Senin, 29 April 2019

Masuki Era Digital, BPSK Diminta Anut Konsep Online Dispute

Dari 200 BPSK yang tersedia di seluruh Indonesia, hanya 70 BPSK yang tercatat aktif memberikan pelayanan kepada konsumen.
Fitri Novia Heriani
Akademisi Tindak Pidana Ekonomi dan Perlindungan Konsumen, Yusuf Shofie. Foto: RES

Era digitalisasi merupakan hasil dari kemajuan teknologi yang tak bisa dihindari. Digitalisasi ini ditandai dengan perubahan sikap dan kebiasaan manusia dalam berinteraksi dan melakukan kegiatannya serhari-sehari yang semuanya bisa dilakukan serba online.

 

Dalam konteks ini, potensi sengketa yang muncul antara konsumen dan masyarakat pun cukup tinggi. Selain karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang hak dan kewajiban konsumen, perjanjian antar kedua belah pihak yang dilakukan secara elektronik kerap diabaikan dan merugikan konsumen. Salah satu contohnya adalah tentang Pinjaman Online.

 

Akademisi Tindak Pidana Ekonomi dan Perlindungan Konsumen, Yusuf Shofie, mengatakan bahwa untuk menghadapi era digitalisasi, pemerintah mau tidak mau harus melakukan perubahan konsep dalam perlindungan konsumen. Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sudah selayaknya menganut konsep digital.

 

Apa yang dimaksud oleh Yusuf Shofie? Maksudnya adalah BPSK harus siap menyediakan penyelesaian sengketa konsumen melalui online atau online dispute. Menurut Yusuf, efektivitas online dispute lebih baik ketimbang harus bertatap muka dalam beberapa kali pertemuan. Selain mengurangi biaya bagi kedua belah pihak, online dispute juga mempersingkat waktu penyelesaian sengketa.

 

“Kalau bicara tentang strategi, para pihak harus hadir ketika diundang BPSK, untuk memastikan penyelesaian sengketa dengan model apa. Karena bicara digital, digital sendiri di defenisikan apa, apakah online dispute. Kalau online dispute ya tentu juga mengurangi pertemuan para pihak, ya paling banter pada saat choice of forum, saat pembuktian ketika sudah milih mediasi atau arbitrase, dan kemudian putusan, saya kira cukup tiga kali pertemuan. Dan praktik ini harusnya dimungkinkan,” kata Yusuf kepada hukumonline, Senin (29/4).

 

Dengan adanya era digitalisasi, lanjutnya, BPSK harusnya mempermudah akses konsumen untuk melaporkan sengketa. BPSK harus lebih responsif melihat sengketa konsumen yang terjadi.

 

Selain itu, Yusuf juga menyoroti mengenai keberadaan BPSK yang saat ini masih jauh dari harapan. Dari total 200 BPSK yang ada di seluruh Indonesia, hanya 70 BPSK yang aktif memberikan pelayanan kepada konsumen. Sementara sisanya, kegiatannya nyaris tak terlihat.

 

“Sekarang BPSK yang aktif itu baru 70-an itu belum apa-apa dari semua jumlah yang harusnya ada. Harusnya BPSK ada di semua kaupaten dan kota di Indonesia kecuali DKI Jakarta yang BPSK ada di Provinsi. BPSK ini harusnya di bina oleh pemerintah supaya lebih responsif, jadi bukan berarti menjemput sengketa tapi harus dimudahkan seperti OJK yang pengadu diberi password,” tambahnya.

 

(Baca: Napak Tilas 20 Tahun UU Perlindungan Konsumen)

 

Sebelumnya, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyoroti beberapa hal mengenai perlindungan konsumen di Indonesia. Ketua YLKI Tulus Abadi menyampaikan ada tiga hal yang masih menjadi catatan bagi pemerintah terkait perlindungan konsumen.

 

Pertama, keberadaan UUPK dinilai belum cukup ampuh memberikan perlindungan pada konsumen. Hal ini disebabkan pemerintah belum serius menjadikan UUPK sebagai basis hukum untuk melindungi dan memberdayakan konsumen. Rendahnya Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) yang masih bertengger pada skor 40,41 adalah buktinya.

 

Kedua, jika disandingkan dengan derasnya gempuran era digital ekonomi, rendahnya IKK di Indonesia adalah hal ironis. Sebab rendahnya IKK berkelindan dengan rendahnya literasi digital konsumen. Pantaslah jika konsumen Indonesia saat ini ada kecenderungan menjadi korban produk-produk ekonomi digital, seperti e-commerce dan finansial teknologi. Hal ini ditandai dengan tingginya pengaduan konsumen di YLKI terkait produk ekonomi digital tersebut.

 

Dan ketiga, Tulus menambahkan lebih ironis manakala pemerintah masih abai terhadap upaya melindungi konsumen terhadap produk produk ekonomi digital tersebut. Hal ini dibuktikan dengan masih mangkraknya RPP tentang belanja online.

 

Oleh karena itu, lanjut Tulus, pemerintah harus menjadikan Harkonas sebagai momen untuk meningkatkan keberdayaan konsumen Indonesia, yang ditandai dengan meningkatnya skor IKK. Terkait hal ini, dan dalam konteks hasil pilpres dan pemilu legislatif, lima tahun ke depan pemerintah harus menjadikan isu perlindungan konsumen dan indeks keberdayaan konsumen menjadi arus utama dalam mengambil kebijakan yang berdampak terhadap konsumen.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua