Jumat, 03 May 2019

Simak Isu-Isu Menarik dalam Disertasi tentang Hukum Kepailitan Ini

Beberapa promovendus mengajukan pentingnya revisi UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Muhammad Yasin
Jimmy Simantuntak (ketiga dari kiri) usai mempertahankan disertasi tentang kepailitan di Unpad Bandung. Banyak kurator, advokat, hakim, dan akademisi yang menulis disertasi tentang kepailitan. Foto: Istimewa

Kepailitan merupakan salah satu isu hukum yang menarik untuk diteliti. Mereka yang bergelut di dunia akademik banyak menaruh perhatian pada isu ini karena hukum kepailitan merupakan salah satu mata kuliah yang diajarkan, tetapi juga karena peluang untuk meneliti kasus-kasusnya. Apalagi hukum kepailitan di Indonesia terus berkembang.

Setidaknya di Indonesia, sudah dua kali aturan kepailitan diubah sejak era failissements verordering 1905. Perubahan pertama, semula lewat Perppu, kemudian dikuatkan dengan UU No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan UU Kepailitan Menjadi Undang-Undang. Perubahan kedua adalah lewat UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan). Kini, revisi UU No. 37 Tahun 2004 sedang digodok. Pemerintah bersama tim ahli sudah berkali-kali mengadakan rapat untuk membahas rencana perubahan tersebut.

Perubahan itu tak lepas dari gagasan dan usulan yang muncul, terutama dari kalangan praktisi seperti kurator dan advokat. Beberapa di antaranya bahkan menuangkan gagasan itu saat mereka melanjutkan pendidikan ke tingkat doktoral ilmu hukum. Belum ada data lengkap yang berisi daftar disertasi mengenai kepailitan seluruh Indonesia. Tetapi ada beberapa yang berhasil ditelusuri hukumonline.

(Baca juga: Pelaksanaan Cross-Border Insolvency dalam Eksekusi Harta Pailit di Luar Negeri).

Karya Jimmy Simanjuntak, contohnya. Pria yang berprofesi sebagai kurator ini telah merampungkan disertasi doktor di Universitas Padjadjaran, Bandung, pada 5 Februari 2016 lalu. Kelahiran 20 Desember 1982 ini mempertahankan disertasinya ‘Kajian Yuridis Terhadap Praktik Kepailitan Sebagai Penyelesaian Utang Piutang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Rangka Mencapai Kepastian Hukum”.

Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) ini berangkat dari pemikiran bahwa UU Kepailitan sebagai sarana penyelesaian utang piutang tidak memberikan kepastian hukum karena adanya standar ganda dalam pelaksanaan pengajuan upaya hukum terhadap putusan pernyataan pailit. Upaya hukum kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) berdasarkan Pasal 11-14 UU Kepailitan dan rencana perdamaian kepada para kreditor berdasarkan Pasal 145 ayat (1) juncto Pasal 144 dilakukan dalam waktu yang serentak dan sekaligus. Atas putusan pailit pada Pengadilan Niaga dapat diajukan upaya hukum kasasi dan dalam waktu bersamaan debitor dapat pula mengajukan rencana perdamaian. Alhasil, dua upaya yang ditempuh debitor berpotensi menghasilkan dua putusan yang saling bertentangan. Jika putusan kasasi atau PK membatalkan pailit, maka putusan perdamaian menjadi gugur.

Berkaitan dengan kurator, menurut Jimmy, Pasal 72 UU Kepailitan belum memberikan perlindungan bagi kedudukan kurator sebagai lembaga penyelesai proses kepailitan. Sebab, UU Kepailitan tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bentuk dan ruang lingkup pertanggungjawaban kurator. Karena itu, ia mengusulkan amandemen Pasal 72 UU Kepailitan. Kelak, isinya menyebutkan bahwa pertanggungjawaban kurator bersifat perdata. “Bukan pertanggungjawaban pidana,” ujarnya kepada hukumonline.

Nama lain yang sohor dalam hukum kepailitan adalah Ricardo Simanjuntak. Pendiri firma hukum Ricardo Simanjuntak & Partners ini dikenal luas sebagai advokat dan kurator yang punya pengetahuan mumpuni di bidang hukum kepailitan dan asuransi. Ia berkali-kali menjadi pembicara di seminar nasional dan internasional yang membahas kedua topik itu. Disertasi: “Aspek-Aspek Transnasional Hukum Kepailitan Indonesia Dihubungkan dengan Kewenangan Kurator untuk Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit dalam Rangka  Pengembangan Perekonomian Indonesia”, berhasil dipertahankan Ricardo di Universitas Padjadjaran Bandung pada 19 Juni 2012 di  bawah bimbingan promotor Prof. Yudha Bhakti dan anggota tim promotor Prof. Djuhaendah Hasan dan An An Chandrawulan.

Disertasi Ricardo berangkat dari realitas lalu lintas bisnis yang kini tidak lagi terhalang oleh batas-batas geografis negara. Sangat mungkin terjadi satu perusahaan yang sudah multinasional mengalami kepailitan. Jika terjadi, kurator belum tentu dapat mengurus atau membereskan aset-aset perseroan yang tersebar di wilayah beberapa negara. Ada hak kedaulatan territorial negara berhadapan dengan foreign bankruptcy judgement.

Bank Dunia sebenarnya sudah membuat panduan (guidelines), yang mendorong komitmen bersama berupa pengakuan dan pelaksanaan putusan di antara negara-negara yang bersepakat. Misalnya, kurator asing memiliki akses langsung kepada pengadilan di negara-negara yang berwenang; penerapan prinsip non-diskriminasi terhadap kreditor tanpa memandang nasionalitasnya; dan proses yang jelas dan cepat untuk memperoleh pengakuan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan asing dalam kepailitan.

Pasal 212 dan 213 UU Kepailitan memang mengatur prinsip universalitas, tetapi prinsip ini bersifat pasif. Prinsip pasif ini mengakibatkan kurator yang diangkat oleh Pengadilan Niaga Indonesia tidak memiliki kewenangan penuh dalam pengurusan dan pemberesan seluruh harta pailit ketika ditemukan bahwa seluruh atau sebagian harta pailit berada di luar wilayah Indonesia. Prinsip universalitas aktif sudah sangat perlu diterapkan dalam hukum kepailitan di Indonesia, khususnya menghadapi konsekuensi integrasi ASEAN. Menurut Ricardo, perubahan Pasal 212-2014 UU kepailitan adalah suatu kebutuhan.

(Baca juga: Benarkah Harta Pailit Pribadi Berpengaruh pada Nikah dan Cerai? Begini Penjelasan Hukumnya).

Dari lulusan program doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia ada nama Siti Anisah. Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta ini menulis disertasi: “Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia”, di bawah bimbingan promotor Prof. Erman Rajagukguk dan co-promotor Nindyo Pramono. Siti Anisah berhasil mempertahankan disertasi itu dalam ujian terbuka pada 24 Juni 2008.

Dalam disertasinya, Siti Anisah menjelaskan bahwa perlindungan terhadap kepentingan kreditor dan debitor dalam UU Kepailitan  semakin bertambah tegas. Dapat dilihat antara lain dari semakin tegasnya ketentuan yang mengatur persyaratan  permohonan pernyataan pailit, yakni pengertian utang luas; kreditor separatis dan preferen dapat untuk didahulukan; ketentuan tentang lembaga paksa badan; actio pauliana; serta kreditor dapat mengajukan PKPU. Penelitian ini penting untuk menjawab pertanyaan (i) bagaimana perkembangan perlindungan terhadap kepentingan kreditor dan debitor dalam hukum kepailitan di Indonesia; (ii) bagaimana sikap Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam usaha melindungi kepentingan kreditor, debitor dan stakeholders? (iii) adakah persamaan dan perbedaan antara hukum kepailitan Barat  dengan hukum kepailitan Islam yang melindungi kepentingan kreditor dan debitor? (iv) bagaimana seharusnya UU Kepailitan di masa depan untuk melindungi kepentingan kreditor dan debitor?

Setelah melakukan kajian, ia menyimpulkan beberapa hal. Pertama, perlindungan terhadap kepentingan kreditor semakin bertambah tegas dalam UUKPKPU 2004. Dua UU sebelumnya, Failissementsverordening dan UU No. 4 Tahun 1998 pro terhadap perlindungan kepentingan kreditor. Kedua, implementasi UU Kepailitan  lebih berpihak kepada debitor. Buktinya, jumlah  jumlah debitor yang dinyatakan pailit kurang dari 50 persen dari jumlah permohonan pailit yang diajukan ke pengadilan niaga.  Sejak 1998-2007, ada 572 permohonan pernyataan pailit. Dari jumlah itu hanya 29 yang diajukan debitor. Sebanyak 513 permohonan, ditujukan kepada debitor perusahaan daripada debitor perorangan (59). Sementara, permohonan PKPU masih sedikit, yakni hanya 103 dari 572 permohonan pada periode yang sama. Permohonan pailit yang ditolak 167, dan dicabut 96 permohonan. Data menunjukkan selama 10 tahun debitor yang dinyatakan pailit 206, jika dirata-rata, dalam setiap tahun ada 20 permohonan pailit. Artinya, lembaga kepailitan kurang populer di Indonesia. Ketiga, terdapat banyak persamaan substansi hukum kepailitan Barat dan Islam meskipun untuk substansi yang sama dipergunakan terminologi yang berbeda. Keempat, UU Kepailitan seharusnya melindungi kepentingan kreditor, debitor dan stakeholders.

Foto: Acara ujian promosi terbuka doktor ilmu hukum di Fakultas Hukum UI Depok. 

Pada 2010, dosen Universitas Surabaya, Sylvia Janisriwati, juga berhasil mempertahankan disertasi “Konstruksi Hukum Kewenangan Bank Indonesia dalam Mengajukan Permohonan Pernyataan Paiit Terhadap Bank”. Hingga penelitian dilakukan Bank Indonesia belum pernah mengajukan pailit terhadap bank.

Berdasarkan penelitian Sylvia, terungkap  bahwa Bank Indonesia berusaha untuk tidak mempergunakan kewenangan yang diberikan Undang-Undang karena alasan bank merupakan usaha berkarakter khusus dan menyangkut kepentingan publik, serta tidak mengenal prosedur pailit. Bank Indonesia merasa khawatir kehilangan kewenangan jika m,engajukan pailit terhadap bank tertentu. Jika bank sudah dinyatakan pailit, yang mengendalikan bukan lagi Bank Indonesia, melainkan Pengadilan Niaga, hakim pengawas, dan kurator.

Advokat Hotman Paris Hutapea, juga termasuk salah satu yang menaruh perhatian pada isu ini. Disertasinya di Universitas Padjadjaran Bandung mengangkat topik ‘Kepailitan Berdasarkan Obligasi Dijamin (Guaranteed Secured Note) yang Diterbitkan oleh Perusahaan Special Purpose Vehicle (SPV) di Luar Negeri serta Dijamin oleh Perusahaan Indonesia”. Obligasi dijamin yang diterbitkan untuk tujuan menghindari pembayaran pajak atas bunga ke pemerintah dapat disebut obligasi yang melanggar dan seharusnya batal demi hukum karena tak memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata. Pendirian perusahaan SPV memang tak melanggar hukum, tetapi acapkali dididirkan untuk tujuan pelanggaran hukum. Horman juga menyebutkan dalam disertasinya bahwa Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung banyak mengeluarkan putusan menolak permohonan pailit dan PKPU berdasarkan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan.

Florianus Yudhi Priyo Amboro, dosen Universitas Internasional Batam, juga berhasil mempertahankan disertasi doktor tentang kepailitan di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta November 2018. Di bawah promotor Nindyo Pramono, Florianus mempertahankan disertasi berjudul “Perlindungan Investor Pemegang Saham Publik Melalui Restrukturisasi Utang dalam Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia Terhadap Perseroan Terbatas Go Public”.

Seperti dilansir dalam laman Universitas Gadjah Mada, promovendus menjelaskan implementasi restrukturisasi utang terhadap perusahaan go public berdasarkan hukum kepailitan Indonesia yang paling banyak digunakan dalam praktik adalah penjadwalan kembali pelunasan utang (rescheduling). Penjadwalan utang juga dikombinasikan dengan debt equity swap, hair cut, pengurangan dan penundaan jumlah bunga tertunggak, penjualan asset, equity carve-outs, dan penambahan utang baru. Restrukturisasi utang terdapat dalam perdamaian baik pada saat proses kepailitan maupun dalan PKPU.

Di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, tercatat pula disertasi Asra tentang Corporate Rescue, Key Concept dalam Kepailitan Korporasi, yang membahas antara lain pergeseran konsep kepailitan korporasi, dan sikap Mahkamah Agung dalam kepailitan perusahaan yang solven. Sementara di Universitas Airlangga, ada juga disertasi akademisi sekaligus pengamat hukum kepailitan, M. Hadi Subhan. Di Universitas Jember, ada Ivida Dewi Amrih Suci, seorang advokat, yang menulis disertasi tentang upaya renvoi di pengadilan niaga. Hakim yang pernah bertugas di Pengadilan Niaga, Andriani Nurdin, memperoleh gelar doktor ilmu hukum setelah mempertahankan disertasinya “Kepailitan Badan Usaha Milik Negara Berbentuk Persero Dikaitkan dengan Asas Kepastian Hukum Bagi Pengembangan Perekonomian Indonesia” di Universitas Padjadjaran Bandung.

Daftar lulusan doktor yang menulis disertasi tentang kepailitan mungkin masih dapat ditambahkan, baik dari kalangan kurator dan advokat, maupun hakim dan akademisi. Gagasan-gagasan mereka patut mendapat perhatian dalam proses revisi UU Kepailitan di masa mendatang.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua