Selasa, 30 April 2019

Pemerintah Susun Kebijakan Perdagangan Karbon

Berdasarkan kajian Kemitraan, penurunan emisi gas rumah kaca belum mencapai target.
Moh. Dani Pratama Huzaini
Hutan dapat berguna untuk mengurangi emisi. Foto ilustrasi hutan. Foto: MYS

Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tengah merumuskan rencana kebijakan pengembangan pasar karbon. Penyusuna kebijakan ini penting karena hingga kini, Indonesia belum memiliki mekanisme baku terkait perdagangan karbon. Padahal, praktik perdagangan karbon sudah berlangsung di Tanah Air.

Direktur Mobilisasi Perubahan Iklim KLHK, Wahyu Marjaka, menjelaskan Pemerintah masih menyusun kebijakan dimaksud dengan melibatkan para pemangku kepentingan. Ada banyak aturan yang harus disinkronisasi dalam proses penyusunan kebijakan perdagangan karbon. Salah satunya pendanaan. “Bagaimana mendesain gap pendanaan yang besar untuk mendukung pencapaian target emisi karbon,” ujar Wahyu dalam diskusi yang diselenggarakan Kemitraan di Jakarta, Selasa (30/4).

Namun, hingga saat ini belum diputuskan jenis peraturan perundang-undangan apa yang akan dihasilkan. Artinya, pemerintah belum selesai memutuskan apakah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Peraturan Menteri KLHK, Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Presiden (Perpres). Ada banyak hal yang akan diatur dan banyak pemangku kepentingan yang akan dilibatkan. Untuk  itu masih membutuhkan waktu untuk menyelesaikan keputusan tersebut. “Pemerintah, CSO, dan juga publik punya kepentingan yang sama,” ujar Wahyu.

Wahyu menjelaskan KLHK telah berupaya menyiasati beberapa pendekatan untuk mengatasi ketimpangan aspek finansial. Salah satunya dengan membuat terobosan infrastruktur pembiayaan. Cuma, pendekatan apa yang dipilih sangat bergantung pada komitmen perubahan iklim dan karbon di internal pemerintah.

Kemitraan telah melakukan kajian atas harga pasar karbon. Menurut peneliti Kemitraan, Astri Arini Waluyo, hingga tahun 2017 telah terjadi penurunan tingkat emisi Gas Rumah Kaca (GRK) meskipun belum mencapai target mandiri Nationally Determined Contibution (NDC) sebesar 29% dari skenario Business as Usual 2030. Penurunan tingkat emisi GRK pada 2016  adalah sebuah kemajuan mengingat pada 2015 terjadi lonjakan emisi yang begitu besar meskipun telah dilakukan upaya mitigasi.

Arini menjelaskan lonjakan tingkat emisi bisa tetap saja terjadi meskipun sudah dilakukan upaya penurunan emisi. Lonjakan terjadi karena kejadian atau kegiatan yang menghasilkan emisi gas dalam jumlah besar seperti kebakaran lahan dan hutan, atau pengoperasian pembangkit tenaga listrik dengan tenaga batu bara.

Berkaitan dengan aspek finansial, Kemitraan memperkirakan kebutuhan pendanaan untuk mencapai target penurunan emisi rata-rata setiap tahunnya mencapai Rp266,25 triliun. Angka ini sangat besar jika dibandingkan dengan total pembiayaan APBN untuk kegiatan mitigasi perubahan iklim yang hanya sebesar Rp78,7 triliun pada tahun 2017. Meskipun angka ini menunjukkan terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya (Rp59,3 triliun), tetap saja tidak sebanding dengan angka yang ditemukan berdasarkan kalkulasi Kemitraan.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua