Senin, 06 Mei 2019

Bincang Santai Hukumonline-Peneliti FH UNS Soal Fintech P2P

Persoalan perlindungan data pribadi juga menjadi topik dalam diskusi ini.
Mochammad Januar Rizki
Sejumlah dosen FH UNS saat berdiskusi dengan perwakilan Hukumonline. Foto: HOL

Perkembangan industri financial technology (fintech) peer to peer lending (P2P) atau pinjaman online semakin menarik dibicarakan berbagai kalangan. Tidak hanya pelaku usaha, dunia akademisi juga turut tertarik membahas industri yang digadang-gadang menyaingi perbankan ini. Atas alasan tersebut, para dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, berkunjung ke kantor Hukumonline untuk berbincang mengenai aspek hukum dan ragam perkembangan industri fintech.

 

Dalam diskusi yang dipandu Editor Riset dan Analisis Hukumonline.com, Ricky Pratomo, menyampaikan payung hukum fintech P2P ini yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam aturan tersebut mencantumkan berbagai ketentuan mengenai bentuk dan praktik bisnis fintech P2P, aturan main hingga perlindungan konsumen.

 

Ricky menjelaskan penggunaan fintech P2P semakin meningkat di masyarakat karena tidak hanya pembiayaan konsumtif tapi juga menyasar kegiatan produktif. Berbagai kegiatan produktif tersebut seperti sektor pertanian, perikanan hingga perdagangan. Menurutnya, layanan fintech P2P dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang selama ini tidak mampu dilayani perbankan.

 

Fintech P2P menghubungkan investor sebagai pemilik dana dengan nasabah yang membutuhkan modal. Perusahaan fintech P2P berperan sebagai penghubung kedua pihak tersebut. Investor akan mendapatkan keuntungan atau bunga dari dana yang disalurkan perusahaan fintech P2P kepada nasabahnya. Setiap transaksi ini tentunya terikat dengan perjanjian yang memiliki konsekuensi hukum.

 

Perlu diketahui, batasan bunga yang dipatok perusahaan fintech P2P kepada nasabahnya maksimal 0,8 persen per hari. Kemudian, terdapat jangka waktu batasan penagihan selama 90 hari bagi nasabah yang tidak mampu mengembalikan pinjaman tepat waktu. Apabila, jangka waktu tersebut terlewati maka biaya keterlambatan serta beban bunga tidak dikenakan kembali pada nasabah. Ketentuan ini terdapat dalam kode perilaku atau code of conduct Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

 

Selain itu, persoalan perlindungan data pribadi juga menjadi topik dalam diskusi ini. Sebab, dengan penggunaan perangkat teknologi smartphone memungkinkan perusahaan fintech P2P mengakses data pada smartphone nasabah. Namun, Ricky menjelaskan persoalan ini umumnya terjadi pada perusahaan fintech P2P ilegal atau tidak berizin Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

 

Sebab, perusahaan fintech P2P legal hanya diperbolehkan mengakses data nasabah melalui camera, microphone dan location (Camilan). Sedangkan, fintech P2P ilegal dapat mengakses kontak pribadi nasabah hingga galeri smartphone nasabah. Data-data tersebut digunakan untuk kepentingan penagihan secara intimidatif dan pelanggaran hukum lainnya.

 

Pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam tersebut juga membicaran ciri-ciri fintech P2P ilegal. Umumnya, fintech P2P ilegal ini menawarkan pinjaman lebih cepat dengan persyaratan yang lebih sedikit. Namun, fintech P2P ilegal ini menjerat dengan bunga dan denda jauh sangat tinggi sehingga menyebabkan nasabah kesulitan mengembalikan pinjaman tersebut. Kemudian, fintech P2P ilegal ini juga menagih secara kasar bahkan terdapat unsur pelecehan seksual kepada nasabahnya.

 

Kedatangan dosen FH UNS ini sehubungan dengan penelitian “Tekno-Legislasi dalam Pembangunan Tata Kelola Yurisdiksi Virtual Financial Technology (Fintech) Guna Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Keamanan Negara”. Tim penelitian ini beranggotakan empat orang yaitu Pranoto (Ketua Peneliti), Munawar Kholil (Anggota Peneliti), Annisa Fidela Shanti (Pembantu Peneliti), Dhini Winahyu Hapsari (Pembantu Peneliti).

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua