Senin, 29 April 2019

May Day dan Model Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Oleh: Sugeng Santoso PN*)

​​​​​​​Karakteristik hubungan industrial yang mengutamakan asas kemitraan, maka penyelesaian perselisihan hubungan industrial haruslah mengutamakan musyawarah dan mufakat.
RED
Sugeng Santoso PN

Setiap tanggal 1 Mei telah ditetapkan sebagai Hari Buruh Internasional atau dikenal dengan May Day. Sejarah May Day tidak bisa dilepaskan dari berbagai rentetan perjuangan kelas pekerja untuk meraih kendali ekonomi-politis hak-hak industrial. Awal abad 19 terjadi perkembangan kapitalisme industri yang menandakan perubahan drastis ekonomi-politik, terutama di negara-negara kapitalis di Amerika Serikat dan Eropa Barat. Kondisi saat itu terjadi eksploitasi tenaga kerja dan pemanfaatan jam kerja yang sangat ekstrem, minimnya upah, dan buruknya kondisi kerja di pabrik-pabrik, dan hal-hal tersebut memunculkan perlawanan dari kalangan kelas buruh.

 

Tahun 1806 terjadi pemogokan pertama kelas buruh Amerika Serikat oleh pekerja Cordwainers. Akibat pemogokan ini telah membawa para pencetusnya ke pengadilan dan juga mengungkapkan fakta sejarah bahwa kelas buruh di era tersebut bekerja 19 sampai 20 jam setiap hari. Sejak saat kejadian pemogokan itu, perjuangan untuk menuntut dikuranginya jam kerja telah menjadi agenda bersama kelas buruh di Amerika Serikat.

 

Pada akhirnya, 1 Mei ditetapkan sebagai hari perjuangan kelas buruh dunia pada Kongres 1886 oleh Federation of Organized Trades and Labor Unions.Tanggal ini dipilih terkait momen keberhasilan kelas buruh di Amerika Serikat memperjuangkan ketentuan delapan jam kerja. Ketentuan ini resmi diberlakukan mulai 1 Mei 1886.

 

Di Indonesia, Hari Buruh mulai diperingati pada tanggal 1 Mei tahun 1920. Tapi sejak masa pemerintahan Soeharto (Orde Baru), Hari Buruh tidak lagi diperingati di Indonesia karena gerakan buruh selalu dikaitkan dengan paham komunis. Sejak Orde Baru berakhir, sebelum ditetapkan sebagai hari libur, setiap tanggal 1 Mei kalangan buruh kembali bisa memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day dengan melakukan demonstrasi di berbagai kota-kota industri, akhirnya Pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono pada tahun 2014 menetapkan setiap tanggal 1 Mei sebagai hari libur nasional. Penetapan tanggal 1 Mei sebagai hari libur Nasional merupakan penghargaan kepada kaum buruh khususnya di Indonesia.

 

Tuntutan Buruh

Kelompok buruh merupakan kelompok yang terpinggirkan dalam teori keadilan Rawls termasuk dalam prinsip keduanya yang terdiri dari dua bagian, yaitu: prinsip perbedaan  (the difference principle) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (the prinsiple of fair equality of opprtunity).

 

Prinsip pertama pada pokoknya berisi tentang perbedaan sosial dan ekonomis yang harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Mereka yang paling kurang beruntung adalah menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. (John Rawls :1973). Buruh menyambut May Day dengan berbagai cara dan yang populer dilakukan adalah dengan unjuk rasa memperjuangkan nasib buruh yang sampai sekarang terus dalam posisi yang kurang beruntung secara ekonomi.

 

Tuntutan-tuntutan perubahan nasib buruh/pekerja dalam setiap peringatan May Day berkisar masalah; perbaikan kesejahteraan (upah, kelangsungan pekerjaan, status hubungan kerja), praktik penyimpangan peraturan (outsourcing, buruh kontrak/pkwt, pemberangusan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh (union busting) dan ketidakadilan yang dirasakan khususnya apabila terjadi perselisihan (penyelesaian perselisihan perburuhan yang menurut kelompok buruh tidak berpihak kepadanya).

 

Penyelesaian Perselisihan Perburuhan

Penyelesaian perselisihan perburuhan atau dalam undang-undang disebut dengan perselisihan hubungan industrial, saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta yang saat itu dinilai tidak lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

 

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dengan memperkenalkan dua model penyelesaian sengketa yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau out of court dispute settlement melalui negosiasi (bipartit), mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan penyelesaian sengketa oleh pengadilan atau by court dispute settlement melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Kelebihan model penyelesaian sengketa di luar pengadilan antara lain adalah:

 

Pertama, dalam penyelesaian sengketa hubungan kerja melalui lembaga yang non ajudikatif yaitu negosiasi, konsiliasi atau mediasi, putusan diambil oleh para pihak yang bersengketa. Dimaksud dengan putusan meliputi apakah para pihak sepakat untuk berdamai dan bagaimana isi atau ketentuan dalam perdamaian tersebut atau bahkan sebaliknya yaitu para pihak sepakat untuk tidak sepakat sepenuhnya ada di tangan para pihak yang bersangkutan.

 

Kedua, dalam hal para pihak dapat mencapai kesepakatan, maka kesepakatan tersebut merupakan titik pertemuan yang paling baik dari sejumlah perbedaan kepentingan mereka. Penyelesaian sengketa melalui kesepakatan juga dapat digunakan sebagai pembelajaran kepada kedua belah pihak, bahwa melalui musyawarah yang maksimal ternyata sengketa dapat diselesaikan dengan damai.

 

Ketiga, ciri dari kesepakatan yang dihasilkan oleh pengusaha dan buruh merupakan win-win solution dalam arti tidak ada pihak yang kalah atau menang. Untuk menuju kepada win-win solution, para pihak harus bersedia untuk saling memberi dan merubah posisi tawar mereka atau dengan kata lain melakukan sharing the pain.

 

Keempat, penyelesaian sengketa di luar pengadilan di samping lebih cepat prosesnya juga sangat menghemat biaya. Secara umum, pengusaha akan lebih mendapatkan manfaat karena penyelesaian sengketa yang berkepanjangan sampai memakan waktu sekitar 5 bulan apabila dinilai dengan mata uang maka waktu yang digunakan oleh perusahaan untuk mengurusi persengketaan tersebut akan cukup mahal.

 

Kelima, penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui arbitrase, meskipun mekanisme penyelesaian perkara dengan cara diputus oleh arbiter yang menangani perkara tersebut, dari segi waktu juga lebih efisien dibandingkan bila sengketa hubungan kerja diselesaikan melalui Pengadilan Hubungan Industrial.

 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 mengatur bahwa Arbiter Hubungan Industrial harus menyelesaikan perkara yang diserahkan kepadanya paling lambat dalam jangka waktu 30 hari sejak penandatanganan surat perjanjian arbitrase. Jangka waktu ini jauh lebih cepat dibandingkan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di mana jangka waktu maksimal untuk menyelesaikan perkara bagi arbiter adalah 180 hari sejak arbiter atau majelis arbiter terbentuk.

 

Adapun kelemahan model penyelesaian sengketa yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau out of court dispute settlement melalui negosiasi/bipartit, mediasi, konsiliasi, arbitrase adalah:

 

Pertama, adanya pembatasan kewenangan dari masing-masing lembaga dalam hal ini konsisliasi tidak berwenang menyelesaikan perselisihan hak, sedangkan arbiter hanya berwenang untuk perselisihan kepentingan dan perselisihan antar SP/SB dalam satu perusahaan.

 

Kedua, model penyelesaian sengketa yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau out of court dispute settlement seolah hanya merupakan tahapan penyelesaian dari penyelesaian sengketa oleh pengadilan atau by court dispute settlement melalui Pengadilan Hubungan Industrial kecuali lembaga arbiter.

 

Karakteristik hubungan industrial yang mengutamakan asas kemitraan, maka penyelesaian perselisihan hubungan industrial haruslah mengutamakan musyawarah dan mufakat. Pihak yang bersengketa harus memposisikan diri dan memiliki kemampuan dalam bernegosiasi, sehingga menjadikan permasalahan perburuhan dapat diselesaikan dalam tingkat bipartit dan Tripartit, tanpa harus melalui mekanisme Pengadilan Hubungan Industrial, sehingga pemborosan terhadap waktu dan materi dapat diminimalkan.

 

Model Kelembagaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang paling ideal dan paling sesuai dengan karakteristik hubungan industrial adalah model Penyelesaian Sengketa Alternatif tersebut. Model kelembagaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang ideal dengan mengingat karekter hubungan industrial yang seharusnya didasarkan pada mutual trust diantara para pelaku hubungan industrial.

 

Kesimpulan

Karakteristik hubungan industrial yang mengutamakan asas kemitraan, maka penyelesaian perselisihan hubungan industrial haruslah mengutamakan musyawarah dan mufakat. Model Kelembagaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang paling ideal dan paling sesuai dengan karakteristik hubungan industrial adalah model penyelesaian sengketa yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau out of court dispute settlement  atau model Penyelesaian Sengketa Alternatif.

 

Penguatan model penyelesaian sengketa yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau out of court dispute settlement sebagai pilihan utama dan berkeadilan bagi kedua belah pihak yaitu buruh dan pengusaha yang diberi keleluasaan untuk memilih juru damai yaitu konsiliator atau mediator yang ada atau dengan kata lain ada kebebasan untuk memilih model kelembagaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, menghilangkan kelemahan yang ada pada model penyelesaian sengketa yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau out of court dispute settlement serta memfasilitasi terbentuknya sistem arbitrasi yang bebas/independent, mandiri, dan berwibawa.

 

Terhadap unjuk rasa kelompok buruh yang sebagian berkeinginan untuk mengubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 seharusnya lebih ditujukan untuk memperbaiki kekurangan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tersebut bukan mengubah keseluruhannya. Sebagaimana peribahasa: “Benci akan mencit seekor, rengkiang disunu (karena tikus seekor maka lumbung dibakar)”.

 

*) Sugeng Santoso PN adalah Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Mahkamah Agung RI. Lulusan Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

 

Catatan Redaksi:

Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua