Jumat, 03 Mei 2019

Banyak Advokat Bingung Aspek Pajak Pertambangan, IKHAPI Gelar Pelatihan

Salah satu persoalannya lantaran obesitas peraturan perundang-undangan.
Rofiq Hidayat
(Kiri ke kanan) Gorga Ritonga, Joyada Siallagan, dan Katrinawaty Lasena. Foto: RFQ

Dalam rangka peningkatan kompetensi dan kemampuan dalam aspek pajak serta legal  perusahaan pertambangan, Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI) menggelar pendidikan profesi berkelanjutan bagi para anggota IKHAPI maupun masyarakat umum yang concern di bidang perpajakan di sektor pertambangan.

 

Presiden IKHAPI Joyada Siallagan mengatakan pendidikan profesi berkelanjutan di bidang perpajakan amatlah penting. Apalagi di tengah permasalahan hukum dan perpajakan, praktisi hukum diwajibkan memiliki kompetensi yang mumpuni. Ditambah lagi, pajak merupakan sumber pendapatan negara, sehingga sektor ini dalam dunia usaha amatlah kompleks.

 

“Apalagi pengaturan atas pertambangan ini, banyak sekali atau disebut obesitas peraturan yang mengakibatan kami sebagai advokat pajak kebingungan, mana yang digunakan,” ujarnya Joyada di Jakarta, Kamis (2/5).

 

Obesitas peraturan perpajakan, lanjut Joyada, tersebar di usaha pertambangan. Bahkan tak jarang ada advokat perpajakan yang masih bingung antara aturan yang diterbitkan Direktorat Jenderal Perpajakan (DJP) Kementerian Keuangan dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

 

Ia berharap, melalui pendidikan profesi berkelanjutan yang digelar IKHAPI ini dapat menjadi langkah dalam mengupas permasalahan dalam penanganan aspek pajak terhadap perusahaan pertambangan. Selain itu, pendidikan profesi berkelanjutan ini juga sebagai instrumen dalam meningkatkan kompetensi advokat di bidang perpajakan dalam usaha pertambangan.

 

“Untuk itu sebagai suatu organisasi profesi, IHKAPI dengan motonya penegakan hukum pajak berkeadilan  bekerja sama dengan TBI Institute melaksanakan pendidikan profesi berkelanjutan,” ujarnya dalam sebuah kelas pelatihan bertajuk ‘Aspek Pajak dan Legal  atas Perusahaan Pertambangan’ itu.

 

Dalam acara pelatihan tersebut, diurai berbagai  aspek perpajakan di bidang pertambangan. Joyada percaya bahwa pendidikan profesi berkelanjutan memilik peran penting dalam membangun dan meningkatkan kemampuan atau skill bagi advokat atau kuasa hukum di bidang perpajakan. Sehingga para anggota IKHAPI dapat mengantisipasi masalah yang timbul baik saat menangani sektor perpajakan di industri pertambangan.

 

Lebih lanjut Joyada berpendapat, program profesi lanjutan seperti ini bakal digelar berkala oleh IKHAPI. Program seperti ini menjadi penting bagi praktisi hukum maupun praktisi perpajakan yang berkecimpung di dunia pertambangan. “Khususnya anggota IKHAPI, sehingga nanti dalam menjalankan profesinya para peserta PPL dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan kompetensinya atau kapasitasnya masing-masing,” ujarnya.

 

Baca:

 

Di tempat yang sama, Ketua Umum Himpunan Konsultan Hukum Pertambangan Indonesia (HKHPI) Katrinawaty Lasena menambahkan, banyaknya aturan di bidang pertambangan menyulitkan para advokat dalam menangani sengketa perpajakan di industri pertambangan.

 

“Karena masih terdapat celah dalam peraturan yang dibuat pemerintah sendiri. Nah bagaimana ke depan UU Pertambangan itu dibuat seminimalis mungkin, tetapi bisa menyelesaikan semua masalah-masalah,” ujar wanita yang disapa Katrin ini.

 

Dinamisnya perkembangan perpajakan dan pertambangan membuat banyak lahirnya aturan pelaksana di bawah UU berkaitan dua sektor tersebut. Untuk itu, program pendidikan berkelanjutan seperti pelatihan yang digelar IKHAPI ini berguna bagi advokat maupun konsultan pajak yang ingin memperbaharui pengetahuannya di bidang pajak pertambangan.

 

Selain menambah pengetahuan, pelatihan seperti ini juga dapat membuat advokat atau konsultan pajak ikut andil memberikan sumbangsih pengetahuannya terhadap regulasi perpajakan di sektor pertambangan. “Ke depan bagaimana kita akan memberikan rekomendasi bagaimana simplenya yang berlaku di Indonesia agar kita bisa melahirkan UU yang bisa menyelesaikan masalah,” ujarnya.

 

Analis Senior Perpajakan DJP Kemenkeu Gorga Ritonga mengakui obesitasnya pengaturan perpajakan terkait sektor pertambangan. Ia berharap, melalui program profesi berkelanjutan ini dapat menyosialisasikan berbagai aturan perpajakan di bidang pertambangan, khususnya bagi advokat yang bernaung di IKHAPI.

 

“Semakin tahu aturan ini (perpajakan di bidang pertambangan, red), maka semakin bagus,” pungkasnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua