Kamis, 02 Mei 2019

Kisruh Pendidikan Advokat, Jangan Sampai Hak Konsumen Terlupakan

Layanan jasa profesi advokat termasuk bisnis. Hubungan advokat-klien pada dasarnya hubungan pelaku usaha dengan konsumen.
Norman Edwin Elnizar
Diskusi mengenai Permen Ristek Dikti tentang profesi advokat yang diselenggarakan hukumonline bersama pemangku kepentingan pada 5 April lalu. Foto: RES

Perdebatan tentang penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) sebagai program di bawah naungan universitas masih belum tuntas. Sejumlah penolakan bergulir dari kalangan advokat sejak isu ini mengemuka pada akhir Maret lalu.

Organisasi advokat sudah secara resmi mengajukan uji materi terhadap Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Pendidikan Tinggi (Permenristek Dikti) No. 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat ke Mahkamah Agung. Ada juga yang ingin menempuh upaya diplomasi dan dialog dengan pemerintah untuk membahas jalan keluar terbaik.

Di tengah adu argumentasi tentang bagaimana seharusnya calon advokat dipersiapkan, hak para pencari keadilan selaku konsumen jasa hukum advokat nampak perlu mendapat perhatian. Perhatian ini penting jika menggunakan perspektif bahwa klien dapat dikualifikasi sebagai konsumen yang mendapatkan jasa dari seorang advokat.

(Baca juga: Pemerintah Ubah Cara Rekrutmen Advokat, Sejalan atau Bertentangan UU Advokat?).

David M.L. Tobing, advokat yang dikenal sebagai ahli hukum perlindungan konsumen mengajak semua pihak berkepentingan untuk memperhatikan hak-hak konsumen dalam pelayanan barang dan jasa. David mengingatkan bahwa hubungan hukum antara advokat dengan klien pada dasarnya juga antara pelaku usaha jasa dengan konsumen. Rezim hukum perlindungan konsumen juga mengikat profesi advokat dalam memberikan jasanya kepada klien.

“Suatu jasa yang mau ditawarkan harus memenuhi standar kualitas, ini fatal kalau sampai terjadi ‘malpraktik’ dalam memberikan jasa hukum,” kata David kepada hukumonline.

Oleh karena itu, kisruh soal pendidikan advokat harusnya diarahkan pada standar kualitas yang dihasilkan. Persoalannya bukan pada siapa yang menyelenggarakan PKPA, berapa besar biayanya, atau berapa lama durasinya. Persoalannya justru bagaimana membangun kesamaan standar kualitas advokat yang dihasilkan melalui PKPA, dan ini harus menjadi perhatian serius.

“Sekarang ini dengan banyaknya organisasi advokat, penyelenggara PKPA, pemberi izin praktik, tidak bisa dicapai kesepakatan standar minimum apa yang harus dicapai,” David melanjutkan. Bahkan, perkembangan kualitas advokat bisa terhambat. Perlu ada kesepakatan soal satu standar kompetensi dan metode pengangkatan advokat sampai memiliki izin praktik jasa hukum.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua