang berlaku mengikat dalam penyelenggaraan pemilu yang dikehendaki UUD 1945.

 

Direktur PuSaKo Universitas Andalas Feri Amsari menilai ungkapan “berdosa” yang disampaikan Ketua MK terkait penyesalan pernah memutus norma pemilu menjadi pemilu serentak tidak seharusnya disampaikan ke publik. “Ketua MK Anwar Usman terlalu cepat merespon hal ini. Seharusnya sebagai hakim MK, dia menahan diri sebelum mengeluarkan penyataan itu. Seharusnya memperbaiki proses pemilu serentak dalam persidangan MK, bukan ungkapan kepada media,” kritik Feri.

 

“Jadi, intinya Ketua MK tidak boleh mengomentari apa yang sudah diputus dan hal-hal yang ditimbulkan dari pemilu serentak. Namun, harus dievaluasi terlebih dahulu. Jika ada pihak yang tidak nyaman dengan pemilu serentak pasti akan dibawa ke MK lagi. Nah, MK dapat mengevaluasi (lagi) sistem pemilu serentak melalui putusannya,” sarannya.

 

Seperti diketahui, MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi UU Pilpres yang diajukan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Serentak pada Kamis (23/1/2014) silam.  Majelis membatalkan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112  UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) yang mengatur pelaksanaan pilpres tiga bulan setelah pelaksanaan pileg alias tidak serentak.

 

Namun pembatalan ketentuan pemilu tidak serentak itu tak serta merta bisa diberlakukan pada Pemilu 2014, tetapi berlaku pada Pemilu 2019, kecuali pembentuk UU membuat aturan baru terkait pemilu serentak ini. Alasannya, semua tahapan penyelenggaraan pemilu 2014 ini sudah berjalan dan mendekati pelaksanaan. Singkat cerita, putusan MK terkait sistem pemilu serentak ini kemudian diadopsi dalam UU No. 7 Tahun 2017.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua