Senin, 06 Mei 2019

Payung Hukum Semu Ojek Online Oleh: Bagus Aditya*)

Kementerian Perhubungan tetap harus menyiapkan argumentasi yang kuat untuk mengantisipasi munculnya gugatan uji materiil terhadap Permenhub 12/2019 dan Kepmenhub 384/2019 oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan.
RED
Bagus Aditya. Foto: Istimewa

Kementerian Perhubungan mulai bersikap tegas terhadap Gojek dan Grab yang telah menghadirkan ratusan pengemudi ojek online di Indonesia, namun di sisi lain kerap dituding tidak transparan dalam menentukan bagian keuntungan bagi para mitra pengemudi. Beberapa waktu yang lalu, Kementerian Perhubungan menerbitkan dua peraturan terkait ojek online.

 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 12 Tahun 2019 (Permenhub 12/2019) mengatur mengenai persyaratan terkait keselamatan dan keamanan yang harus dipenuhi oleh pengemudi maupun perusahaan aplikasi. Termasuk dalam cakupan pengaturannya, antara lain, adalah kewajiban bagi pengemudi untuk memiliki Surat Izin mengemudi, tidak membawa penumpang melebihi dari satu orang, dan mengendarai kendaraan bermotor dengan Surat Tanda Kendaraan Bermotor yang masih berlaku.

 

Sedangkan bagi perusahaan aplikasi terdapat kewajiban untuk mencantumkan identitas pengemudi dan penumpang di dalam aplikasi, mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan dalam aplikasi, serta melengkapi aplikasi dengan fitur tombol darurat (panic button).

 

Kementerian Perhubungan kemudian juga menerbitkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 348 Tahun 2019 (Kepmenhub 348/2019) yang mengatur mengenai pedoman perhitungan biaya jasa penggunaan sepeda motor yang dilakukan dengan aplikasi. Peraturan ini mengatur formula perhitungan biaya jasa.

 

Kepmenhub 348/2019 merinci biaya jasa batas bawah, batas atas, dan biaya jasa minimal. Pembatasan tersebut dilakukan melalui sistem zonasi. Contohnya, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi masuk dalam zona II. Pada zona II biaya jasa batas bawah ditetapkan sebesar Rp 2.000/km dan biaya jasa batas atas sebesar 2.500/km. Sedangkan biaya jasa minimal ada pada rentang Rp 8.000,00 sampai dengan Rp 10.000,00.

 

Sebelum menelaah lebih lanjut kedua peraturan tadi maka kita perlu melihat keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVI/2018. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) berbicara mengenai angkutan jalan yang mengangkut orang dan/atau barang dengan mendapat bayaran, dengan demikian diperlukan suatu kriteria yang dapat memberikan keselamatan dan keamanan bagi pelaku maupun pengguna angkutan tersebut.

 

Tujuan pengaturan UU LLAJ adalah agar warga negara menggunakan angkutan jalan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan. Mahkamah Konstitusi secara implisit berpendapat bahwa UU LLAJ dapat mengatur jenis kendaraan apa saja yang dianggap aman untuk dijadikan kendaraan bermotor umum. Selama sepeda motor tidak dikategorikan dalam UU LLAJ sebagai kendaraan yang aman untuk digunakan sebagai kendaraan umum maka sepeda motor hanya dapat berfungsi sebagai kendaraan perseorangan. Norma yang demikian tidak bertentangan dengan konstitusi karena justru memberikan kepastian hukum mengenai perlindungan kepada setiap warga negara.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua