Keterbatasan dana APBN acapkali menjadi kendala dalam penyediaan infrastruktur hingga mengharuskan pemerintah mencari mekanisme lain agar infrastruktur dapat tetap terbangun sekalipun dengan keterbatasan anggaran yang ditetapkan dalam RPJMN.
Skema public private partnership (PPP) atau kini dikenal juga dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang diatur melalui Perpres No. 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, menjadi alternatif pemerintah dalam percepatan penyediaan infrastuktur.
Dalam rangka mengkaji aspek KPBU serta menggandeng keterlibatan elit Perguruan Tinggi yang sebaran alumninya telah masuk dalam lingkup strategis korporasi swasta untuk melakukan kerja nyata dalam memecahkan persoalan pembangunan, Universitas Padjajaran bekerjasama dengan University Network Indonesia Infrastructure Development (UNIID) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) menggelar Infrastructure Summit 2019, pada Jumat, (26/4). Kegiatan bertema Empowering University for Continuous PPP Infrastructure Development in Regional Government tersebut, turut dihadiri oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.
Dalam kesempatan itu, Sri menyampaikan bahwa Infrastruktur merupakan hal yang sangat penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi, menciptakan kesejahteraan serta mengentaskan kemiskinan. Untuk itu, ia mengatakan APBN akan tetap dijaga untuk membelanjai bidang-bidang krusial untuk memperkuat fundamental ekonomi Indonesia. Kini, bahkan disebutnya angka pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah di atas 5%.
“Pembangunan Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia menjadi fokus penting,” tukasnya.
Senada dengan Sri, Sekretaris Jenderal Kemenkeu, Hadiyanto menyebut Infrastruktur akan meningkatkan competitiveness dari investasi, itulah yang membuatnya menjadi penting. Namun mindset pembangunan infrastruktur yang sangat terpaku dan mengandalkan APBN dan APBD harus segera di reverse (diubah) menjadi skema yang melibatkan pihak swasta (government to business/g to b atau KPBU).
“Dengan masuknya swasta, APBN juga akan memperoleh income dan outcome,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Mochammad Basuki Hadi Muljono mengungkapkan proyeksi untuk pembangunan infrastruktur sampai 5 (lima) tahun ke depan, setidaknya dibutuhkan dana sebesar Rp 2058 triliun. Sedangkan, katanya, kemampuan APBN diperkirakan hanya mampu menanggung sebesar Rp 620 juta triliun atau hanya sekitar 30% saja dari kebutuhan anggaran untuk pembangunan infrastruktur.
“Lalu 70% nya lagi dari mana? Sisanya itu lah yang dibiayai melalui anggaran non-apbn yang salah satunya melalui KPBU,” tukasnya.