Sabtu, 04 Mei 2019

BPHN Ingatkan 7 Kementerian Serius Rampungkan RUU Prioritas 2019

Karena nantinya di bulan Juni 16 RUU tersebut disampaikan ke DPR, kemudian September proses pembahasan RUU di DPR, dan pembahasan RUU selesai di DPR pada Desember 2019.
Agus Sahbani
Ilustrator: HGW

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) mengundang sejumlah Kementerian/Lembaga (K/L) untuk membahas dan mencari strategi merampungkan puluhan Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2019. Sebab, penyelesaian pembahasan Prolegnas Prioritas 2019 yang berjumlah 55 RUU masih terbilang minim.   

 

Kepala BPHN Prof R. Benny Riyanto meminta keseriusan seluruh K/L terutama yang berstatus sebagai pemrakarsa (inisiatif), setidaknya dapat melaporkan perkembangan pembahasan RUU di internal masing-masing. Dia juga menekankan kepada K/L untuk melampirkan sejumlah dokumen pendukung dalam laporan berkala yang nantinya disampaikan.

 

“Dari 55 RUU Prolegnas Prioritas 2019: 35 RUU prakarsa DPR, 16 RUU prakarsa Pemerintah, dan 4 RUU prakarsa DPD. Untuk 16 RUU prakarsa Pemerintah (K/L) merupakan tanggung jawab 7 kementerian untuk mempersiapkan Naskah Akademik dan draf RUU-nya,” kata Prof R Benny Riyanto saat memimpin Rapat Antar Kementerian/Lembaga Prolegnas dan Program Penyusunan PP dan Perpres 2019 di Gedung BPHN, Kamis (2/5/2019) seperti dikutip situs bphn.go.id 

 

Benny melanjutkan 7 kementerian pemrakarsa dimaksud yakni Kementerian Hukum dan HAM (8 RUU); Kementerian Keuangan (3 RUU); Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (1 RUU); Kementerian Kelautan dan Perikanan (1 RUU); Kementerian Komunikasi dan Informatika (1 RUU); Kementerian Kesehatan (1 RUU); dan Kementerian Pertahanan (1 RUU).

 

“Target penyusunan (16) RUU Tahun 2019 diharapkan disampaikan sebanyak tiga kali, bulan Juni (B06), September (B09), dan Desember (B12). Di bulan Juni (16) RUU disampaikan ke DPR, kemudian September proses pembahasan RUU di DPR, dan pembahasan RUU selesai di DPR pada Desember 2019,” kata Prof R Benny menerangkan.

 

 

Sebelumnya, DPR merasa optimis bakal merampungkan sekitar 20 RUU Prolegnas Prioritas 2019 di sisa masa jabatan DPR periode 2014-2019. Pernyataan itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR, Indra Iskandar, Rabu (24/4/2019) lalu. Namun, pasca masa pencoblosan, DPR harus segera mengejar ketertinggalan dalam pembahasan RUU yang lebih prioritas untuk diselesaikan.

 

“Kendalanya memang dalam pembahasan RUU antara DPR dan pemerintah kerap berbeda pandangan yang mengakibatkan pembahasan RUU terbengkalai. Bila saja menemui kesamaan pandangan, RUU bakal cepat dirampungkan pembahasannya,” ujar Indra. Baca Juga: Kinerja DPR Dikritik, Begini Tanggapan Ketua DPR

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua