Kamis, 02 Mei 2019

Wacana Pemindahan Ibukota Negara RI Oleh: Alfin Sulaiman*)

​​​​​​​Keputusan untuk memindahkan lokasi Ibukota Negara ke luar wilayah Jawa harus benar-benar dipertimbangkan secara kalkulatif dan komprehensif.
RED
Alfin Sulaiman. Foto: Istimewa

Pasca Sidang Kabinet tanggal 29 April 2019, Presiden Joko Widodo memutuskan secara lisan bahwa Ibukota Negara Republik Indonesia akan dipindahkan ke wilayah luar Jawa. Jika hal ini akan ditindaklanjuti dan direalisasikan secara serius maka tentunya akan menjadi suatu keputusan politik yang sangat signifikan dan berdampak luas.

 

Secara yuridis-historis, penetapan kota Jakarta sebagai Ibukota Negara RI didasarkan pada ketentuan Pasal 1 UU No. 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya Tetap Sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia Dengan Nama “Jakarta”.

 

Meskipun dalam Konsiderans “Menimbang” dan Penjelasan Umum UU ini disebutkan pula bahwa secara politis dan proklamatis, “…DKI Jakarta Raya, merupakan kota pencetusan proklamasi kemerdekaan serta pusat penggerak segala aktivitas revolusi dan penyebar ideologi Panca Sila ke seluruh penjuru dunia serta telah menjadi Ibu-Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan nama Jakarta sejak Bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya…”, bahkan dalam Penjelasan Umum angka 2 UU ini disebutkan pula bahwa: “Dengan dinyatakan DKI Jakarta Raya tetap menjadi Ibukota Negara Republik Indonesia dengan nama “Jakarta”, dapatlah dihilangkan segala keragu-raguan yang pernah timbul, berhubung dengan adanya keinginan-keinginan untuk memindahkan Ibukota Negara Republik Indonesia ke tempat lain”.

 

UU No. 10/1964 tersebut saat ini masih berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 36 UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengatur bahwa “Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau tidak diatur khusus dalam Undang-Undang ini” dan di dalam Pasal 3 UU No. 29/2007 ini semakin ditegaskan pula ketentuan bahwa “Provinsi DKI Jakarta berkedudukan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

 

Dengan ditetapkannya kota Jakarta sebagai Ibukota Negaramelalui instrumen Undang-Undang maka secara yuridis-politis, penetapan lokasi Ibukota Negara haruslah melalui pembahasan dan persetujuan bersama dari perwakilan rakyat secara nasional (DPR) dalam bentuk perubahan atau penggantian terhadap UU No. 29/2007.

 

Dalam kalimat lain yang lebih lugas, Presiden tidak dibenarkan untuk secara sepihak memindahkan lokasi Ibukota Negara, kecuali Presiden, dalam hal dapat membuktikan bahwa telah terjadi suatu “kegentingan yang memaksa”, akan menetapkan suatu Perppu mengenai hal itu, yang ini pun pada waktunya nanti secara definitif memerlukan pesetujuan bersama dari perwakilan rakyat secara nasional (DPR) untuk menjadi Undang-Undang.

 

Selain itu, dalam berbagai Undang-Undang yang mengatur lembaga tingi negara (UU MK, UU MK, UU BPK, UU KY, dan lain sebagainya) pada umumnya juga mengatur bahwa lembaga-lembaga tinggi negara tersebut berkedudukan di Ibukota Negara. Sehingga manakala terdapat suatu perubahan atau penggantian terhadap UU No. 29/2007, khususnya mengenai pemindahan lokasi Ibukota Negara, maka secara otomatis lembaga-lembaga tinggi negara tersebut harus juga berpindah kedudukannya mengikuti keputusan politik yang disetujui bersama antara Presiden dan DPR dalam bentuk suatu UU yang mengubah atau mengganti UU No. 29/2007.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua