Senin, 29 April 2019

Swasta Diminta Terlibat Biayai Infrastruktur

Lantaran APBN tak sanggup membiayai. Infrastruktur merupakan hal yang sangat penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi, menciptakan kesejahteraan serta mengentaskan kemiskinan.
Hamalatul Qur'ani
Acara Infrastructure Summit 2019 bertema Empowering University for Continuous PPP Infrastructure Development in Regional Government. Foto: HMQ

Keterbatasan dana APBN acapkali menjadi kendala dalam penyediaan infrastruktur hingga mengharuskan pemerintah mencari mekanisme lain agar infrastruktur dapat tetap terbangun sekalipun dengan keterbatasan anggaran yang ditetapkan dalam RPJMN.

 

Skema public private partnership (PPP) atau kini dikenal juga dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang diatur melalui Perpres No. 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, menjadi alternatif pemerintah dalam percepatan penyediaan infrastuktur.

 

Dalam rangka mengkaji aspek KPBU serta menggandeng keterlibatan elit Perguruan Tinggi yang sebaran alumninya telah masuk dalam lingkup strategis korporasi swasta untuk melakukan kerja nyata dalam memecahkan persoalan pembangunan, Universitas Padjajaran bekerjasama dengan University Network Indonesia Infrastructure Development (UNIID) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) menggelar Infrastructure Summit 2019, pada Jumat, (26/4). Kegiatan bertema Empowering University for Continuous PPP Infrastructure Development in Regional Government tersebut, turut dihadiri oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

 

Dalam kesempatan itu, Sri menyampaikan bahwa Infrastruktur merupakan hal yang sangat penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi, menciptakan kesejahteraan serta mengentaskan kemiskinan. Untuk itu, ia mengatakan APBN akan tetap dijaga untuk membelanjai bidang-bidang krusial untuk memperkuat fundamental ekonomi Indonesia. Kini, bahkan disebutnya angka pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah di atas 5%.

 

“Pembangunan Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia menjadi fokus penting,” tukasnya.

 

Senada dengan Sri, Sekretaris Jenderal Kemenkeu, Hadiyanto menyebut Infrastruktur akan meningkatkan competitiveness dari investasi, itulah yang membuatnya menjadi penting. Namun mindset pembangunan infrastruktur yang sangat terpaku dan mengandalkan APBN dan APBD harus segera di reverse (diubah) menjadi skema yang melibatkan pihak swasta (government to business/g to b atau KPBU).

 

“Dengan masuknya swasta, APBN juga akan memperoleh income dan outcome,” katanya.

 

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Mochammad Basuki Hadi Muljono mengungkapkan proyeksi untuk pembangunan infrastruktur sampai 5 (lima) tahun ke depan, setidaknya dibutuhkan dana sebesar Rp 2058 triliun. Sedangkan, katanya, kemampuan APBN diperkirakan hanya mampu menanggung sebesar Rp 620 juta triliun atau hanya sekitar 30% saja dari kebutuhan anggaran untuk pembangunan infrastruktur.

 

“Lalu 70% nya lagi dari mana? Sisanya itu lah yang dibiayai melalui anggaran non-apbn yang salah satunya melalui KPBU,” tukasnya.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua