Selasa, 30 April 2019

Pelaku Usaha Diminta Berhati-Hati, Pengadilan Dapat Membatalkan Klausula Baku

Ada upaya dari sebagian konsumen yang paham agar terjadi perbaikan dan perubahan perilaku dari pelaku usaha.
Moh Dani Pratama Huzaini
David ML Tobing dalam pelatihan yang diselenggarakan hukumonline di Jakarta, Senin (29/4). Foto: RES

Pengadilan melalui majelis hakim bisa mengintervensi klausula baku. Pengadilan pernah membatalkan klausula atau perjanjian baku yang terlebih dahulu telah ditetapkan oleh pelaku usaha dalam beberapa perkara sengketa konsumen. Sebaliknya, meskipun UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa klausula baku memiliki sifat yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen namun, dalam beberapa kasus, ternyata hakim berpandangan lain. Untuk itu, pelaku usaha mesti lebih berhati-hati.

Advokat yang sering menangani isu konsumen, David ML Tobing mengingatkan pelaku usaha. “Klausula baku yang sudah diletakkan di dalam perjanjian, baik itu ditandatangani kedua belah pihak maupun yang tidak ditandatangai oleh kedua belah pihak, sudah ada beberapa kasus diputuskan hakim batal demi hukum,” ujarnya dalam pelatihan yang diselenggarakan hukumonline tentang Strategi Menghadapi Gugatan Konsumen Serta Perkembangannya di Era Digital dan Dinamika Perlindungan Konsumen, Senin (29/4), di Jakarta.

Untuk itu, David mengingatkan kepada pelaku usaha untuk lebih berhati-hati membuat dan menetapkan klausula baku. Sekalipun klausula baku telah ditandatangani oleh konsumen, pelaku usaha sebaiknya tidak terlena dengan sifat mengikat dan wajib dipenuhinya sebuah klausula atau perjanjian baku. Sebab, bukan tidak mungkin klausula baku itu dipersoalkan di kemudian hari jika terjadi sengketa.

(Baca juga: Jalan Mendaki Menjerat Korporasi Pelanggar Hak-Hak Konsumen).

Contohnya, dalam kasus penarikan biaya pemeliharaan rekening tabungan oleh Bank Standard Chartered kepada nasabah yang pernah terjadi pada April 1999. Pengadilan memutuskan menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh bank batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Pertimbangan majelis hakim, pihak perbankan memiliki kewajiban untuk memberi informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharan sedangkan tentang klausula baku dilarang dan dinyatakan batal demi hukum.

Dalam persidangan terungkap alasan Bank melakukan penarikan biaya pemeliharaan rekening. Bank bersikukuh beranggapan apa yang dilakukannya sah secara hokum karena sudah mendapat persetujuan secara diam-diam dari konsumen. Apalagi konsumen telah menandatangani form aplikasi yang memuat klalusula bahwa konsumen tunduk sepenuhnya pada prosedur perbankan yang telah ditetapkan. Selain itu melalui perjanjian tersebut, juga terdapat klausula yang menyatakan bank berhak mengubah syarat dan ketentuan yang berlaku tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Dalam pertimbangannya majelis hakim menyatakan klausula baku tidak dapat dipertahankan keabsahannya. Mungkin saja pelaku usaha tidak memiliki niat merugikan konsumen. Karena itu, David mengingatkan agar pelaku usaha me-review klausula baku yang telah ditetapkan secara sepihak untuk memastikan tidak adanya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. “Apakah ketentuan tersebut menganut klausula baku yang dilarang? Jadi cek (kembali), itu yang harus dia (pelaku usaha) lakukan,” ujar David kepada hukumonline.

(Baca juga: Napak Tilas 20 Tahun UU Perlindungan Konsumen).

Menurut Pasal 18 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, terdapat sejumlah hal yang dilarang untuk untuk dituangkan dalam klausula baku.

Sementara untuk sektor pelaku usaha jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan edaran yang secara khusus mengatur mengenai sejumlah larangan dalam klausula atau perjanjian baku. Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku memuat beberapa larangan.

Jika ditinjau dari sifatnya yang merugikan atau tidak terhadap konsumen, David mengatakan bahwa secara prinsip pencantuman klausula baku yang telah dilarang mutlak mesti dilaksanakan oleh pelaku usaha. Jika masih ditemukan adanya pelaku usaha yang bersikeras mencantumkan klausula baku yang telah dilarang oleh peraturan perundang-undangan, ada  sanksi pidana mengintai para pelaku usaha.

“Kalau melanggar UU Perlindungan konsumen maka sanksinya bisa kena pidana sehingga jangan berfiikir kalau gak dikomplain konsumen terus itu aman. Tidak, itu bisa penyidik PNS Kemendag dan polisi bisa bertindak,” ujar David.

Untuk itu pelaku usaha diimbau agar lebih berhati-hati dan tidak bermain-main dengan klausula baku. Gugatan konsumen terhadap pelaku usaha acapkali disebabkan bukan hanya aspek kepentingan pribadi konsumen yang terganggu, tetapi juga agar konsumen lain tidak mengalami kerugian yang sama. Pelaku usaha perlu paham bahwa ada upaya dari sebagian konsumen agar terjadi perubahan perilaku pelaku usaha.

Terkait hal ini, Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen menyebutkan salah satu tugas badan penyelesaian sengketa konsumen adalah melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku. Demikian juga Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdaganagn Nomor 350/MPP/Kep/2001 mengatur pengawasan terhadap pencantuman klausula baku dilakukan oleh BPSK dengan atau tanpa pengaduan dari konsumen.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Yarsi, yang juga mentan komisioner Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Yusuf Shofie, menjelaskan sejumlah kriteria sengketa konsumen. Ada dua subyek hokum dalam sengketa itu, yakni pelaku usaha dan konsumen. Ada juga objek transkasi konsumen, dalam hal ini harus jelas dan tegas barang dan/atau jasa tertentu yang menjadi objek transaksi.

(Yusuf Shofie, mantan komisioner BPKN. Foto: RES)

Selain itu, objek transaksi konsumen tersebut harus dipastikan hanya untuk konsumsi atau pemanfaatn akhir konsumen tersebut. Baik untuk diri sendiri, kelaurga, atau orang lain serta makhluk hidup lain sehingga dapat dipahami bahwa objek tersebut tidak untuk diperdagangkan kembali. Penting juga dipahami ada norma hukum UU Perlindungan Konsumen.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua