Kamis, 02 Mei 2019

Mayday 2019: Beragam Tuntutan Kesejahteraan Buruh

Seperti, menghapus PP Pengupahan, menolak PHK massal, outsourcing, perampasan lahan, penyelesaian konflik agraria, dan penegakan hukum ketenagakerjaan.
Ady Thea DA
Ribuan buruh bergerak menuju Istana Merdeka saat menolak PP No. 78/2015 tentang Pengupahan di Jakarta. Foto: RES

Beragam tuntutan isu kesejahteraan disuarakan buruh dalam peringatan Mayday 2019, kemarin. Serikat buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) seperti KASBI, KPBI, KSN, GSBN dan KPA mengusung tolak PP No.78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, menolak pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, outsourcing, termasuk isu Pemilu 2019.  

 

Ketua Umum KASBI, Nining Elitos, mengatakan Mayday 2019 momentum penting bagi buruh untuk menyatukan kekuatan rakyat khususnya di tahun politik ini. Sebab, kalangan buruh dan rakyat Indonesia secara umum telah terpecah oleh sentimen ras dan fanatisme selama proses pemilu. Padahal, belum tentu pemenang pemilu akan membawa perubahan signifikan bagi rakyat. Menurutnya, kaum buruh harus menolak setimen ras dan mengecam tindakan pemaksaan kehendak berdasarkan isu agama.

 

Nining menegaskan kaum buruh Indonesia bagian dari masyarakat dunia. Karena itu, penting memberi dukungan dan solidaritas terhadap perjuangan rakyat di negara lain seperti Palestina, Venezuela dan Kuba. “Kaum buruh dan rakyat sedunia harus semakin mempererat solidaritas, memperkuat persatuannya, dan bersama-sama menyerukan hentikan perang yang mengorbankan rakyat,” kata Nining dalam konferensi pers belum lama ini di Jakarta. Baca Juga: Mayday 2019, Tiga Masukan Revisi PP Pengupahan

 

Ketua Umum KPBI Ilhamsyah menilai dalam kurun waktu lima tahun terakhir tidak ada kebijakan pemerintah yang membela buruh termasuk elit politik yang bertarung dalam pemilu. Justru, jelang lebaran gelombang PHK massal kerap terjadi karena pengusaha berupaya menghindari kewajiban membayar tunjangan hari raya keagamaan (THR). Bahkan, saat ini demonstrasi buruh menolak PHK massal sudah banyak terjadi di beberapa daerah seperti Jakarta, Jawa Barat, dan Papua.

 

Selain PHK massal, Ilhamsyah menilai kesejahteraan buruh semakin menurun karena penggunaan hubungan kerja fleksibel seperti outsourcing. Sistem kerja kontrak berkepanjangan diperparah dengan sistem pemagangan. “PP Pengupahan telah menekan upah buruh. Karena itu, dalam Mayday 2019 kita semakin keras menyuarakan tuntutan terkait kesejahteraan buruh,” tegasnya.

 

Sekjend Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) Dewi Kartika menilai persoalan buruh juga berkaitan dengan masalah yang dihadapi petani. Salah satu penyebab rendahnya posisi tawar buruh karena perampasan tanah di desa makin besar. Perampasan itu bukan hanya dilakukan oleh korporasi, tapi juga negara. Untuk menyambung hidup, petani yang dirampas tanahnya itu pergi ke kota untuk bersaing dengan angkatan kerja lainnya menjadi buruh.

 

Saat ini tingkat kesejahteraan petani di desa tidak bisa menjamin masa depannya, sehingga mendorong pemuda desa melakukan migrasi ke kota-kota besar. “Dalam Mayday kali ini kaum tani bersama buruh akan menyarankan agar perampasan tanah, konflik agraria, dan kriminalisasi terhadap petani segera dihentikan,” ujar Dewi.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua