Kementerian Ketenagakerjaan Perlu Cermati 3 Isu Ini
Berita

Kementerian Ketenagakerjaan Perlu Cermati 3 Isu Ini

Mulai dari ekosistem ketenagakerjaan, implementasi K3, dan partisipasi perempuan dalam dunia kerja.

Oleh:
Ady Thea DA
Bacaan 2 Menit
Gedung Kementerian Tenaga Kerja. Foto: ilustrasi (Sgp)
Gedung Kementerian Tenaga Kerja. Foto: ilustrasi (Sgp)

Salah satu fokus pemerintah di tahun 2019 yakni meningkatkan kualitas SDM. Terkait bidang ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan belakangan ini mencermati sedikitnya 4 isu ketenagakerjaan. Pertama, mendorong ekosistem ketenagakerjaan menjadi lebih fleksibel. Kementerian Ketenagakerjaan meminta masukan seluruh pemangku kepentingan terhadap ekosistem ketenagakerjaan.

 

Dalam acara diskusi belum lama ini di Jakarta, Menteri Ketenagakerjaan, M Hanif Dhakiri, meminta Komite Ekonomi dan Industri (KEIN) untuk memberi masukan kepada pemerintah untuk menciptakan ekosistem ketenagakerjaan menjadi lebih fleksibel. Pembenahan ekosistem ketenagakerjaan ini dilakukan melalui reformasi ketenagakerjaan.

 

Menurut Hanif, ekosistem ketenagakerjaan yang fleksibel akan menguntungkan semua pihak yakni pekerja, pengusaha, dan pemerintah. “Dengan melakukan reformasi ketenagakerjaan, maka investasi akan mudah masuk karena eksosistemnya lebih bagus," ujarnya. Baca Juga: Dua Hal Hukum Ketenagakerjaan yang Belum Berjalan Optimal

 

Soal pengangguran Hanif mengatakan masalahnya bukan karena lapangan kerja, karena selama 4 tahun ini pemerintah berhasil menciptakan lebih dari 10 juta lapangan kerja. Pengangguran yang ada sekarang karena dunia usaha kesulitan mencari tenaga kerja dengan keterampilan sesuai kebutuhan.

 

Hanif menjelaskan dalam membangun SDM tahun 2019 pemerintah mendorong swasta agar terlibat lebih intens. Swasta yang berinvestasi di bidang SDM akan mendapat insentif berupa ‘super tax reduction.’ Insentif ini ditujukan agar nilai yang dikeluarkan untuk investasi SDM bisa diganti dengan pengurangan pajak.

 

Strategi lainnya untuk meningkatkan kualitas SDM yakni menggulirkan pelatihan vokasi secara masif, meningkatkan kapasitas pelatihan dan menambah cakupan peserta pelatihan. Menurut Hanif, peningkatan keterampilan SDM ini perlu dilakukan mengingat 58 persen angkatan kerja didominasi lulusan SD/SMP. "Prioritas pemerintah tahun 2019 yakni pembangunan SDM," kata diaa

 

Kedua, implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Sebagai upaya untuk memotivasi perusahaan, pemerintah daerah, dan pekerja dalam melaksanakan K3, Kementerian Ketenagakerjaan setiap tahun rutin memberi penghargaan K3. Tahun 2019 Kementerian Ketenagakerjaan memberikan penghargaan kecelakaan nihil (zero accident) kepada 1.052 perusahaan.

Tags:

Berita Terkait