Jumat, 26 April 2019

Kementerian Ketenagakerjaan Perlu Cermati 3 Isu Ini

Mulai dari ekosistem ketenagakerjaan, implementasi K3, dan partisipasi perempuan dalam dunia kerja.
Ady Thea DA
Gedung Kementerian Tenaga Kerja. Foto: ilustrasi (Sgp)

Salah satu fokus pemerintah di tahun 2019 yakni meningkatkan kualitas SDM. Terkait bidang ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan belakangan ini mencermati sedikitnya 4 isu ketenagakerjaan. Pertama, mendorong ekosistem ketenagakerjaan menjadi lebih fleksibel. Kementerian Ketenagakerjaan meminta masukan seluruh pemangku kepentingan terhadap ekosistem ketenagakerjaan.

 

Dalam acara diskusi belum lama ini di Jakarta, Menteri Ketenagakerjaan, M Hanif Dhakiri, meminta Komite Ekonomi dan Industri (KEIN) untuk memberi masukan kepada pemerintah untuk menciptakan ekosistem ketenagakerjaan menjadi lebih fleksibel. Pembenahan ekosistem ketenagakerjaan ini dilakukan melalui reformasi ketenagakerjaan.

 

Menurut Hanif, ekosistem ketenagakerjaan yang fleksibel akan menguntungkan semua pihak yakni pekerja, pengusaha, dan pemerintah. “Dengan melakukan reformasi ketenagakerjaan, maka investasi akan mudah masuk karena eksosistemnya lebih bagus," ujarnya. Baca Juga: Dua Hal Hukum Ketenagakerjaan yang Belum Berjalan Optimal

 

Soal pengangguran Hanif mengatakan masalahnya bukan karena lapangan kerja, karena selama 4 tahun ini pemerintah berhasil menciptakan lebih dari 10 juta lapangan kerja. Pengangguran yang ada sekarang karena dunia usaha kesulitan mencari tenaga kerja dengan keterampilan sesuai kebutuhan.

 

Hanif menjelaskan dalam membangun SDM tahun 2019 pemerintah mendorong swasta agar terlibat lebih intens. Swasta yang berinvestasi di bidang SDM akan mendapat insentif berupa ‘super tax reduction.’ Insentif ini ditujukan agar nilai yang dikeluarkan untuk investasi SDM bisa diganti dengan pengurangan pajak.

 

Strategi lainnya untuk meningkatkan kualitas SDM yakni menggulirkan pelatihan vokasi secara masif, meningkatkan kapasitas pelatihan dan menambah cakupan peserta pelatihan. Menurut Hanif, peningkatan keterampilan SDM ini perlu dilakukan mengingat 58 persen angkatan kerja didominasi lulusan SD/SMP. "Prioritas pemerintah tahun 2019 yakni pembangunan SDM," kata diaa

 

Kedua, implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Sebagai upaya untuk memotivasi perusahaan, pemerintah daerah, dan pekerja dalam melaksanakan K3, Kementerian Ketenagakerjaan setiap tahun rutin memberi penghargaan K3. Tahun 2019 Kementerian Ketenagakerjaan memberikan penghargaan kecelakaan nihil (zero accident) kepada 1.052 perusahaan.

 

Penghargaan Sistem Manajemen K3 diberikan kepada 1.466 perusahaan. Penghargaan program pencegahan HIV-AIDS di tempat kerja diberikan kepada 172 perusahaan, dan penghargaan pembina K3 terbaik untuk 17 gubernur. Hanif mengimbau dunia usaha tidak menjadikan K3 sebagai beban perusahaan. K3 merupakan investasi agar produktivitas perusahaan bisa terus dijaga dan ditingkatkan.

 

“K3 dilakukan untuk mencegah dan mengurangi terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta menjamin tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja mendapat perlindungan atas keselamatannya,“ Hanif.

 

Ketiga, partisipasi perempuan dalam dunia kerja. Direktur PHI dan Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan, Haiyani Rumondang, mengatakan pemerintah berupaya mengurangi kesenjangan gender di tempat kerja dan meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan di dunia kerja. Haiyani menjelaskan itu dalam Forum 2nd Employment Working Group G20 di Tokyo, Jepang, beberapa waktu lalu.

 

"Selain itu juga perlindungan sosial bagi pekerja perempuan dan meningkatkan kepedulian perusahaan dalam menyediakan fasilitas kesejahteraan bagi pekerja perempuan," urai Haiyani.

 

Untuk mewujudkan harapan itu Haiyani mengatakan pemerintah telah membentuk gugus tugas kesempatan dan perlakuan yang sama dalam pekerjaan. Serta menyusun panduan mengenai kesempatan dan perlakuan yang sama dalam pekerjaan.

 

Selaras itu Haiyani menjelaskan Kementerian Ketenagakerjaan telah menjalin kerjasama untuk optimalisasi penerapan kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dalam pekerjaan bersama kementerian terkait. Kemudian mendorong pembuatan perjanjian kerja bersama (PKB) di perusahaan sebagai upaya menghapus diskriminasi di tempat kerja.

 

Bagi Haiyani PKB merupakan salah satu instrumen yang bisa digunakan untuk menghapus diskriminasi seperti pembedaan, pengabaian, pengistimewaan, atau pilih kasih yang dilakukan berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, paham politik, asal usul sosial dan kondisi fisik.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua